Beranda blog Halaman 16

Cegah Kekerasan Seksual Pada Anak, Mahasiswa BK UNM Hadirkan Edukasi Kreatif Lewat Boardgame

Penulis
Muhammad Riszky
-
0
Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling bekerja sama dengan UPTD PPA kota Makassar mengadakan kegiatan games edukasi bersama para murid di TK Pabatta Ummi, Rabu (21/5). (Foto: Istimewa)

Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling bekerja sama dengan UPTD PPA kota Makassar mengadakan kegiatan games edukasi bersama para murid di TK Pabatta Ummi, Rabu (21/5).

Sebagai bentuk kontribusi nyata dalam upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar (UNM) melaksanakan kegiatan edukatif dalam rangka proyek kemanusiaan yang berlangsung di UPTD PPA Kota Makassar.

Kegiatan ini merupakan implementasi program kerja yang dirancang sebagai langkah preventif terhadap maraknya kasus kekerasan pada anak di bawah umur.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024, tercatat sebanyak 2.057 pengaduan yang diterima, dengan 265 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual, 240 kasus kekerasan fisik dan psikis, serta 40 kasus yang berkaitan dengan pornografi dan kejahatan dunia maya (cyber crime).

Bertolak dari tingginya angka tersebut, mahasiswa merancang program edukasi yang menyasar anak-anak usia 5–6 tahun, yang dilaksanakan di TK Pabatta Ummi, Jl. AMD Borong Jambu TPAS, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Edukasi ini disampaikan melalui pendekatan permainan edukatif dengan menggunakan media body mapping, yaitu sebuah media berbentuk boardgame berbasis ilustrasi tubuh anak laki-laki dan perempuan yang dicetak pada spanduk berukuran besar.

Media ini dirancang tidak hanya menarik secara visual, namun juga fungsional sebagai alat untuk mengenalkan bagian-bagian tubuh dan memberikan pemahaman awal mengenai konsep perlindungan diri.

Suasana saat berlangsungnya games edukasi
di TK Pabatta Ummi, (Foto: Istimewa)

Melalui metode permainan ini, anak-anak diajak untuk mengenal batasan pribadi, memahami area tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, serta belajar mengidentifikasi dan menghindari potensi situasi berbahaya.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi anak agar mampu menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka kepada orang dewasa yang dapat dipercaya.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat membentuk kesadaran anak-anak sejak dini akan pentingnya menjaga diri serta menjadi langkah strategis dalam membangun lingkungan yang aman dan ramah anak.

Selain edukasi dengan media body mapping, terdapat kegiatan tambahan yang dilakukan yaitu belajar menulis dan kegiatan mewarnai bersama para murid.

Kegiatan ini menjadi refleksi penting bahwa upaya preventif terhadap kekerasan dan pelecehan seksual pada anak harus dimulai sejak usia dini dengan pendekatan yang edukatif, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan anak.

Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi institusi pendidikan lain dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, ramah, dan berpihak pada hak-hak anak.

Karena melindungi anak bukan sekadar tugas, tetapi janji masa depan dan dari permainan sederhana inilah, kita mulai menanam benih keberanian, kesadaran, dan harapan untuk dunia yang lebih aman bagi mereka.

PT TMS Perkuat Komitmen Sosial: Bantu Perahu, Sumur Bor, Jalan Lorong Hingga Air Bersih untuk Warga Dongkala

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Intens.id Kabaena, 12 Juni 2025 – PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan sosial di Kelurahan Dongkala melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Selain menghadirkan berbagai fasilitas penting seperti air bersih, bedah rumah, dan pengerasan jalan, PT TMS juga memberikan bantuan berupa perahu, sumur bor, dan peningkatan infrastruktur lorong yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Dongkala, Syarifuddin, mengungkapkan apresiasinya atas perhatian PT TMS terhadap kebutuhan riil masyarakat.

“Bantuan perahu sangat berarti bagi warga, khususnya saat menghadapi situasi duka. Selama ini, masyarakat kesulitan mengantar jenazah karena Tempat Pemakaman Umum (TPU) berada di pulau sebelah. Dengan adanya perahu ini, proses tersebut kini lebih mudah dan manusiawi,” jelas Syarifuddin.

Selain itu, PT TMS juga memberikan bantuan berupa bak penampung air dan pembangunan sumur bor, yang kini dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat Bajo maupun warga Kelurahan Dongkala secara keseluruhan. Ini menjadi solusi nyata atas kesulitan akses air bersih yang selama bertahun-tahun menjadi kendala utama di wilayah tersebut.

Di sektor infrastruktur, PT TMS juga melakukan peningkatan dan perbaikan jalan-jalan lorong di seluruh wilayah kelurahan. Jalan yang sebelumnya sulit dilalui, terutama saat musim hujan, kini menjadi lebih layak dan mendukung aktivitas harian masyarakat.

Tokoh masyarakat, La Ade, turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas berbagai bentuk dukungan dari PT TMS.

“Perubahan ini sangat terasa. Dari air bersih hingga jalan lorong, semua bantuan dari PT TMS benar-benar menyentuh kebutuhan hidup kami. Semoga sinergi ini terus berlanjut demi kemajuan Dongkala,” ungkap La Ade.

Kehadiran PT TMS menjadi bukti bahwa keterlibatan aktif dunia usaha dalam pembangunan sosial dapat memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Warga Dongkala berharap, model kemitraan ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. (*)

Jaring Nusa Desak Pemerintah Wujudkan Perlindungan Laut dan Pulau Kecil

Penulis
Muhammad Riszky
-
0
Potret pertambangan di Pulau Wawonii. (Foto: JATAM)

Sejak tanggal 9 hingga 13 di kota Nice, Perancis, digelar the Third United Nations Ocean Conference (UNOC3),  bertepatan peringatan Ocean Day International.

Pembahasan aktual dalam ONOC3 adalah terkait tindak lanjut dari kesepakatan bersama antar negara terkait Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction(BBNJ) agreement atau Global Ocean Treaty. Pada 20 September 2023, Indonesia menjadi salah satu negara-negara penandatangan awal perjanjian tersebut. 

Dalam forum UNOC3 2025, pemerintah telah mengumumkan meratifikasi perjanjian BBNJ melalui Perpres 67/2025. Dengan demikian Indonesia akan semakin meneguhkan posisi dan komitmen sebagai archipelagic states mengambil peran penting melindungi biodiversity laut internasional serta yang terpenting melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil.

Saat ini situasi penduduk yang mendiami wilayah pesisir termasuk pulau-pulau kecil Indonesia tengah diperhadapkan pada dampak langsung oleh krisis iklim global. Krisis iklim yang mengancam ruang dan sumber penghidupan masyarakat.

Disisi lain, sebagian penduduk pesisir dan pulau kecil di saat yang sama juga tengah menghadapi ancaman berbeda, yakni masifnya pembangunan industri ekstraktif yang berdaya rusak tinggi terhadap keberlanjutan ruang hidup, sumber daya pesisir dan laut di wilayah mereka.

Ini artinya sebagian penduduk pesisir dan pulau kecil Indonesia menghadapi kerentanan tinggi terhadap bencana dari beragam ancaman sekaligus yakni dampak krisis iklim dan industri pertambangan.

Pulau Kecil Menanggung Beban

Sejak transisi energi dicanangkan, telah menciptakan keadaan dimana  masyarakat dan lingkungan di wilayah kaya mineral menanggung beban, tidak terkecuali masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Salah satunya, produksi electric vehicle (EV) menciptakan kebutuhan baterai yang besar dan berujung pada exploitasi alam yang masif di wilayah cadangan mineral kritis, yakni nikel. Untuk Indonesia, sebaran deposit nikel tersebar pada pulau Sulawesi, Maluku Utara dan Papua Barat Daya.

Dalam satu dasawarsa terakhir, ekspansi industri pertambangan nikel telah massif memasuki Kawasan Timur Indonesia yang kaya cadangan mineral nikel dan kobalt. Sasarannya yakni wilayah kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan) Morowali, (Sulawesi Tengah), Bombana, Konawe (Sulawesi Tenggara), Weda Halmahera Tengah, Gane Halmahera Selatan, (Maluku Utara) hingga Raja Ampat (Papua Barat Daya). 

Tidak hanya itu, industri tambang juga masuk menerabas pulau-pulau kecil seperti Sangihe (Sulawesi Utara) Wawonii, Kabaena (Sulawesi Tenggara), Obi, Pakal, Mabuli, Malamala, Gee, Gebe dan Fau (Maluku Utara),  Pulau Gag, Pulau Manuran, Pulau Batang Pele, Pulau Kawe (Papua Barat Daya).

Aktivitas pertambangan di Pulau Gebe mengakibatkan pencemaran di pesisir dan lautnya. (Foto: JATAM)

Kebijakan hilirisasi mineral oleh pemerintah telah menjadikan wilayah pesisir, laut dan pulau kecil menjadi tumbal eksploitasi walaupun tidak dibenarkan dalam sejumlah aturan perundangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. 

Asmar Exwar, Dinamisator Jaring Nusa menyebut jika saat ini komitmen pemerintahan presiden Prabowo Subianto diuji dan sekaligus dituntut untuk menjalankan amanah undang-undang untuk melindungi masyarakat serta sumber daya pesisir, laut dan pulau kecil Indonesia.

“Dalam satu dekade, pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia khususnya di KTI menanggung beban dari masifnya pertambangan nikel. Industri pertambangan telah menciptakan kerusakan lingkungan yang meluas, pencemaran sungai dan laut, pencemaran udara, deforestasi, ekstraksi sumber daya alam dan merusak keanekaragaman hayati,” terangnya.

“Adanya pertambangan nikel ini karena difasilitasi oleh negara, hal ini menciptakan ketidakadilan bagi penduduk di wilayah pesisir dan kepulauan,” tambah Asmar.

Lebih lanjut Asmar mengatakan bahwa industri pertambangan nikel selama bertahun-tahun memberikan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat di tingkat tapak, yakni masyarakat lokal dan masyarakat adat yang telah turun temurun mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

“Mereka menderita karena air bersih tercemar, laut sebagai tempat mencari nafkah tercemar, penyakit ISPA, kriminalisasi, akses mereka dihalangi, dan ruang hidup mereka dirusak. Mereka menjadi penonton dan tidak mendapatkan hak untuk menyatakan persetujuan awal ketika izin-izin tambang dari pusat dan daerah masuk ke wilayah mereka,” jelasnya

Mulai dari pencabutan izin pertambangan nikel di kepulauan Raja Ampat, pemerintah dituntut sungguh-sungguh menghentikan dan mencabut izin-izin pertambangan di pulau kecil pada seluruh wilayah kepulauan Indonesia sebagaimana amanah undang-undang dan hukum yang berlaku. 

Jika tidak, maka komitmen internasional oleh pemerintah tentang perlindungan laut dan pulau kecil, perlindungan keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat yang paling rentan hanyalah pepesan kosong, yang mengingkari Indonesia sebagai negara hukum sekaligus negara kepulauan.

“Saatnya sekarang pemerintah melakukan bersih-bersih, penegakan hukum dan mengatasi dirty mining serta menjamin perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat di pesisir, laut dan pulau kecil,” pungkasnya.

Forum Pemerhati Sosial Duga ada Oknum Mengatasnamakan PT Wakatobi Resort untuk Propaganda di Kalangan Nelayan

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Intens.Id WAKATOBI, 12 Juni 2025 – Forum Pemerhati Sosial (FPS) mengecam keras tindakan seorang oknum yang diduga mengatasnamakan PT Wakatobi Resort (PMA) dalam pembentukan tim patroli pengawasan kelestarian laut di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi. FPS menilai, tindakan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan nelayan lokal dan berpotensi mencoreng nama baik perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata tersebut.

Ketua FPS, Rahmat, menyebut bahwa oknum berinisial “J” telah melakukan perekrutan tim patroli tanpa persetujuan resmi dari pihak PT Wakatobi Resort. Menurutnya, pembentukan tim pengawasan ini tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku di Wakatobi, serta berpotensi merugikan mata pencaharian masyarakat nelayan di Pulau Tomia.

“Tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut sangat tidak bisa ditoleransi. Selain menimbulkan kegaduhan di masyarakat nelayan, hal ini juga menciptakan kesan negatif terhadap PT Wakatobi Resort, seolah-olah merekalah dalang dari kebijakan sepihak tersebut,” ujar Rahmat.

Menanggapi isu ini, pihak PT Wakatobi Resort (PMA) membantah keterlibatan dalam perekrutan tim patroli tersebut. Pihak perusahaan menegaskan bahwa dukungan mereka terbatas hanya pada pembiayaan operasional guna menjaga kelestarian terumbu karang dan mencegah praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti pemboman dan penggunaan potasium.

“Kami hanya ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian laut dan terumbu karang di Tomia. Tujuannya jelas: agar wisatawan dari berbagai penjuru dunia terus datang dan menikmati keindahan laut Wakatobi, tanpa terganggu oleh aktivitas yang merusak lingkungan,” ujar perwakilan PT Wakatobi Resort dalam pernyataan resminya.

FPS pun menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat segera mengklarifikasi dan menyelesaikan polemik ini secara terbuka. Mereka juga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan nama perusahaan dan tindakan yang berpotensi menciptakan konflik di tengah masyarakat. (*)

Kontribusi Nyata PT TMS di Kabaena Timur dan Kabaena Tengah: Wujud Kepedulian Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat Lokal

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Intens.id KABAENA – Kehadiran PT TMS (Tonia Mitra Sejahtera) di wilayah Kecamatan Kabaena Timur dan Kabaena Tengah membawa dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tak hanya fokus pada aktivitas industri, PT TMS juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan sosial melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang dikelola secara langsung oleh kelompok swadaya masyarakat.

Kelompok ini, yang dipimpin oleh Dedi sebagai ketua, mengoordinasikan penyaluran bantuan perusahaan kepada warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut mencakup berbagai sektor, antara lain pembangunan rumah ibadah, santunan kesehatan bagi warga kurang mampu, bantuan kedukaan, hingga pengerasan jalan setapak di sejumlah titik yang sebelumnya belum tersentuh pembangunan.

“Kami melihat sendiri bagaimana program bantuan ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal kehadiran dan kepedulian,” ujar Dedi saat ditemui di sela kegiatan gotong royong di Desa Tapuhaka.

Salah satu bentuk nyata dari kontribusi tersebut adalah dukungan terhadap pembangunan sebuah masjid di wilayah Kabaena Timur. Awalnya, pembangunan masjid ini hanya sampai pada tahap pondasi yang dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat. Namun, berkat kontribusi PT TMS yang hadir di tengah proses tersebut dalam bentuk bantuan material dan dukungan logistik pembangunan masjid dapat dilanjutkan hingga selesai. Kini, rumah ibadah tersebut telah rampung dan sudah dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.

Selain itu, PT TMS juga menyalurkan santunan kesehatan bagi warga kurang mampu yang membutuhkan biaya pengobatan. Bantuan ini sangat berarti bagi warga seperti bapak la pala, warga Desa tapuhaka, yang tengah menjalani perawatan akibat sakit.

“Bantuan dari PT TMS ini sangat membantu kami. Saya merasa diperhatikan dan tidak sendiri. Terima kasih atas kepedulian dan bantuannya,” tegas La pala ucapnya haru.

Program ini menjadi bukti nyata bahwa kemitraan antara perusahaan dan masyarakat bisa berjalan harmonis dan produktif, selama dikelola dengan prinsip transparansi dan kebersamaan. Masyarakat pun merasa dilibatkan dalam proses pembangunan, bukan sekadar menjadi penonton.

Dengan pendekatan berbasis komunitas dan pengelolaan secara langsung oleh warga melalui kelompok swadaya, PT TMS dinilai berhasil membangun kepercayaan dan menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan di wilayah operasionalnya.

Kontribusi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain agar turut berperan aktif dalam pembangunan sosial masyarakat lokal, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi basis kegiatan industri. (*)

Madura Drift Edition: Ketika Rokok Ilegal Melesat Di Depan Negara

Penulis
Fajar
-
0
Penulis: Mahasiswa UNIBA Madura dan Kader PMII UNIBA Madura

Intens.id, Sumenep Madura — Ketika hukum hanya jadi bunyi pelan di tikungan jalan, dan rokok tanpa cukai jadi barang sehari-hari, kita sedang menonton negara yang kehabisan cara menghadapi asap yang tak terkendali.

Di Madura, ada asap yang lebih berbahaya dari knalpot: ia dibungkus tanpa cukai, dipacking sangat rapi, dibawa kebanyakan melalui mobil keluarga, laku melesat kencang menantang hukum.

Sabtu 7 Juni dini hari, sebuah Suzuki Ertiga melesat liar di Jalan Raya Burneh, Bangkalan. Selayaknya adegan Tokyo Drift, tapi ini versi lokal, mobil ertiga itu penuh muatan tanpa pita cukai. Bepacu dengan waktu, bersiap menantang hukum.

Dalam hitungan menit, kejar-kejaran terjadi. Tiga mobil rusak, satu rumah warga remuk, dan tiga pemuda dan aparat dilarikan ke rumah sakit. Namun mari berhenti sejenak dari kronologi tabrakan. Karena yang perlu dikupas bukan hanya kecepatan, tapi asap yang menyertainya; asap yang perlahan mengaburkan hukum dan menyelimuti ekonomi daerah.

Asapnya Murah. Nyawa? Apalagi

Rokok ilegal bukan semata-mata produk murah yang menggoda dompet rakyat kecil. Ia adalah cermin dari kebocoran sistem: cukai tak dibayar, negara merugi, dan industri resmi megap-megap menghadapi kompetitor bayangan.

Di Madura, persoalan ini menemukan ekosistem yang sempurna: akses logistik terbuka, jaringan distribusi rapi, dan permintaan pasar yang tinggi dari kelas menengah ke bawah mampu menggoda ketimbang harga resminya.

Distribusi rokok ilegal di Madura bukan perkara sembunyi-sembunyi di kolong truk. Kini, mereka lebih berani, memilih jalur alternatif, dan siap berpacu kencang kapan saja.

Kasus Ertiga yang melaju dini hari itu hanya satu dari banyak episode serupa. Bukan yang pertama kalinya. Tidak usah kaget. Dan bisa dipastikan, ini bukan yang terakhir.

Negara Gagal Memberi Pilihan

Selama celah harga antara rokok legal dan ilegal tetap selebar jurang tambang galian C yang tak berizin di Madura, maka rokok ilegal akan terus dicari, dikonsumsi, dan didistribusikan. Bukan karena masyarakat tak tahu hukum, tapi karena hukum tak memberi ruang bagi realitas sosial.

Ketika rokok resmi hanya bisa dibeli segelintir orang, rokok haram menjelma jadi pilihan logis. Meski ilegal, setidaknya masih bisa dihisap untuk mengganjal pikiriran yang terlalu naif diceritakan.

Di satu sisi, pemerintah agresif menaikkan cukai demi menekan konsumsi. Di sisi lain, pengawasan distribusi masih sebatas formalitas berita. Akibatnya, pasar disusupi asap gelap yang tak hanya merusak sistem fiskal, tapi juga mempermalukan wibawa hukum di level paling dasar.

Yang paling ditakutkan bagi kami Pemuda Madura, Madura gagal rebranding. Banyaknya stigma tentang Madura terlalu bising untuk didengar. Celurit sudah kami simpan, rokok ilegal menggantikannya. Seakan Madura lahir, hidup, dan tumbuh bersama stigma dan prasangka.

Negara, Tolong Nyalip Sebelum Terlambat

Maka ketika sebuah mobil melesat tengah malam di jalanan Bangkalan, jangan buru-buru mengira itu terobsesi Tokyo Drif. Bisa jadi ia sedang balapan dengan nasib; mengangkut asap haram demi sesuap harapan.

Yang tertangkap biasanya bukan bos besar. Tapi anak muda yang dibayar per rit, dengan bayaran tak seberapa, dan risiko luar biasa. Di balik mobil yang ringsek, ada ibu yang menangis di dapur, istri yang kaget menerima telepon, dan anak kecil yang belum tahu kenapa ayahnya tak pulang.

Selama akar persoalan tak diurai, baik dari aspek kebijakan harga, penegakan hukum, hingga alternatif ekonomi masyarakat kelas bawah, drama semacam “Madura Drift Edition” akan terus tayang. Hanya tokoh dan lokasi yang berganti. Tapi alurnya akan selalu sama: negara tertinggal, rakyat mencari jalan pintas, dan asap tetap mengepul di jalanan tanpa kendali.

Dari Sulsel ke UNOC 2025: WALHI Perjuangkan Hak Laut dan Warga Pesisir

Penulis
Muhammad Riszky
-
0
Muhammad Al Amin, akan mewakili WALHI Sulsel mengikuti Konferensi Laut PBB di Nice, Perancis, hingga 13 Juni mendatang.

Hari ini, Konferensi Laut PBB, di Nice, Prancis, resmi dibuka. Pertemuan global tentang isu kelautan ini dihadiri ratusan peserta, mulai dari perwakilan negara termasuk diplomat, perusahaan, akademisi, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia.

Salah satu perwakilan organisasi masyarakat sipil dari Indonesia yang menghadiri konfrensi laut PBB ini adalah Muhammad Al Amin, Direktur WALHI Sulawesi Selatan. Ia satu group bersama organisasi dari Belanda, Filipina dan Maldives.

Dalam konfrensi laut tahun ini, UN mengambil tema konservasi dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan. Akan tetapi, Amin yang akan mewakili masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ekosistem laut di Indonesia akan menyampaikan pesan keadilan laut serta perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecir, termasuk perempuan pesisir dan orang muda.

“Saya membawa pesan dari Indonesia, dari timur Indonesia dan dari Sulawesi Selatan tentang Keadilan laut dan perlindungan masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil. Ini yang tidak boleh dilupakan PBB, pemerintah, akademisi apalagi perusahaan”

Menurut Amin, pemanfaatan laut secara berkelanjutan dan konservasi itu baik dan penting. Namun menuguhkan pemikiran dan menyepakati model ekonomi atau pembangunan yang berkeadilan bagi laut dan masyarakat pesisir, khususnya perempuan jauh lebih penting.

“Laut butuh pemulihan, saya setuju. Namun keadilan bagi lingkungan dan masyarakat pesisir, perlindungan bagi penghidupan nelayan dan perempuan pesisir sangat-sangat penting. Ini yang harus kita bahas dan wujudkan”

Amin akan mengikuti Konferensi Laut PBB di Nice, Perancis, hingga 13 Juni mendatang. Di hari terakhir konferensi, Amin akan berbicara tentang ekstraktivisme, keadilan laut dan kehidupan masyarakat pesisir, pulau kecil.

Yayasan Fathimah Binti Said Ghauzan Milik Ketua Banggar DPR RI Salurkan 205 Ekor Sapi Kurban untuk Warga Sumenep

Penulis
Fajar
-
0

Intens.id, Sumenep, 5 Juni 2025 – Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H, Yayasan Fathimah Binti Said Ghauzan Peduli—yang merupakan yayasan milik Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah—kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat. Sebanyak 205 ekor sapi disalurkan untuk warga Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Kegiatan sosial-keagamaan ini dipusatkan di halaman Masjid Fathimah Binti Said Ghauzan, Kecamatan Manding, pada H-1 Idul Adha. Ratusan sapi tersebut didistribusikan ke berbagai wilayah, mencakup desa-desa, masjid, musala, serta lembaga sosial dan keagamaan, baik di daratan maupun kepulauan Sumenep.

Penyerahan simbolis dilakukan oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, kepada tiga perwakilan penerima. Dalam sambutannya, Bupati Fauzi menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kontribusi nyata yayasan dalam mendukung kegiatan sosial dan keagamaan.

“Ini adalah wujud kepedulian yang nyata. Penyaluran hewan kurban seperti ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan,” ujar Bupati Fauzi.

Abrari, perwakilan dari yayasan, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin tahunan. Total 305 ekor sapi disalurkan di wilayah Madura, dengan 205 ekor di antaranya khusus untuk warga Sumenep.

“Yayasan ingin memastikan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat merayakan Idul Adha dengan penuh kebahagiaan,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa distribusi dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat agar penyaluran tepat sasaran.

Ucapan terima kasih turut disampaikan oleh salah satu penerima bantuan, Haji Ubed, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sumenep. Ia menilai kegiatan ini membawa dampak positif dan bernilai ibadah.

“Kami merasa sangat terbantu. Semoga kegiatan semacam ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang,” ucapnya.

Yayasan Fathimah Binti Said Ghauzan Peduli dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan di berbagai daerah. Dengan dukungan penuh dari Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, yayasan ini konsisten menyalurkan berbagai bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

TEMU AKAR: Langkah Awal Lingkar Akar Merintis Program Berbasis Keterampilan

Penulis
Fajar
-
0
Komunitas Edukatif Lingkar Akar. Foto: Syaiful Fajar

Intens.id, Sumenep – Komunitas edukatif Lingkar Akar menggelar agenda perdananya bertajuk “Temu Akar” pada Senin, 2 Juni 2025 pukul 12.00 WIB, bertempat di Café Leeriya.

Dengan mengusung tema “Mengakar Kuat dalam Nilai, Merangkul Bersama dalam Harmoni: Membangun Fondasi yang Tangguh untuk Kebersamaan yang Berkelanjutan,”acara ini menjadi titik tolak penting dalam merumuskan arah gerak komunitas sekaligus memperkenalkan rencana program berbasis penguatan keterampilan dan nilai-nilai kolektif.

Dalam forum tersebut, peserta mendiskusikan visi jangka panjang Lingkar Akar serta memperkenalkan salah satu program unggulan yang tengah dikembangkan, yakni Academy Desain.

Program ini dirancang sebagai inisiatif berkelanjutan yang menekankan penguatan keterampilan teknis (Hardskill) di bidang desain grafis, komunikasi visual, dan produksi konten digital. Academy Desain lahir dari kebutuhan mahasiswa untuk memiliki kemampuan praktis yang relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus menjadi ruang belajar kolaboratif yang inklusif.

“Kami ingin Lingkar Akar tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga ruang produksi gagasan dan keterampilan. Academy Desain adalah bentuk konkret dari arah tersebut—jalan untuk belajar bersama, mengasah kemampuan, dan saling mendukung secara berkelanjutan,” ujar salah satu inisiator Lingkar Akar.

Salah satu anggota, Uje, turut menyampaikan harapannya agar Lingkar Akar tetap adaptif dan relevan tanpa kehilangan jati diri.

“Saya berharap Lingkar Akar terus menjadi ruang belajar yang nyaman—adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi tetap menjaga identitas. Semoga program-program ke depan tetap selaras dengan kegelisahan generasi kita,” ungkapnya.

Sambutan serupa juga datang dari Vili, anggota lainnya, yang menekankan pentingnya ruang eksplorasi yang terus berkembang.

“Harapan saya, program-program di Lingkar Akar bisa terus relevan dengan kebutuhan kita saat ini. Baik itu keterampilan desain, penulisan, atau lainnya—semoga semakin banyak ruang untuk praktik dan eksplorasi, serta suasana yang nyaman dan suportif tetap terjaga,” katanya.

Melalui kegiatan Temu Akar, Lingkar Akar menegaskan komitmennya sebagai komunitas edukatif yang menjadikan nilai, keterampilan, dan relasi sebagai fondasi utama gerakannya. Lingkar Akar mempertegas langkah ke depan dengan menghidupkan dua ruang strategis. Suara Akar sebagai wadah ekspresi dan aktualisasi diri, serta Ruang Akar yang berfokus pada pengembangan kapasitas melalui pelatihan desain, kepenulisan, dan keterampilan praktis lainnya.

Dengan dua poros ini, Lingkar Akar berharap terus tumbuh sebagai komunitas yang adaptif, produktif, dan tetap berpijak pada nilai kolektif.(*)

PC PIRA Bantaeng Gandeng Pemdes Bonto Daeng Wujudkan Salah Satu Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Penulis
Tim Redaksi Intens.id
-
0

Bantaeng, Intens.id – Pimpinan Cabang Perempuan Indonesia Raya (PC PIRA) Kabupaten Bantaeng gandeng Pemerintah Desa Bonto Daeng dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis.

Kegiatan bertajuk ibu sehat, keluarga kuat, cegah hipertensi dari rumah bersama PIRA diselenggarakan di Aula Kantor Desa Bonto Daeng pada Minggu, 25 Mei 2025.

“Kegiatan ini sebagai wujud implementasi visi dan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ketua PC PIRA Kabupaten Bantaeng, dr. Eka Hardianti.

Ketua PC Pira, dr. Eka Hardianti saat membawakan sambutan

Lebih lanjut dirinya berujar bahwa dalam kesempatan ini pengurus PC PIRA tidak hanya sekedar melakukan pemeriksaan kesehatan, tapi juga pembagian obat dan edukasi terkait pentingnya kesehatan.

“Alhamdulillah ada tiga dokter yang hadir dibantu beberapa tenaga kesehatan sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik,” jelas dr. Eka.

Sementara Kepala Desa Bonto Daeng, Rahman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengurus PC PIRA Kabupaten Bantaeng.

“Kami mewakili masyarakat tentu sangat bersyukur dan berterima kasih atas inisiatif PC PIRA berkegiatan di desa kami, kehadiran PIRA tentu membawa kebahagiaan bagi warga Desa Bonto Daeng,” ucap Rahman.

1...151617...24Halaman 16 dari 24