Beranda blog Halaman 15

Tahun Baru Islam; Mengenang Pelarian Ideologis Nabi Muhammad SAW Dari Mekkah Ke Madinah

0

Banyak umat yang lupa tentang datangnya Tahun Baru Islam atau 1 Muharram. Berbeda dengan happy new year, sebulan sebelumnya sepiker sudah terpasang di teras rumah. Narasi ini sekadar notifikasi saja, hari ini 27 Juni adalah tahun baru hijriah.

Welcome back di tahun baru hijriah! bicara mengenai tahun baru, sebuah fenomena langka, ketika umat mayoritas di negeri ini tidak meniup terompet plastik, tidak bergoyang di jalan, dan tidak membakar uang dalam pesta miras sepanjang malam di bawah gemerlap kembang api. Sebaliknya, ini adalah momen tepat untuk merenung dalam sunyi, lalu menangis dalam diam, karena ternyata hari ini dunia Islam lebih mirip Mekkah pra-hijrah daripada Mekkah pasca hijrah.

Sejatinya Tahun Baru Islam adalah peringatan monumental tentang pelarian paling suci dalam sejarah. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya kabur secara strategis dari penindasan brutal Mekkah menuju harapan baru di Madinah.

Ini bukan pelarian karena tersandung kasus suap seperti Harun Masiku, tapi pelarian ideologis demi keselamatan iman, demi membangun peradaban. Sebuah langkah revolusioner yang disalahpahami kaum Quraisy zaman itu, dan disalahgunakan kaum munafik era moderen.

Sekarang kita berada di tahun 1447 hijriah. Mari kita menilik dunia Islam saat ini. Di Gaza, anak-anak tak berdosa dibombardir setiap hari, tapi pemimpin Arab malah upgrade jet pribadi. Di Yaman, lapar menjadi ibadah harian, tapi negara-negara tetangga sibuk hosting konser megabintang. Di Sudan, perang saudara masih berlangsung, tapi dunia lebih peduli siapa yang benar Sunni atau syiah. Bahkan di negeri sendiri Tahun Baru Islam masih kalah pamor dibanding kasus Nikita Mirzani.

Sungguh ironis, peringatan hijrah Nabi yang dahulu menandai bangkitnya kekuatan islam kini dirayakan oleh umat yang sibuk update story “1 Muharram vibes” sambil rebahan, berharap dosa ikut pindah layaknya Nabi pindah kota.

Padahal jika ditelaah lebih jauh, makna hijrah adalah transformasi total. Dari ketertindasan menuju kemerdekaan, dari kebingungan menuju keteguhan, dari status sebagai “minoritas teraniaya” menjadi “kekuatan yang menentukan”. Tapi umat Islam kekinian justru hijrah dari akidah ke konten, dari zikir ke gimmick, dari perjuangan ke pencitraan.

Tahun baru bukan sekadar angka dalam kalender hijriah. Ia adalah pengingat bahwa umat Islam pernah berada di garda terdepan, dalam ilmu pengetahuan, pemerintahan, teknologi, bahkan etika publik. Semua itu dimulai tidak dengan perang, tidak dengan harta, tapi dengan niat suci.

Muharram – bulan yang sangat dimuliakan. Realitasnya, bulan ini malah jadi panggung sinetron duka atas umat yang bahagia menonton penderitaan sesama lewat layar hp. Asyura menjadi ajang nostalgia atas pengorbanan Husain, sementara umat Islam saat ini enggan berkorban bahkan untuk menahan diri dari ghibah digital.

Lalu kita masih bertanya, kenapa umat Islam tertinggal?

Jawabannya sudah ada sejak 1 Muharram tahun 1 hijriah. Karena kita lupa bahwa kemuliaan umat ini lahir dari pengorbanan, bukan kenyamanan, dari persatuan, bukan debat live TikTok, dari iman dan akhlak, bukan dari like dan jumlah followers.

Selamat Tahun Baru Islam. Mari berhijrah, bukan sekadar pindah gaya busana atau filter Instagram, tapi pindah dari malas ke tekun, dari ego ke ukhuwah, dari buih ke gelombang. Karena tak ada gunanya umat Islam mengingat hijrah jika mereka masih betah hidup dalam keterpurukan dan kehinaan, sambil menyalahkan barat, Yahudi, dan algoritma YouTube.

Mari rayakan Tahun Baru Islam dengan cara yang paling eksistensial, membaca ulang sejarah, merenung dalam sepi, dan jika masih kuat signal imannya segera memperbaiki diri. Sejatinya, tahun baru Islam bukan tentang mengubah kalender, tapi mengubah arah kehidupan.

Politik Sumenep Tak Lagi Sunyi: Pecah Elit, Kasus Muncul, Siapa Diuntungkan?

0
Gambar : Ilustrasi Kekuasaan Elite Politik dan Gejolak di Masyarakat

Intens.id – Sumenep,  Kabupaten Sumenep hari ini tidak lagi tenang. Bukan karena kemajuan yang terlalu cepat, bukan pula karena geliat perubahan yang menyentuh akar. Justru sebaliknya, suasana kabupaten ini makin ramai dengan riuh kasus yang bermunculan dari berbagai arah. Mulai dari isu-isu administratif yang memanas di ruang-ruang kantor pemerintahan, hingga skandal besar yang menyeret angka fantastis dan menyentuh denyut harapan rakyat kecil.

Salah satu yang menggemparkan publik adalah dugaan korupsi pada program perumahan rakyat BSPS yang nilainya disebut mencapai ratusan miliar rupiah dan terbesar jumlahnya se-Indonesia. Program yang seharusnya menjadi harapan banyak warga untuk mendapat tempat tinggal yang layak, justru berubah menjadi ajang permainan anggaran. Lebih mengkhawatirkan lagi, kasus ini diduga kuat menyeret nama-nama elite politik lokal, khususnya dari kubu warna merah yang selama ini dikenal mendominasi arah pemerintahan Kabupaten Sumenep.

Namun, alih-alih mendapat penanganan cepat dan transparan, perhatian publik justru dialihkan oleh kemunculan isu-isu baru. Salah satunya adalah konflik seputar survei seismik PT KEI di wilayah kepulauan yang mendadak menjadi sorotan. Dalam waktu singkat, isu ini menggiring opini dan menyita perhatian publik, seolah menjadi prioritas utama. Bukan berarti persoalan itu tak penting, tetapi publik mulai menyadari pola lama yang terus berulang. saat satu kasus membesar, kasus baru muncul, menutupi jejak kasus sebelumnya. Kesadaran publik pun dipecah-pecah, hingga isu besar menguap tanpa jawaban yang seakan skenario tersebut sudah direncanakan.

Fakta politik di balik semua ini mulai terbuka

Kabar pecahnya elite dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Sumenep bukan sekadar rumor. Perpecahan antara kubu merah dan hijau yang selama ini bersembunyi di balik formalitas kerja sama, kini nyata terlihat dalam tarik-menarik pengaruh dan kekuasaan. Bahkan, di dalam kubu merah sendiri, katanya telah tumbuh faksi-faksi baru yang diam-diam saling menjatuhkan. Tak sedikit yang percaya bahwa riuhnya berbagai kasus belakangan ini adalah buah dari konflik internal yang kian keras—bukan hasil dari penegakan hukum yang progresif.

Lantas, dalam pertarungan elite ini, siapa yang diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan?

Yang paling diuntungkan adalah mereka yang cerdik membaca celah. Elite tertentu memanfaatkan momentum ini untuk menjatuhkan rival politiknya, membangun citra baru di tengah kekacauan, atau menegosiasikan posisi tawar di lingkaran kekuasaan. Ada pula pihak lama yang sebelumnya nyaman dalam bayang-bayang kekuasaan, lalu mengambil celah untuk kembali ke panggung. Bahkan, pihak eksternal—baik investor atau kelompok berkepentingan nasional—pun ikut memanfaatkan kekosongan kontrol di daerah.

Sementara itu, yang paling dirugikan tetap rakyat. Masyarakat kecil yang seharusnya menerima manfaat dari program-program pemerintah malah disuguhi drama kekuasaan. Mereka kehilangan hak, kehilangan pelayanan, dan yang paling parah, kehilangan kepercayaan. Pegawai-pegawai negeri yang tidak terlibat langsung dalam konflik pun terseret arus—harus bekerja dalam ketidakpastian, berada di tengah permainan yang mereka tak bisa kendalikan.

Sumenep sedang berdiri di persimpangan

apakah semua ini akan menjadi titik balik menuju pemerintahan yang bersih dan transparan, atau justru berubah menjadi ladang kompromi baru bagi elite yang ingin tetap bertahan? Apakah masyarakat hanya akan menjadi penonton dari pertarungan kekuasaan ini, atau mulai sadar bahwa suara mereka bisa jadi penentu arah?

Yang pasti, selama para elite masih sibuk bertarung memperebutkan pengaruh, dan masyarakat hanya dijadikan penonton yang ditenangkan dengan isu-isu baru, maka gelombang kasus akan terus datang silih berganti. Yang berganti hanyalah wajah, nama, dan posisi—sementara akar masalahnya tetap tinggal di tempat.

  1. Penulis : Ahmad Syaiful Fajar

Kepala Biro Media Komunikasi dan Informasi Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (PP ISMEI) Tahun 2025-2027

Kepala Biro Lingkungan & Korda Sumenep Dewan Energi Mahasiswa Madura (DEM Madura) Tahun 2025-2026

Founder Lingkar Akar

Israel-Iran Perang; Bantaeng Tetap Gaspol 6 Inovasi di KIPP 2025

0
Intens.id, Bantaeng – Bantaeng berhasil membuka babak baru dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025. Semua inovasi ajuan instansi lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng lolos seleksi administratif.
Koordinator Tim Inovasi Pemkab Bantaeng, Supriadi Kasim menyatakan bahwa Kabupaten Bantaeng kembali mendapat tempat instimewa di panggung kompetisi inovasi tingkat nasional.
Kabar baik ini disampaikan sesaat setelah melihat hasil pengumuman resmi KIPP tahun 2025, Senin (23/06/2025) yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia melalui surat berbentuk PDF dengan Nomor: B/174/PP.00.05/2025.
“Ini merupakan keberhasilan bersama untuk kita semua,” kata Supriadi kepada Reporter Intens.id, seraya menambahkan bahwa Bantaeng “berhasil meloloskan 6 inovasinya ke ajang kompetisi inovasi nasional.”
Pengumuman hasil seleksi dapat di akses melalui link (https://sinovik.menpan.go.id/). Selanjutnya 6 inovasi usulan Pemkab Bantaeng akan melaju ke tahap penilaian proposal.
Raihan tersebut merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi seluruh pihak yang terlibat mengingat Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menetapkan kebijakan efisiensi pelaksanaan anggaran negara yang turut berdampak terhadap semua instansi, termasuk Pemkab Bantaeng.
Direktur Bonthain Institute sekaligus Tenaga Ahli Pendamping Inovasi Pemkab Bantaeng, Rahman Ramlan, dalam tulisannya yang berjudul; Menjahit Harapan di Kertas Kerja – Di antara Paragraf, seolah menegaskan bahwa “semangat inovasi di Butta Toa tetap gaspol“. Artinya, efisiensi ini bukan “diet ketat” yang melemahkan.
“Dengan segala keterbatasannya masing-masing, pemerintah daerah berimprovisasi memfasilitasi inovator dari perangkat daerahnya agar dapat secara bertahap dan konsisten menyiapkan segala persyaratan,” jelasnya, dikutip dari Piraminda.com, Sabtu 14 Juni 2025.
Hadirnya Bantaeng dalam kompetisi inovasi nasional membawa ide, gagasan, dan terobosan baru, merupakan upaya jangka panjang untuk mereformasi tata kelola pelayanan publik ke arah yang lebih responsif dan inklusif sehingga kasus-kasus yang disoroti Presiden Prabowo terkait layanan rumit, lamban, dan berbelit-belit segera dipensiunkan.
Di era moderen – di dunia yang terus bergerak cepat, perlu digaris bawahi 6 inovasi Bantaeng yang mewarnai hajatan tahunan KemenPANRB bukan hanya sekadar proposal digital yang dikemas dengan desain sampul estetik, bukan pula ambisi berburu penghargaan, melainkan aksi kolaborasi nyata yang telah diimplementasikan serta diuji secara berkesinambungan di ruang-ruang publik masing-masing instansi dengan komitmen mewujudkan pelayanan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Untuk diketahui, lebih dari setengah dekade Kabupaten Bantaeng secara konsisten mengontribusikan berbagai inovasinya dalam membangun negeri. Puncaknya, sektor inovasi mengantar Kabupaten Bantaeng meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik di Indonesia pada tahun 2022. Hal ini menjadi catatan sederhana yang wajib dibaca berulang-ulang sehingga tak luput dari perhatian.

Mungkinkah Pemkab Sumenep Membangun PLTSa (Sampah)?

0

Intens.id – Sumenep, Opini ini barangkali cenderung “basi” karena hendak menanggapi isu yang cukup lama berlalu yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kecamatan Guluk-guluk sudah berlalu. Akan tetapi, sebagai suatu tawaran ide, opini ini mengajukan program alternatif jangka panjang bagi masa depan Sumenep. Isu lingkungan merupakan isu global yang kerap menimbulkan tensi panas antara oligarki dan pegiat ekologi. Ekonomi dan ekologi seolah merupakan musuh bebuyutan yang sukar diresolusikan.

Betapa pun demikian, sejatinya solusi teoritis-praktis sudah diajukan yaitu sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Mega proyek ini menghimbau keseimbangan antara ekonomi, masyarakat dan ekologi. Hanya saja, wujud nyatanya di Indonesia masih remang-remang, itu pun masih banyak yang belum paham. Untuk kawasan Sumenep, keresahan ekologis semakin merebak dengan dibukanya lahan untuk tambak dan tambang. Resiko dari keduanya belum menemukan ketegasan dan kejelasan penanggulangan. Bersamaan dengan itu, Sumenep masih digegerkan oleh program yang sebenarnya kurang tepat sasaran.

Menanggapi hal demikian, penulis coba mengapungkan satu inovasi yang sudah diterapkan oleh negara tetangga, Singapura. Singapura berhasil mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). PLTSa ini beroperasi dengan pembakaran sampah untuk penguapan yang energinya ditransformasikan menjadi listrik untuk kemudian disalurkan ke banyak rumah. Abu sampah pasca pembakaran kemudian dibuat sebagai bahan konstruksi pulau Semakau; pulau masa depan yang Singapura siapkan untuk generasi mendatang.

PLTSa Singapura sangat mungkin ditiru Indonesia khususnya dalam konteks ini Sumenep, Madura. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumenep sejauh ini mencapai luas 8 hektare yang itu pun sudah overload sejak 2018. Jika pemerintah tidak segera menangani sampah ini secara inovatif, maka tentu TPA akan meluas yang nantinya dapat menggerus lahan warga, menyebarkan aroma menyengat bahkan menebarkan potensi penyakit bagi warga sekitar. Mengacu pada PLTSa Singapura, penulis hendak mengilustrasikan bahwa jika Pemkab Sumenep berkenan mendirikan PLTSa, maka hal demikian sangat mungkin diwujudkan.

Penulis membayangkan Pemkab mendirikan PLTSa di Kangean, kepulauan terbesar di Sumenep. Seabrek sampah diangkut ke sana untuk dibakar. Panas pembakaran ditransformasikan menjadi listrik untuk menyediakan pasokan listrik bagi warga. Peningkatan pasokan listrik di kepulauan akan meningkatkan potensi mereka untuk mengejar keteringgalan mengingat energi dan teknologi merupakan salah satu faktor utama bagi pemajuan daerah.

Lebih lanjut, abu sampah an-organik (dari plastik dan sejenisnya) nantinya dapat diangkut untuk diolah menjadi batu bata. Mengingat ini merupakan tawaran sustainable, maka agar industri bata ini tidak mengancam industri bata yang lama, industri bata baru tersebut berpusat di lokasi industri bata lama. Dengan demikian, industri baru tidak menghapus industri lama, namun menginovasinya demi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu akan menaikkan pendapatan daerah kabupaten Sumenep. Di sisi lain, ini merupakan sumbangsih bagi konservasi ekologi.

Disebut demikian, sebab abu organik (dari kertas, kardus, dedaunan yang ikut terangkut) dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk menutupi galian C. Sebagaimana umum diketahui, galian C di Sumenep menimbulkan keresahan tersendiri bagi warga. PLTS (Sampah) dapat menjadi solusi atas keresahan ini mengingat abu organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk bagi konservasi lingkungan, tentunya setelah melewati penelitian cermat.

Tawaran ini barangkali cukup memberatkan namun yang hendak penulis tegaskan adalah pentingnya keberanian untuk berinovasi dalam kerangka sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Boleh jadi akan ditanggapi bahwa program demikian memberatkan. Terkait potensi tanggapan ini, penting diketahui bahwa nafas modernitas dalam hal pembangunan ialah efisien dan efektif. Efisien ialah tidak menguras tenaga, pikiran dan biaya atau penulis pribumisasikan sebagai kerja cerdas. Ini sangat mungkin dilakukan jika pihak berwenang berkolaborasi dengan ilmuwan dan teknokrat sebab masalah yang besar akan menjadi kecil di tangan mereka yang paham. Selanjutnya, program ini sebenarnya efektif alias membawa dampak yang jelas. Pertama, inovasi teknologi untuk menunjang listrik bagi kepulauan. Kedua, pertumbuhan ekonomi melalui industri batu bata dari abu sampah. Ketiga, konservasi lingkungan melalui pemanfaatan abu sampah organik untuk menutupi beberapa bekas galian tambang. Sekian.

Aldi Hidayat

Ketua Komunitas Kutub Yogyakarta 2022-2024 sekaligus pendiri dan ketua komunitas Rendekar (Renaissance Akademisi-Intelektual Madura)

6 Inovasi Bantaeng Lolos di Kompetisi KIPP 2025

0
Foto: Para Inovator Kabupaten Bantaeng

Intens.id, Bantaeng –  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia resmi merilis hasil pengumuman seleksi administrasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025.

Pengumuman disampaikan kepada seluruh instansi terkait melalui surat dengan Nomor B/174/PP.00.05/2025 pada Senin 23 Juni 2025.

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang telah dilakukan oleh Tim Sekretariat KIPP pada tanggal 16-20 Juni 2025, sebanyak 2.038 yang terdiri dari 1.892 kelompok umum dan 56 kelompok replikasi dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Dari seluruh inovasi yang berhasil dinyatakan lolos, 6 diantaranya berasal dari Kabupaten Bantaeng dan selanjutnya akan melaju ke tahap penilaian proposal yang akan dilakukan oleh Tim Evaluasi KIPP Tahun 2025.

Foto: Tim Inovasi Kabupaten Bantaeng
Foto: Tim Inovasi Kabupaten Bantaeng

Koordinator Inovasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Supriadi Kasim menyampaikan rasa syukur atas lolosnya semua inovasi yang telah diusulkan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

“Alhamdulillah Kabupaten Bantaeng berhasil meloloskan 5 inovasi kelompok umum dan 1 inovasi kelompok replikasi, yaitu inovasi Molen Banting (UPT Gizi), Peduli Kasi (PKM Loka), Geliat Pena (Desa Bonto Jai), E-Seruni (BKPSDM), STUNTING AWARD (Desa Bonto Tangnga) dan Si Dul (RSUD Anwar Makkatutu),” ucapnya.

Ia juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung semangat inovasi di Kabupaten Bantaeng.

Ucapan terima kasih kami sampaikan utamanya kepada Bapak Bupati Bantaeng yang selalu mendukung inovasi daerah, tidak lupa juga buat Kepala Bappeda yang selalu mendukung kegiatan ini, Rahman Ramlan (Tenaga Ahli Pendamping Inovasi) yang selalu mendampingi dan membimbing para inovator, Teman teman Litbang Bappeda, Bagian Organisasi dan tentunya para Inovator yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kompetisi ini.

“Semoga kerja keras teman teman mendapatkan hasil yang maksimal dan berkah didalamnya serta Inovasi ini berdampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan inovasi di Bantaeng,” tutup Supriadi Kasim.

Nelayan dan Warga Tomia Dukung Operasional PT Wakatobi Resort (PMA), Ajak Aktifkan Patroli Laut

0

Intens.id Wakatobi, 19 Juni 2025 — Ratusan masyarakat yang tergabung dalam komunitas nelayan Tomia dan tim patroli/pemantau wilayah laut pesisir dan karang menggelar aksi damai di depan Kantor Kecamatan Tomia pada hari Kamis, 19 Juni 2025. Aksi ini merupakan bentuk deklarasi dukungan terhadap keberlanjutan operasional PT Wakatobi Resort (PMA) di wilayah Tomia.

Dalam orasinya, perwakilan massa aksi menegaskan bahwa keberadaan PT Wakatobi Resort (PMA), yang telah beroperasi sejak tahun 1996, telah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat lokal, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Kontribusi Sosial dan Ekonomi yang Signifikan

PT Wakatobi Resort (PMA) secara konsisten memberikan kontribusi dana bulanan kepada setiap kelurahan dan desa di wilayah Tomia. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, seperti pembangunan infrastruktur lokal, kegiatan budaya, hingga bantuan sosial masyarakat.

Dari sisi ekonomi, perusahaan ini juga menjadi salah satu penyedia lapangan kerja terbesar di Pulau Tomia, dengan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak ±500 orang. Para pekerja terdiri dari karyawan tetap, pekerja kontrak, tenaga harian, dan karyawan musiman.

Penyumbang PAD Melalui Pajak

Selain manfaat langsung kepada masyarakat, PT Wakatobi Resort (PMA) juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah (PAD) Kabupaten Wakatobi melalui pembayaran pajak rutin yang berkisar antara Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar setiap tahunnya.

Dukungan Terhadap Keamanan Laut

Dalam aksi damai ini, massa juga menyuarakan pentingnya pengaktifan kembali patroli laut. Menurut para peserta aksi, keberadaan tim patroli atau tenaga pemantau sangat vital dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir dan kawasan karang Tomia, sekaligus mendukung keberlangsungan sektor pariwisata dan perikanan berkelanjutan.

Harapan Masyarakat

Melalui aksi damai ini, masyarakat berharap agar pemerintah daerah dan semua pihak terkait terus memberikan dukungan terhadap keberadaan PT Wakatobi Resort (PMA) sebagai mitra pembangunan daerah. Mereka juga mendorong terciptanya iklim kerjasama yang sehat antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah demi kemajuan bersama. (*)

Aksi Damai Nelayan Tomia Soroti Miskomunikasi dengan Patroli Laut Taman Nasional Wakatobi

0

Intens.id Wakatobi, 19 Juni 2025 — Sejumlah elemen masyarakat nelayan yang tergabung dalam Forum Pemerhati Sosial bersama tenaga pemantau/patroli laut menggelar aksi damai pada Kamis (19/6). Aksi ini dimulai dari Desa Teemoane dan berakhir di Kantor Balai Taman Nasional Wakatobi Wilayah III.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan keresahan atas miskomunikasi yang terjadi di lapangan antara masyarakat nelayan dan tim patroli yang bertugas memantau wilayah laut, pesisir, dan kawasan terumbu karang. Mereka mendesak pihak balai agar lebih responsif dan terbuka terhadap dinamika serta gejolak yang terjadi di tengah masyarakat.

Para demonstran menuntut adanya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat nelayan terkait pembagian zona pengelolaan kawasan konservasi, seperti zona inti yang tidak boleh dieksploitasi sumber dayanya, zona pariwisata non-ekstraktif, zona pemanfaatan tradisional untuk kegiatan perikanan, serta zona-zona lainnya yang telah ditetapkan.

Tak hanya itu, terkait keberadaan patroli/tenaga pemantau laut yang disupport PT Wakatobi Resort PMA massa aksi meminta agar pihak balai memberikan edukasi dan pemahaman mendalam kepada seluruh petugas patroli mengenai mekanisme kerja yang baik, khususnya dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun ketegangan.

Forum Pemerhati Sosial menegaskan bahwa aksi ini bersifat damai dan bertujuan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara aparat pelaksana konservasi dan masyarakat nelayan, demi keberlanjutan ekosistem laut sekaligus keberlangsungan mata pencaharian warga pesisir Tomia. (*)

Pelantikan Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Tenggara Periode 2025–2027: Siap Kawal Transisi Energi Berkeadilan

0

Intens.id Kendari, 15 Juni 2025 — Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Sulawesi Tenggara secara resmi melantik jajaran kepengurusan baru untuk periode 2025–2027 dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat di Aula Samaturu, Kantor Wali Kota Kendari, pada Minggu (15/06).

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Bidang Internal Dewan Energi Mahasiswa Indonesia, Habibi Satrio Nugroho, S.Kom., M.Han, dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. Andi Azis, M.Si, sebagai bentuk dukungan konkret terhadap keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembangunan sektor energi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Habibi menyampaikan apresiasi atas semangat para mahasiswa di Sultra dalam mendorong transisi energi berkelanjutan. Ia berharap DEM Sultra dapat menjadi motor penggerak literasi dan advokasi kebijakan energi di tingkat daerah.

“Kehadiran DEM Sulawesi Tenggara diharapkan menjadi motor penggerak literasi energi dan advokasi kebijakan energi berbasis keadilan dan kemandirian daerah,” ujar Habibi.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sultra sekaligus Dewan Penasehat DEM Sultra, Ir. Andi Azis, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan mahasiswa dalam memajukan potensi energi daerah, khususnya di sektor energi baru dan terbarukan.

“Kami menyambut baik peran strategis DEM Sultra dalam mengawal kebijakan energi yang berkelanjutan dan inklusif. Kolaborasi ini sangat penting untuk mendukung transisi energi nasional yang berpihak pada rakyat,” ungkapnya.

Ketua DEM Sultra terpilih, Dirfan Udi, dalam pidato pelantikannya menyampaikan komitmen kepengurusan untuk menjadikan DEM sebagai ruang intelektual, advokatif, dan solutif atas persoalan-persoalan energi yang dihadapi masyarakat Sultra.

“Kami akan fokus pada edukasi publik, kajian kebijakan energi, serta memperkuat jejaring kolaboratif lintas lembaga. DEM Sultra siap menjadi mitra strategis semua elemen demi kemajuan sektor energi daerah,” tegas Dirfan.

Acara pelantikan turut dirangkaikan dengan diskusi publik bertajuk “Potensi Energi Sulawesi Tenggara untuk Masa Depan Indonesia”, yang menghadirkan akademisi, praktisi energi, serta perwakilan instansi pemerintah. Diskusi ini membahas strategi pengelolaan potensi energi Sultra dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Sebagai provinsi dengan aktivitas pertambangan yang tinggi dan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, DEM Sultra menegaskan perannya sebagai katalisator kajian, riset, dan advokasi untuk meminimalisir dampak negatif pertambangan serta mendorong solusi berbasis keadilan dan keberlanjutan.

Dengan semangat kolaboratif dan progresif, Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuh untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan masa depan energi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta lingkungan. (*)

Dampak Ekonomi Makin Terasa, Warga Minta PT TMS Kembali Beroperasi di Kabaena

1

Intens.id Kabaena, Penghentian operasional PT Tonia mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, mulai memberikan tekanan serius terhadap perekonomian masyarakat lokal. Aktivitas ekonomi warga melambat, pengangguran meningkat, dan ratusan usaha kecil kehilangan sumber penghidupan.

Sejak aktivitas pertambangan terhenti, banyak warga kehilangan pekerjaan tetap, sementara pelaku UMKM seperti warung makan, bengkel, dan toko kebutuhan harian mengaku omzet mereka anjlok hingga 70 persen. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya krisis sosial dan migrasi ekonomi keluar daerah.

“Sejak tambang berhenti, kami kehilangan pemasukan. Warung sepi, bahan-bahan tak laku. Ini bukan hanya soal perusahaan, ini soal keberlangsungan hidup masyarakat,” ujar Herlina, pemilik warung di Desa Baliara.

Tidak hanya masyarakat pekerja, pemerintah daerah juga kehilangan pendapatan dari pajak, retribusi, dan kontribusi CSR yang selama ini dimanfaatkan untuk pembangunan desa, bantuan kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

Melihat dampak yang kian meluas, masyarakat dan tokoh setempat mulai menyuarakan pentingnya PT TMS untuk kembali menjalankan operasionalnya. Bagi mereka, kehadiran perusahaan bukan hanya soal industri, tetapi menyangkut stabilitas ekonomi dan keberlangsungan hidup sehari-hari.

“Kami harap PT TMS segera beroperasi kembali. Perusahaan ini telah membuka banyak peluang kerja, menghidupkan pasar, dan ikut membangun daerah ini. Jangan biarkan masyarakat terkatung-katung tanpa kejelasan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Kabaena Tengah.

Masyarakat juga berharap pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan industri yang berdampak langsung terhadap ekonomi lokal. Jika perlu, difasilitasi dialog antara perusahaan dan semua pemangku kepentingan agar kendala-kendala yang menghambat operasional bisa segera diatasi.

Dengan tekanan ekonomi yang terus meningkat, banyak pihak menilai bahwa kembalinya PT TMS beroperasi bukan hanya harapan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memulihkan denyut ekonomi Pulau Kabaena khususnya masyarakat yang mengantungkan hidup pada perusahaan. (*)

6 Inovasi Bantaeng Siap Bersaing di Ajang Kompetisi Inovasi Nasional 2025

0

Bantaeng, Intens.id Setelah melalui tahapan kegiatan, di antaranya Sosialisasi Kompetisi, Bimbingan Teknis, Coaching/Workshop, Asistensi Proposal, Review Proposal dan Finalisasi Proposal yang berlangsung sejak bulan April hingga Mei, Tim Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng akhirnya merampungkan pendampingan inovator peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Sebanyak 6 inovasi pelayanan publik dari pelbagai instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng secara resmi disubmit oleh Asriuddin selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantaeng. Jumat, 13 Juni 2025. Hal tersebut menandai bahwa kabupaten berjuluk Butta Toa akan kembali bersaing di kancah nasional.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantaeng, Asriuddin mengatakan bahwa keterlibatan seluruh pihak dalam ajang ini tentu tidak hanya sebatas mengejar sebuah penghargaan semata.

“Ini bukan sekedar kompetisi semata, tapi lebih dari itu inovasi merupakan upaya atau terobosan strategis dalam membangun layanan publik yang lebih berkualitas,” kata Asriuddin.

Lebih lanjut Koordinator Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng, Supriadi Kasim membeberkan KIPP tahun 2025 mengusung tema “Mewujudkan pelayanan publik yang berdampak untuk kesejahteraan masyarakat”.

PANRB mendorong 9 ketegori, yaitu penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan anak dan penyandang disabilitas, pelaksanaan orogram swasembada pangan, air dan energi, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja, Pelaksanaan program makan bergizi, Pemberantasan Kemiskinan, Transformasi Digiital pelayanan publik, pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim.

Kategori kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025 dibagi menjadi dua, umum dan replikasi dengan kriteria penilaian, “Memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, mudah disebarkan, ditiru dan dikembangkan serta berkelanjutan,” ungkap Supriadi Kasim.

Peserta Inovasi Daerah Kabupaten Bantaeng :
1. Molen Banting (Unit Pelayanan Terpadu Gizi Kabupaten Bantaeng).
2. Peduli Kasi (Puskesmas Loka).
3. GELIAT PENA (Pemerintah Desa Bonto Jai).
4. E-Seruni (Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantaeng).
5. KLIK BAIK (Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng).
6. Paballeta (RSUD Anwar Makkatutu).

“Kami berharap inovasi yang terkirim dapat kembali membanggakan Kabupaten Bantaeng di ajang kompetisi inovasi tingkat nasional. Mohon doa dan dukungannya”, harap Supriadi Kasim.