Beranda blog

Legislator Demokrat Anarchie Arus Bakti Dorong Edukasi Petani dan Produktifitas Pertanian

Penulis
Feri
-
0
Anarchie Arus Bakti,S.Psi Anggota DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Partai Demokrat Dapil 8 Soppeng-Wajo (Ist)

Soppeng, — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Anarchie Arus Bakti, S.Psi., menghadiri sekaligus membuka kegiatan Corteva Exhibition yang digelar di Dusun Padali, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Selasa (5/5/2026).

Dalam sambutannya, Anarchie Arus Bakti yang akrab disapa Bakti, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan, khususnya di sektor persawahan. Ia menilai, edukasi langsung kepada petani menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian.


“Melalui kegiatan ini, kita membantu pemerintah dalam mendorong percepatan swasembada pangan. Selain itu, edukasi kepada petani terkait penggunaan insektisida dan herbisida yang tepat sangat penting agar hasil yang diperoleh bisa maksimal,” ujarnya.

Bakti juga menyoroti maraknya peredaran produk pertanian tidak resmi yang dijual melalui platform belanja online dengan harga murah. Menurutnya, produk-produk tersebut kerap tidak terjamin kualitasnya sehingga berdampak pada hasil pertanian yang tidak optimal.


“Banyak produk palsu yang beredar dengan harga terjangkau, namun tidak resmi dan tidak efektif. Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan dapat memahami cara penggunaan yang benar, termasuk dosis yang tepat, sehingga hasil panen bisa meningkat,” jelasnya.

Ia berharap kegiatan semacam ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada petani, mulai dari pemilihan produk hingga teknik penggunaannya di lapangan. Dengan demikian, petani mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut secara langsung.

Lebih lanjut, Bakti juga mengapresiasi langkah Corteva yang dinilai aktif memberikan edukasi kepada petani secara langsung di lapangan.

Sementara itu, Kepala Desa Tellulimpoe, Darwis, S.IP., turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Anggota DPRD Sulsel di tengah masyarakat. Ia menilai kehadiran tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian dalam mengawal kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Bakti yang turun langsung ke masyarakat. Ini menjadi motivasi bagi kami dalam meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkapnya.

Selain fokus pada sektor pertanian, dalam sesi wawancara, Bakti juga menegaskan komitmennya sebagai legislator muda yang memiliki perhatian tinggi terhadap perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah pemilihan Soppeng-Wajo.
Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh sektor ekonomi, tetapi juga oleh kualitas pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Kegiatan Corteva Exhibition ini diharapkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan kapasitas petani melalui edukasi yang berkelanjutan, sehingga mampu mendorong peningkatan hasil produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Guru Besar Teknik Kimia Unifa Prof Ismail Dianugerahi Satyalancana Karya Satya di Hardiknas 2026

Penulis
Intens
-
0
Hardiknas 2026, Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Andi Lukman menyematkan penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI kepada Ismail Marzuki di Makassar. (Foto:Ist)

Intens.id, Makassar – Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi catatan sejarah bagi dunia akademik Sulawesi Selatan. Guru Besar Universitas Fajar (Unifa) Makassar, Prof. Dr. Ir. H. Ismail Marzuki, S.Si., M.Si., resmi dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya atas dedikasi dan loyalitasnya sebagai abdi negara selama lebih dari 20 tahun.

Penyematan penghargaan tersebut berlangsung khidmat dalam upacara bendera di halaman Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX, Jalan Bung, Tamalanrea, Makassar, Sabtu (2/5/2026) pagi.

Upacara tampil unik dengan para peserta yang mengenakan busana adat, simbol perpaduan kearifan lokal dan kemajuan intelektual.

Penghargaan Satyalancana Karya Satya merupakan supremasi kehormatan dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan masa bakti tertentu. Dosen Teknik Kimia Unifa tersebut menempati nomor urut 28 dari 164 penerima, yang dinilai telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, serta kecakapan tanpa cacat moral maupun administratif selama dua dekade.

Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Andi Lukman, menegaskan bahwa penganugerahan ini adalah bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi nyata di sektor pendidikan.

“Ini adalah bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa yang mungkin selama ini tidak terlihat di permukaan, namun dampaknya sangat besar bagi masa depan anak bangsa,” ujar Andi Lukman dikutip dalam keterangan tertulis. Ia berharap prestasi ini memicu semangat inovasi bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Sulawesi Selatan.

Di lingkungan Universitas Fajar, Prof. Ismail dikenal sebagai figur strategis yang menjabat sebagai Deputi Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama. Ia menjadi motor penggerak implementasi kurikulum Outcome Based Education (OBE), sebuah sistem yang menjamin lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi konkret yang relevan dengan kebutuhan industri global.

Reputasi Prof. Ismail Marzuki sebagai ilmuwan di panggung internasional terpancar kuat melalui kedalaman risetnya yang berfokus pada harmoni antara sains dan kelestarian alam dalam bidang Green Chemistry serta Environmental Chemistry.

Dalam narasi risetnya, ia tidak sekadar memaparkan teori, melainkan menghadirkan solusi konkret melalui pengembangan metode biodegradasi alamiah sebagai cara bersih dan organik dalam menanggulangi limbah.

Ketajaman analisisnya juga menyentuh aspek tata kota melalui pemodelan polutan yang presisi, di mana ia memanfaatkan metode Gaussian Plume untuk memetakan sebaran pencemaran di wilayah Makassar secara akurat.

Lebih jauh lagi, dedikasinya terhadap eksplorasi maritim membawa perspektif inovatif dari kedalaman laut Sulawesi Selatan, ia secara tekun menyingkap potensi spons laut di Kepulauan Spermonde sebagai agen penyerap polutan alami, sebuah terobosan yang memadukan kekayaan hayati lokal dengan visi pemulihan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Penelusuran Data digital menunjukkan produktivitas Prof. Ismail yang luar biasa di kancah sains dunia. Hingga saat ini, karya ilmiahnya telah dikutip lebih dari 3.082 kali di platform Google Scholar.

Rekam jejak literaturnya mencakup koleksi masif sebanyak 48 judul buku, termasuk modul Kimia Analisis dan Instrumentasi yang menjadi rujukan praktis mahasiswa. Di level publikasi jurnal, ia telah melahirkan 38 artikel ilmiah bereputasi internasional yang terindeks Scopus serta 14 artikel yang menembus indeks Web of Science (WoS).

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya ini menjadi penegas bahwa perjalanan 20 tahun Prof. Ismail Marzuki adalah sebuah maraton intelektual yang konsisten dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari Makassar ke Merauke, Misi PT BIA Menjemput Inovasi Sirkular

Penulis
Intens
-
0
Sinergi PT BIA dan Klikhijau dalam mengeksplorasi praktik baik pengelolaan sampah organik
Sinergi PT BIA dan Klikhijau dalam mengeksplorasi praktik sirkular. (Foto: Ist)

Intens.id, Makassar – Sampah sering kali dipandang sebagai titik akhir dari rantai konsumsi, sebuah beban yang harus segera disingkirkan dan disembunyikan. Namun, bagi agroindustri PT Bio Inti Agrindo (PT BIA), paradigma tersebut mulai digeser secara radikal.

Melalui kolaborasi strategis dengan Klikhijau, perusahaan ini menempuh perjalanan jauh dari Merauke menuju Makassar untuk membedah potensi ekonomi dan ekologi di balik tumpukan limbah organik.

Bertajuk “Organic Insight Field Trip”, kegiatan yang berlangsung selama enam hari (26 April – 1 Mei 2026) ini bukan sekadar kunjungan lapangan biasa. Ini adalah langkah awal PT BIA untuk menjadi pelopor pengelolaan sampah organik terintegrasi di wilayah Papua Selatan, sebuah terobosan yang diharapkan mampu memperkuat skor Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan serta memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

PT BIA, yang mengoperasikan perkebunan dengan ribuan pekerja di Merauke, menghadapi tantangan klasik industri berbasis lahan, volume limbah organik yang masif. Di Merauke, unit pengolahan sampah organik yang terintegrasi masih sangat terbatas.

Menyadari hal tersebut, tim lintas departemen PT BIA yang dipimpin oleh Mr. Jeong Kiwon, bersama Bayu Anang Setiawan, Putra Rama Pradana Dahlan, dan Maftuh Indra Pramana, terjun langsung ke Makassar, kota yang kini menjadi hub inovasi pengelolaan sampah berbasis komunitas di Indonesia Timur.

“Tantangan industri masa depan bukan hanya soal produksi, tapi bagaimana mengelola sisa produksi menjadi sesuatu yang bernilai. Kami mengajak mereka melihat model mana yang paling memungkinkan untuk diadaptasi di area operasionalnya,” ujar Direktur Klikhijau, Anis Kurniawan.

Perjalanan ini mengeksplorasi spektrum luas pengelolaan sampah, mulai dari koridor kebijakan pemerintah hingga gang-gang sempit pemukiman padat.

Setelah brainstorming (curah pendapat) di tanggal 26 April, perjalanan dimulai pada Senin, 27 April 2026, di Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku (Pusdal LH Suma). Di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tim PT BIA mempelajari konsep Eco Office. Di sini, peserta melihat bahwa pengelolaan lingkungan harus dimulai dari keteladanan institusi, di mana pemilahan sampah dilakukan secara disiplin sejak dari meja kerja.

Sore harinya, fokus bergeser ke Kawasan Industri Makassar (KIMA). Di lokasi ini, tim mengamati bagaimana limbah industri dikelola menggunakan teknologi biologi: larva lalat Black Soldier Fly (BSF) atau maggot.

Penggunaan maggot menjadi solusi efisien untuk mereduksi sampah organik dalam skala besar sekaligus menghasilkan produk turunan berupa pakan ternak berprotein tinggi. Bagi PT BIA, model ini menawarkan inspirasi konkret tentang bagaimana limbah perkebunan bisa dikonversi menjadi unit bisnis baru yang sekaligus menyelesaikan permasalahan limbah.

Pada Selasa, 28 April, narasi pengelolaan sampah bergeser ke aspek sosial dan edukasi. Dimulai dengan observasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Universitas Hasanuddin (Unhas), tim kemudian dihadapkan pada realitas tajam di Komunitas Pemulung Antang, dekat lokasi TPA Makassar.

Di sini, tim PT BIA menyaksikan peran vital warga sebagai garda terdepan pemilahan sampah.
“Pengelolaan sampah bukan hanya soal teknologi canggih, tapi soal kelangsungan hidup manusia dan agensi lokal,” ungkap Umy Qalzum Hafid, Koordinator Program Organic Insight Field Trip.

Tak jauh dari sana, tim mengunjungi Cluster Berlian Permai Antang. Pemukiman ini memperkenalkan konsep Eco Mosque yang terintegrasi dengan pengolahan sampah warga dalam cluster perumahan, di mana rumah ibadah (masjid) tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat peradaban hijau melalui pengelolaan Bank Sampah dan komposting mandiri. Sinergi spiritual dan ekologis ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keberlanjutan bisa masuk ke dalam sendi-sendi budaya masyarakat.

Memasuki hari ketiga dan keempat, tim mendalami kekuatan kelembagaan di TPS3R Mariso dan TPS3R Untia. Di Mariso, mereka melihat bagaimana birokrasi pemerintah tingkat kelurahan mendukung penuh sistem daur ulang warga. Sementara di Untia yang terletak di wilayah pesisir, tantangannya berbeda, menjaga agar limbah organik tidak mencemari ekosistem laut.

Inspirasi unik justru ditemukan di tempat yang tak terduga, Lapas Kelas 1 Makassar. Di balik tembok penjara, para warga binaan berhasil mengimplementasikan urban farming terintegrasi. Sampah organik diolah menjadi pupuk untuk pertanian dan pakan ayam, menciptakan siklus pangan mandiri.

Selain itu, kunjungan ke Green House Adventure pandangan bahwa setiap individu bisa menjadi pabrik pengolah sampah. Dengan lahan terbatas, sampah organik disulap menjadi nutrisi bagi pertanian multikultur, menghasilkan pangan sehat tanpa ketergantungan pada pestisida kimia.

Puncak perjalanan ditutup pada Jumat, 1 Mei 2026, dengan kunjungan ke TPS3R Karebosi yang mewakili wajah pengelolaan sampah di kawasan pusat bisnis dan ekonomi. Seluruh rangkaian observasi ini kemudian dirangkum dalam sesi diskusi mendalam di salah satu cafe yang berada di jalan Andi Djemma Makassar.

Bersama tenaga ahli Klikhijau, Nurhadji Madjid, S.T. bersama tim PT BIA menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang menjadi cetak biru implementasi di Merauke.

Bagi perusahaan visioner, limbah bukanlah liability (beban), melainkan aset ekonomi tersembunyi. Dengan mempelajari ekosistem sirkular di Makassar, PT BIA memiliki momentum strategis untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin agroindustri berkelanjutan di Indonesia Timur.

“Para peserta sangat antusias. Mereka tidak hanya bertanya tentang teknis pengolahan, tapi juga mendalami model manajemen dan bagaimana menggerakkan partisipasi pekerja serta masyarakat sekitar,” tambah Umy Qalzum.

Melalui Organic Insight Field Trip, PT BIA telah menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya mengambil hasil bumi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistemnya. Perjalanan ini adalah bukti bahwa transisi menuju ekonomi sirkular membutuhkan kolaborasi, pengetahuan, dan kemauan untuk turun langsung ke lapangan.

Dari Makassar, sebuah benih inovasi kini dibawa menuju Merauke. Jika berhasil diimplementasikan, PT BIA akan tercatat sebagai perusahaan yang mampu mengubah wajah limbah organik menjadi simbol kemakmuran baru bagi lingkungan dan masyarakat Papua Selatan.

Dorong Percepatan Pembangunan, SDGs Center UNG Tawarkan Model Kemitraan Multi-Pihak di Tingkat Nasional

Penulis
Feri
-
0
Tim SDGs Center UNG. (Foto: Ist)

Intens.id, Makassar – SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali memperkuat eksistensinya di kancah nasional. Lembaga ini dipercaya menjadi narasumber dalam Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang digelar secara hybrid di Makassar, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan strategis ini diinisiasi oleh Bappenas, Sekretariat Nasional SDGs, dan GIZ. Forum ini mempertemukan berbagai elemen penting, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, mitra pembangunan internasional, hingga sektor swasta guna menyusun panduan pembangunan yang lebih terarah dan terukur.

Kepala SDGs Center UNG, Dr. Raghel Yunginger, memaparkan materi mengenai model percepatan pelaksanaan SDGs berbasis Multi-Stakeholder Partnership (MSP). Menurutnya, kendala utama di daerah saat ini adalah pola kerja yang masih bersifat sektoral atau berjalan sendiri-sendiri.

“Banyak program pembangunan belum mencapai hasil optimal karena belum terbangun alur kemitraan yang terpadu. Setiap pihak sering bekerja dalam ruang masing-masing, sehingga potensi kolaborasi belum dimaksimalkan,” ungkap Dr. Raghel.

Ia menegaskan bahwa pendekatan MSP hadir sebagai solusi untuk membangun ekosistem kemitraan yang saling melengkapi. Dalam prinsip SDGs, pemerintah daerah bukan lagi aktor tunggal, melainkan harus bersinergi dengan akademisi, sektor swasta (CSR), lembaga filantropi, hingga komunitas masyarakat.

Dalam skema kolaborasi ini, pembagian peran menjadi sangat krusial. Perguruan tinggi bertugas memberikan kajian ilmiah dan inovasi, sementara sektor swasta mendukung dari sisi pembiayaan dan teknologi. Adapun masyarakat menjadi ujung tombak dalam implementasi di lapangan.

Dr. Raghel menekankan bahwa keberhasilan model ini sangat bergantung pada peran fasilitator yang mampu menjembatani seluruh kepentingan.

“Di sinilah peran SDGs Center menjadi krusial. Kami tidak hanya menghubungkan para pihak, tetapi memastikan kolaborasi memiliki arah jelas, mulai dari perumusan isu hingga penetapan aktivitas yang terukur,” jelasnya.

Model MSP ini diklaim mampu mengoptimalkan mobilisasi sumber daya dan mencegah tumpang tindih program. Pendekatan tersebut tidak hanya sekadar konsep, namun telah diuji keberhasilannya di berbagai konteks lokal, termasuk di Provinsi Gorontalo.

Ke depan, penyusunan RAD SDGs diharapkan tidak lagi sekadar menjadi dokumen administratif. Dokumen ini harus menjadi panduan integratif yang memastikan setiap intervensi pembangunan memiliki indikator keberhasilan yang objektif.

Dengan pembagian peran yang proporsional, setiap sumber daya diharapkan dapat dimobilisasi secara optimal. Hal ini bertujuan agar pembangunan daerah mampu menghasilkan dampak nyata yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Refleksi Implementasi Serapan Anggaran Pendidikan yang Miris pada Hardiknas

Penulis
Feri
-
0
Anarchie Arus Bakti, S.Psi, Anggota DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Partai Demokrat Dapil 8 Soppeng-Wajo (Foto:Ist)

Anarchie Arus Bakti, S.Psi (Anggota DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Partai Demokrat Dapil 8 Soppeng-Wajo)

Linimasa sosial media kita ramai disesaki ucapan Hari Pendidikan Nasional, yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, Pidato dibacakan, upacara digelar, dan janji-janji manis masa depan bangsa kembali digaungkan.

Perihal yang kontras dengan kondisi yang terjadi di tingkat tapak, realitas yang perlu kita tanyakan dengan jujur, seberapa banyak dari perayaan itu yang benar-benar menyentuh akar masalah, dan seberapa banyak yang sekadar basa-basi tahunan?

Sebagai bagian dari penyelenggara pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan, kami melihat pendidikan tidak bisa lagi hanya diromantisasi lewat narasi pengabdian guru atau keluhuran kurikulum. Di balik meja pemangku kebijakan publik, realitas pendidikan ujung-ujungnya bermuara pada satu hal yang sangat pragmatis, keberanian pemerintah dalam mengelola anggaran. Ke mana uang rakyat dialirkan?, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan?

Pendidikan yang waras tidak bisa hanya mengandalkan keikhlasan tenaga pendidik. Ia butuh pondasi yang rasional. Guru butuh sejahtera, sekolah butuh fasilitas yang layak, dan anak-anak butuh akses yang tidak mendiskriminasi isi dompet orang tuanya. Kesemua itu bermula dari ketepatan kita mengeksekusi APBD/APBN.

Sebut saja fasilitas sekolah di SMAN 5 Soppeng yang kami temui saat kunjungan kerja pengawasan APBD pada Maret 2025 lalu, membuat saya menghentikan langkah sejenak saat memasuki pintu di sambut penampakan plafon kelas yang rubuh. Kenyataan yang menyentak membuat kita berpikir tentang keamanan para siswa menjalani proses menimba ilmu di ruangan yang mengancam.

Hal seriupa kami jumpai juga pada kunjungan kerja pada april lalu di keluarahan Walennae, Kabupaten Wajo, mulai dari lantai, dinding hingga atapnya sangat memprihatinkan.

Ironis realitas yang hanya dua dari beberapa sekolah yang cukup menampar kita. Hari ini, para pejabat sibuk bicara soal transformasi digital, memaksa siswa melek kecerdasan buatan (AI). Tapi di sudut-sudut daerah, mengalami berbagai kendala, belum lagi persoalan guru honorer yang mengabdi dengan gaji yang bahkan tak cukup untuk ongkos bensin sebulan.

Kesenjangan ini bukan takdir geografis. Ini adalah cerminan dari dosa kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak.

Kini, di tengah hiruk-pikuk itu, pemerintah pusat meluncurkan program Sekolah Rakyat. Konsepnya menjanjikan harapan baru, negara jemput bola, memotong rantai birokrasi, dan mendekatkan akses bagi keluarga yang selama ini terpinggirkan. Secara gagasan, ini sangat progresif. Ia menjawab kebutuhan mendesak untuk menghadirkan negara di titik-titik buta (blind spots) pembangunan.

Tapi sebagai orang yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan, saya harus bersikap kritis. Kita sudah terlalu kenyang dengan kebijakan yang bersampul indah tapi implementasinya kedodoran di lapangan. Pertanyaan terbesarnya, apakah Sekolah Rakyat ini akan jadi solusi nyata, atau ujung-ujungnya cuma proyek ambisius tanpa jejak yang berarti?

Di sinilah peran pengawasan dari legislatif menjadi krusial. Di DPRD Sulawesi Selatan, kami tidak ingin sekadar menjadi tukang stempel anggaran. Pengawasan tidak boleh cuma berhenti di angka persentase serapan atau tebalnya laporan pertanggungjawaban di akhir tahun. Uang rakyat itu harus dikawal sampai kita yakin benar ia mendarat di ruang-ruang kelas, memperbaiki atap sekolah yang bocor, dan memastikan kesejahteraan para guru kita.

Publik juga harus cerewet. Transparansi bukan cuma soal memajang angka di website pemerintah, tapi soal membangun kepercayaan. Masyarakat berhak tahu, jika anggaran pendidikan dipotong, ke mana larinya? Jika ditambah, apa prioritasnya?

Kita tidak butuh terlalu banyak program yang gimmick-nya luar biasa. Kita butuh program yang tepat sasaran. Fokus saja pada yang mendasar, pemerataan infrastruktur fisik, perbaikan nasib guru, dan perluasan akses.

Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berakhir sebagai tugu prasasti atau bangunan fisik yang diresmikan dengan gunting pita. Bangunan megah tanpa kualitas pengajaran di dalamnya hanyalah struktur beton yang kehilangan jiwa. Ia harus menjadi ruang tumbuhn tempat masa depan benar-benar disemai.

Pada akhirnya, wajah masa depan pendidikan kita tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa triliun anggaran yang diketok palu, tapi oleh kejujuran dalam mengelolanya dan keberpihakan dalam menyalurkannya. Jika anggaran benar-benar berpihak, Sekolah Rakyat bisa jadi jalan keluar. Jika tidak, ia hanya akan menambah panjang daftar jargon kebijakan yang dilupakan sejarah.

Di tengah riuhnya seremoni Hardiknas hari ini, realitas pendidikan di pelosok seringkali masih berjalan dalam sunyi. Di situlah komitmen kita benar-benar diuji apakah kita sungguh peduli untuk berbuat, atau sekadar ikut merayakan?

Ujung Bentuk Pendidikan

Penulis
Intens
-
1
Dr. Ilham Safar, S.M.,M.M. Dok: Pribadi

Oleh: Dr. Ilham Safar, S.M.,M.M.
(Penggiat Pendidikan)

Refleksi Hari Pendidikan Nasional
Setiap 2 Mei, kita kembali menyebut nama Ki Hadjar Dewantara. Namun, di balik seremoni, ada pertanyaan yang jarang kita jawab secara jujur: ke mana arah pendidikan kita bergerak hari ini?. Sejak awal, pendidikan Indonesia dibangun sebagai proyek pembebasan. Melalui Taman Siswa (1922), pendidikan dirumuskan untuk membentuk manusia merdeka, individu yang mampu berpikir, mengambil sikap, dan bertanggung jawab. Kerangka ini menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan manusia, bukan sekadar penyediaan keterampilan.

Perkembangan mutakhir menunjukkan pergeseran orientasi. Pendidikan kian dibaca dalam kerangka produktivitas dan daya saing. Secara teoretik, ini selaras dengan pendekatan human capital yang dipopulerkan oleh Gary Becker (1964) bahwa pendidikan sebagai investasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi individu. Pendekatan ini sahih dalam konteks pembangunan. Namun, problem muncul ketika ia menjadi satu-satunya lensa.

Di titik ini, kritik Gert Biesta (2009) relevan: pendidikan modern cenderung terjebak dalam budaya pengukuran (culture of measurement), yakni kecenderungan menilai kualitas pendidikan terutama melalui indikator yang terukur. Biesta tidak menolak pengukuran, tetapi mengingatkan bahwa pendidikan memiliki tiga tujuan yang harus dijaga keseimbangannya: qualification (kompetensi), socialization (nilai dan norma), dan subjectification (pembentukan subjek yang otonom). Ketika indikator kuantitatif mendominasi, dua dimensi terakhir berisiko terpinggirkan.

Indikasi ketidakseimbangan ini dapat dibaca dari fenomena. Kita menjumpainya di sekolah, di kampus, bahkan dalam pengalaman belajar kita sendiri. Lulus menjadi tujuan utama, sementara proses berpikir sering kali berada di posisi kedua. Di tingkat pendidikan tinggi, diskursus tentang skill mismatch, ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan kerja juga berulang.

Namun, masalahnya bukan semata teknis. Banyak studi menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut berkaitan dengan kapasitas generic, baik berpikir kritis, pemecahan masalah, dan adaptabilitas kompetensi yang justru lahir dari proses pendidikan yang memberi ruang refleksi, bukan hanya penyelesaian tugas. Sementara, akselerasi digital memperluas akses belajar, tetapi tidak otomatis meningkatkan kualitasnya. Riset di bidang Educational Technology konsisten menunjukkan bahwa teknologi baru berdampak signifikan hanya jika diiringi desain pedagogi yang tepat. Tanpa itu, pembelajaran cenderung menjadi cepat, tetapi dangkal, informasi melimpah, pemahaman terbatas.

Lalu, ke mana arah pendidikan kita?

Menjadikan pendidikan sepenuhnya sebagai instrumen ekonomi berisiko menyempitkan makna manusia. Sebaliknya, mengabaikan dimensi ekonomi juga membuat pendidikan kehilangan relevansi sosial. Karena itu, yang dibutuhkan bukan memilih salah satu, melainkan menjaga keseimbangan tujuan. Dalam kerangka ini, pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen memberi pijakan bahwa pendidikan memperluas kebebasan nyata seseorang, kemampuan untuk memilih, bertindak, dan berpartisipasi secara bermakna.

Hari Pendidikan Nasional semestinya menjadi ruang untuk menguji kembali arah, bukan sekadar merayakan capaian. Sebab tanpa arah yang jelas, perubahan apa pun baik kurikulum, teknologi, kebijakan akan terus bergerak, tetapi tidak selalu mendekatkan kita pada tujuan. Pada akhirnya, “ujung bentuk pendidikan” bukan pertanyaan retoris. Ia adalah cermin dari pilihan kita: apakah pendidikan akan tetap menjadi jalan pembentukan manusia, atau menyusut menjadi sekadar mekanisme produksi keterampilan.

Jelang Pelantikan, Pengurus KNPI Sulsel Temui Kabinda untuk Perkuat Sinergi Pemuda

Penulis
Intens
-
0
KNPI Sulsel

Intens.di, Makassar – Menjelang prosesi pelantikan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan periode 2026-2029, jajaran pengurus melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulsel, Brigjen TNI Andi Anshar, di Makassar.

Pertemuan ini dimaksudkan untuk membangun koordinasi serta memastikan kesiapan dan kesuksesan acara pelantikan yang akan digelar dalam waktu dekat. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Andi Anshar memberikan apresiasi sekaligus pesan mendalam bagi wajah baru kepemimpinan pemuda di Sulawesi Selatan.

Brigjen TNI Andi Anshar menekankan pentingnya peran KNPI sebagai kawah candradimuka bagi pemuda untuk melahirkan gagasan-gagasan besar yang nyata. Ia berharap, di bawah kepemimpinan yang baru, KNPI tidak hanya menjadi organisasi formalitas, tetapi menjadi motor penggerak masyarakat.

“Selamat dan sukses buat Vonny Ameliani atas pelantikannya. Kami berharap KNPI Sulsel menjadi wadah pemuda yang progresif dan mampu memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat,” ungkap Andi Anshar.

Pelantikan pengurus periode 2026-2029 ini direncanakan tidak sekadar menjadi seremoni simbolis. Panitia menargetkan acara tersebut mampu mencerminkan semangat persatuan pemuda Sulawesi Selatan, mulai dari kota hingga menjangkau pelosok daerah.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk BIN Daerah Sulsel, KNPI Sulsel optimistis dapat mengawal isu-isu strategis kepemudaan dan menjaga stabilitas serta kemajuan daerah di masa mendatang.

Menitipkan Anak pada Sistem yang Rapuh, Pulang Lewat Jalan yang Rentan

Penulis
Rika Arlianti DM
-
0

Setiap pagi, ada jutaan ibu di Indonesia yang melakukan satu hal yang sama, yakni menelan rasa bersalah.

Mereka meninggalkan anaknya di rumah, di tangan pengasuh, atau di daycare dengan satu doa yang berulang, “Ya Allah, jaga anakku saat aku tidak ada”.

Namun pertanyaannya hari ini menjadi jauh lebih menakutkan. Apakah doa itu sedang menggantikan fungsi sistem yang seharusnya bekerja?

Kasus kekerasan di daycare yang kembali viral bukanlah kejadian tunggal. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan menegaskan bahwa kekerasan di daycare terjadi berulang dan membutuhkan evaluasi nasional menyeluruh.

Sepanjang tahun 2024 saja, KPAI menerima 2.057 pengaduan kasus terkait anak, angka yang menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak bukan sesuatu yang sporadis, tapi sistemik. Bahkan pada 2025, tercatat sekitar 2.031 kasus kekerasan terhadap anak, dengan lebih dari 51% korban adalah anak perempuan.

Artinya, setiap hari ada anak yang terluka, dan sebagian dari mereka adalah anak-anak yang dititipkan karena orang tuanya bekerja.

Sebagai ibu bekerja, saya membaca angka-angka ini bukan sebagai statistik, tapi sebagai kemungkinan. Kemungkinan bahwa anak saya bisa menjadi salah satu dari angka itu.

Lalu kita beralih ke sisi lain dari realitas, di mana ibu-ibu yang berangkat bekerja. Data Kementerian PPPA menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Indonesia pada 2024 mencapai 56,42%.

Di kota-kota besar, bahkan angkanya bisa lebih tinggi sekitar 55% perempuan terlibat dalam aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, lebih dari separuh perempuan dewasa di negeri ini hidup dalam ritme yang sama. Pergi pagi, pulang sore, meninggalkan anak demi bertahan hidup.

Namun ironinya, semakin banyak ibu bekerja, semakin besar pula ruang risiko yang mereka hadapi, dan sistem belum bergerak secepat itu untuk melindungi mereka.

Kecelakaan kereta di Bekasi menjadi pukulan kedua. Gerbong wanita bukan sekadar ruang transportasi. Ia adalah ruang harapan. Di dalamnya ada ibu-ibu yang sedang menghitung waktu untuk pulang. Ada yang membawa janji, “Mama sebentar lagi sampai”.

Namun realitas berkata lain, perjalanan pulang tidak selalu berujung pelukan.

Di titik ini, menjadi ibu bekerja di Indonesia terasa seperti hidup di antara dua ketidakpastian.

  1. Saat pergi, kita cemas meninggalkan anak di sistem yang belum sepenuhnya aman;
  2. Saat pulang, kita menghadapi risiko di perjalanan yang juga tidak sepenuhnya terjamin.

Ini bukan sekadar beban emosional. Ini adalah beban struktural yang dipikul oleh perempuan sendirian.

Negara sering merayakan “perempuan tangguh”. Tapi jarang bertanya, mengapa mereka harus setangguh itu untuk sekadar hidup normal?

Dalam Islam, menjaga anak bukan hanya urusan keluarga, ia adalah amanah sosial.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika sistem gagal melindungi dan gagal memastikan keselamatan di transportasi publik, ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan kelalaian amanah.

Allah Subhanahu wa Ta’ala juga menegaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32 bahwa menjaga satu kehidupan sama seperti menjaga seluruh manusia.

Namun hari ini, kita seperti terbiasa dengan berita kehilangan. Kita berduka. Kita marah. Lalu kita lupa.

Benar, takdir tidak pernah salah alamat. Jika sesuatu memang harus terjadi, ia akan menemukan jalannya. Karenanya, kita sering berlindung di balik kata takdir, seolah itu alasan untuk berhenti berbenah. Padahal takdir tidak pernah memerintahkan kita untuk abai.

Jika kecelakaan terjadi karena sistem yang lalai, jika anak terluka karena pengawasan yang lemah, maka itu bukan semata takdir, tapi hasil dari sesuatu yang dibiarkan.

Kita tidak bisa menghindari semua kemungkinan buruk, tapi kita bisa memastikan untuk tidak ikut membuka jalannya. Karena yang dipertanyakan kelak bukan hanya apa yang terjadi, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk mencegahnya.

Sejatinya, kita tidak kekurangan ibu yang kuat. Kita sedang kekurangan sistem yang serius.

Jika lebih dari setengah perempuan Indonesia bekerja, maka daycare bukan lagi pilihan tambahan, tapi kebutuhan utama, dan transportasi publik bukan lagi fasilitas, melainkan tulang punggung kehidupan. Keduanya harus aman, tanpa kompromi.

Sebagai ibu bekerja, saya tidak meminta kemewahan. Saya hanya meminta sesuatu yang seharusnya menjadi hak paling dasar. Tempat yang aman untuk anak saat saya bekerja, dan jalan yang aman agar bisa pulang memeluknya.

Karena bagi seorang ibu, dunia ini sederhana: Pergi dengan doa, dan pulang dengan selamat.

Jika itu saja belum bisa dijamin, maka yang perlu dipertanyakan bukan ketangguhan ibu, melainkan keseriusan kita dalam menjaga kehidupan. Wallahu a’lam bisshawab.

Rayakan Hari Bumi dan Hari Jadi Jeneponto, PLN Nusantara Power UP Punagaya Hijaukan Pesisir Bangkala

Penulis
Intens
-
0
PLN Nusantara Power Bersama Pemkab Jeneponto dan Stakeholder Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bumi dan HUT ke-163 Jeneponto. (Foto: Ist)

Intens.id Jeneponto – PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Punagaya mengambil peran sentral dalam upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Jeneponto dengan menginisiasi aksi penanaman pohon massal pada Selasa, 28 April 2026.

Langkah strategis perusahaan energi nasional tersebut ingin memberikan kado nyata bagi Bumi sekaligus merayakan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto yang ke-163 tahun melalui penguatan ekosistem pesisir di Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala.

Kehadiran jajaran manajemen PLN Nusantara Power UP Punagaya yang dipimpin oleh Asman Business Support, Pran Moch Soleh, dan Asman Engineering, Mulyangka, menunjukkan bahwa komitmen lingkungan perusahaan berada pada level prioritas tertinggi.

Bagi PLN Punagaya, menjaga keseimbangan alam di sekitar wilayah operasional bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari etika bisnis berkelanjutan. Sinergi yang dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) ini menjadi bukti bahwa kolaborasi sektor privat dan publik adalah kunci utama dalam menjawab tantangan krisis iklim di tingkat lokal.

Dalam aksi hijau tersebut, sebanyak 200 bibit pohon produktif mulai ditanam secara bertahap. Pemilihan pohon produktif merupakan langkah cerdas yang diusung oleh PLN Punagaya agar manfaat yang dihasilkan bersifat ganda.

Secara ekologis, pohon-pohon ini akan menjadi benteng alami untuk memperbaiki kualitas udara dan menjaga stabilitas tanah di kawasan pesisir. Di sisi lain, dari aspek sosial-ekonomi, masyarakat setempat nantinya dapat memanen hasil dari pohon tersebut, sehingga menciptakan kemandirian pangan kecil-kecilan di masa depan.

Perwakilan manajemen PLN Nusantara Power UP Punagaya menegaskan bahwa agenda ini merupakan implementasi nyata dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terintegrasi.

Mereka meyakini bahwa keberadaan unit pembangkit harus mampu memberikan dampak positif yang holistik bagi masyarakat sekitar. Penanaman pohon di Kelurahan Pantai Bahari ini menjadi representasi dari visi besar perusahaan untuk tumbuh bersama lingkungan, sejalan dengan ambisi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mewujudkan wilayah yang lebih asri dan tertata.

Momentum peringatan Hari Bumi dan HUT Jeneponto ke-163 ini diharapkan menjadi katalisator bagi gerakan-gerakan lingkungan lainnya di Sulawesi Selatan.

Melalui aksi yang dimotori oleh PLN Punagaya ini, pesan yang ingin disampaikan sangat jelas: bahwa setiap jengkal tanah yang dihijaukan hari ini adalah investasi tak ternilai bagi generasi mendatang. Dengan pengawasan dan perawatan yang berkelanjutan, 200 pohon ini diharapkan tumbuh kokoh, menjadi saksi bisu harmonisasi antara industri energi dan kelestarian alam di tanah Butta Turatea.

Tekan Emisi Karbon, PLN NP UP Punagaya Resmikan Rutinitas “Jumat Hijau”

Penulis
Intens
-
0
Langkah kolektif ini diambil untuk meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi menuju tempat kerja. (Foto: PLN UP Punagaya)

Intens.id, Jeneponto – PT PLN Nusantara Power (PLN NP) Unit Pembangkitan (UP) Punagaya memulai langkah konkret dalam mendukung transisi energi hijau melalui kampanye perdana “Clean Energy Day”, Jumat (25/4/2026).

Kegiatan ini dirancang untuk menekan emisi karbon di lingkungan kerja secara signifikan. Hal ini selaras dengan visi besar pemerintah dan PLN dalam mewujudkan operasional yang lebih ramah lingkungan.

Dalam aksi perdana tersebut, ratusan karyawan menunjukkan antusiasme tinggi dengan beralih menggunakan fasilitas bus kantor. Langkah kolektif ini diambil untuk meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi menuju tempat kerja.

Bagi karyawan yang tetap membawa kendaraan, pihak manajemen menerapkan kebijakan zonasi parkir khusus di luar area utama. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke gedung kantor dengan berjalan kaki.

Kebijakan ini terbukti efektif mengurangi polusi di area Ring 1 kantor. Selain berdampak baik bagi lingkungan, aktivitas berjalan kaki ini juga ditujukan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan para pegawai.

Manager PLN NP UP Punagaya, Tri Pria Nugraha, memberikan apresiasi tinggi atas kesuksesan kampanye tersebut. Menurutnya, perubahan kebiasaan ini merupakan kontribusi nyata bagi masa depan.

“Ini bukan hanya soal jumlah emisi gas buang yang berhasil kita kurangi hari ini, tetapi tentang membangun kesadaran gaya hidup sehat dan ramah lingkungan di keluarga besar UP Punagaya,” ujar Tri Pria Nugraha.

Melihat keberhasilan tersebut, manajemen memutuskan untuk menjadikan “Clean Energy Day” sebagai budaya kerja tetap. Program ini resmi ditetapkan sebagai rutinitas setiap hari Jumat.

Tri berharap konsistensi ini dapat menjaga kualitas udara dan kesehatan bersama secara berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya menjadikan momentum Jumat sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan.

Inisiatif ini membawa pesan kuat: “Satu langkah nyata dari UP Punagaya, kunci masa depan yang lebih terang.” Langkah ini diharapkan mampu menginspirasi unit lain serta masyarakat dalam semangat Go Beyond Power, Energizing The Future.

123...116Halaman 1 dari 116