“Sebagian mahasiswi Muslimah bukan lagi takut tidak lulus. Mereka takut tidak punya arah hidup.”
Media sosial dipenuhi pencapaian: teman menikah, wisuda cumlaude, lolos CPNS, dapat beasiswa luar negeri, hingga sukses membangun bisnis. Sementara di sisi lain, banyak mahasiswi Muslimah justru duduk sendiri di kamar kos sambil bertanya dalam diam, “Aku sebenarnya mau jadi apa?”
Fenomena ini dikenal sebagai quarter life crisis. Fase krisis emosional yang banyak dialami usia 18–25 tahun ketika seseorang mulai memasuki dunia dewasa. Pada mahasiswi, tekanan ini sering kali lebih kompleks karena mereka tidak hanya menghadapi tuntutan akademik dan karier, tetapi juga ekspektasi sosial, keluarga, bahkan standar “perempuan ideal” menurut lingkungan.
Merujuk pada Character Jurnal Penelitian Psikologi tentang “Faktor Penyebab Quarter life crisis Di Kalangan Mahasiswa”, Quarter life crisis dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam diri maupun dari lingkungan luar. Faktor internal meliputi ekspektasi yang tidak tercapai, keraguan terhadap diri sendiri, dan ketidakpastian masa depan.
Sementara itu, faktor eksternal meliputi tekanan sosial dari pertanyaan seputar kelulusan dan pekerjaan, paparan terhadap gaya hidup ideal di media sosial, tuntutan zaman yang serba cepat, serta ekspektasi budaya dari keluarga dan teman sebaya. Tekanan-tekanan ini memicu kecemasan, perbandingan sosial, dan ketidakstabilan emosi.
Ada pertarungan batin antara mimpi pribadi dan ekspektasi sosial. Mereka ingin berkarier, tapi takut dicap terlalu ambisius. Mereka ingin menikah, tapi belum siap secara mental dan finansial. Mereka ingin menjadi perempuan salehah, tetapi media sosial terus menggiring standar hidup yang serba sempurna. Akibatnya, banyak yang merasa tertinggal, gagal, bahkan kehilangan makna hidup.
Ironisnya, lingkungan sering meremehkan kondisi ini dengan kalimat, seperti:
“Kurang bersyukur.”
“Kurang ibadah.”
“Itu cuma overthinking.”
Padahal quarter life crisis bukan sekadar drama anak muda. Penelitian menunjukkan bahwa krisis ini berkaitan dengan menurunnya kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis mahasiswa (Undergraduate Research Journals).
Jadi, akar masalah terbesar quarter life crisis pada mahasiswi Muslimah hari ini adalah hilangnya ruang untuk bertumbuh secara manusiawi.
Mereka dipaksa cepat berhasil, cepat mapan, cepat menikah, cepat “jadi orang”, padahal proses mengenal diri sendiri saja belum selesai.
Islam sebenarnya tidak pernah mengajarkan hidup sebagai perlombaan pencapaian. Dalam Islam, manusia dinilai dari proses ikhtiar dan ketakwaannya, bukan seberapa cepat ia menyamai hidup orang lain. Sayangnya, nilai ini sering kalah oleh budaya perbandingan di media sosial.
Karena itu, mahasiswi Muslimah perlu mulai memahami, bahwa:
1. Hidup bukan perlombaan, tentang siapa paling cepat sukses;
2. Menikah bukan solusi semua keresahan;
3. Gagal di usia 20-an bukan akhir kehidupan.
Quarter life crisis bisa menjadi titik hancur, tetapi juga bisa menjadi titik lahirnya kedewasaan. Sebab terkadang, Allah Subhanahu wa Ta’ala memang sengaja membuat manusia bingung agar ia berhenti bergantung pada validasi dunia dan mulai menemukan dirinya sendiri.
Bida jadi, menjadi dewasa bukan tentang sudah memiliki atau mencapai semuanya, melainkan tetap bertahan dan tetap berjalan, meski belum tahu hidup akan ke mana.
Soppeng, — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Anarchie Arus Bakti, S.Psi., menghadiri sekaligus membuka kegiatan Corteva Exhibition yang digelar di Dusun Padali, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Selasa (5/5/2026).
Dalam sambutannya, Anarchie Arus Bakti yang akrab disapa Bakti, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan, khususnya di sektor persawahan. Ia menilai, edukasi langsung kepada petani menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian.
“Melalui kegiatan ini, kita membantu pemerintah dalam mendorong percepatan swasembada pangan. Selain itu, edukasi kepada petani terkait penggunaan insektisida dan herbisida yang tepat sangat penting agar hasil yang diperoleh bisa maksimal,” ujarnya.
Bakti juga menyoroti maraknya peredaran produk pertanian tidak resmi yang dijual melalui platform belanja online dengan harga murah. Menurutnya, produk-produk tersebut kerap tidak terjamin kualitasnya sehingga berdampak pada hasil pertanian yang tidak optimal.
“Banyak produk palsu yang beredar dengan harga terjangkau, namun tidak resmi dan tidak efektif. Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan dapat memahami cara penggunaan yang benar, termasuk dosis yang tepat, sehingga hasil panen bisa meningkat,” jelasnya.
Ia berharap kegiatan semacam ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada petani, mulai dari pemilihan produk hingga teknik penggunaannya di lapangan. Dengan demikian, petani mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut secara langsung.
Lebih lanjut, Bakti juga mengapresiasi langkah Corteva yang dinilai aktif memberikan edukasi kepada petani secara langsung di lapangan.
Sementara itu, Kepala Desa Tellulimpoe, Darwis, S.IP., turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Anggota DPRD Sulsel di tengah masyarakat. Ia menilai kehadiran tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian dalam mengawal kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. “Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Bakti yang turun langsung ke masyarakat. Ini menjadi motivasi bagi kami dalam meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkapnya.
Selain fokus pada sektor pertanian, dalam sesi wawancara, Bakti juga menegaskan komitmennya sebagai legislator muda yang memiliki perhatian tinggi terhadap perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah pemilihan Soppeng-Wajo. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh sektor ekonomi, tetapi juga oleh kualitas pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan di daerah. Kegiatan Corteva Exhibition ini diharapkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan kapasitas petani melalui edukasi yang berkelanjutan, sehingga mampu mendorong peningkatan hasil produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Intens.id, Makassar – SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali memperkuat eksistensinya di kancah nasional. Lembaga ini dipercaya menjadi narasumber dalam Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang digelar secara hybrid di Makassar, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan strategis ini diinisiasi oleh Bappenas, Sekretariat Nasional SDGs, dan GIZ. Forum ini mempertemukan berbagai elemen penting, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, mitra pembangunan internasional, hingga sektor swasta guna menyusun panduan pembangunan yang lebih terarah dan terukur.
Kepala SDGs Center UNG, Dr. Raghel Yunginger, memaparkan materi mengenai model percepatan pelaksanaan SDGs berbasis Multi-Stakeholder Partnership (MSP). Menurutnya, kendala utama di daerah saat ini adalah pola kerja yang masih bersifat sektoral atau berjalan sendiri-sendiri.
“Banyak program pembangunan belum mencapai hasil optimal karena belum terbangun alur kemitraan yang terpadu. Setiap pihak sering bekerja dalam ruang masing-masing, sehingga potensi kolaborasi belum dimaksimalkan,” ungkap Dr. Raghel.
Ia menegaskan bahwa pendekatan MSP hadir sebagai solusi untuk membangun ekosistem kemitraan yang saling melengkapi. Dalam prinsip SDGs, pemerintah daerah bukan lagi aktor tunggal, melainkan harus bersinergi dengan akademisi, sektor swasta (CSR), lembaga filantropi, hingga komunitas masyarakat.
Dalam skema kolaborasi ini, pembagian peran menjadi sangat krusial. Perguruan tinggi bertugas memberikan kajian ilmiah dan inovasi, sementara sektor swasta mendukung dari sisi pembiayaan dan teknologi. Adapun masyarakat menjadi ujung tombak dalam implementasi di lapangan.
Dr. Raghel menekankan bahwa keberhasilan model ini sangat bergantung pada peran fasilitator yang mampu menjembatani seluruh kepentingan.
“Di sinilah peran SDGs Center menjadi krusial. Kami tidak hanya menghubungkan para pihak, tetapi memastikan kolaborasi memiliki arah jelas, mulai dari perumusan isu hingga penetapan aktivitas yang terukur,” jelasnya.
Model MSP ini diklaim mampu mengoptimalkan mobilisasi sumber daya dan mencegah tumpang tindih program. Pendekatan tersebut tidak hanya sekadar konsep, namun telah diuji keberhasilannya di berbagai konteks lokal, termasuk di Provinsi Gorontalo.
Ke depan, penyusunan RAD SDGs diharapkan tidak lagi sekadar menjadi dokumen administratif. Dokumen ini harus menjadi panduan integratif yang memastikan setiap intervensi pembangunan memiliki indikator keberhasilan yang objektif.
Dengan pembagian peran yang proporsional, setiap sumber daya diharapkan dapat dimobilisasi secara optimal. Hal ini bertujuan agar pembangunan daerah mampu menghasilkan dampak nyata yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.
Anarchie Arus Bakti, S.Psi, Anggota DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Partai Demokrat Dapil 8 Soppeng-Wajo (Foto:Ist)
Anarchie Arus Bakti, S.Psi(Anggota DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Partai Demokrat Dapil 8 Soppeng-Wajo)
Linimasa sosial media kita ramai disesaki ucapan Hari Pendidikan Nasional, yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, Pidato dibacakan, upacara digelar, dan janji-janji manis masa depan bangsa kembali digaungkan.
Perihal yang kontras dengan kondisi yang terjadi di tingkat tapak, realitas yang perlu kita tanyakan dengan jujur, seberapa banyak dari perayaan itu yang benar-benar menyentuh akar masalah, dan seberapa banyak yang sekadar basa-basi tahunan?
Sebagai bagian dari penyelenggara pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan, kami melihat pendidikan tidak bisa lagi hanya diromantisasi lewat narasi pengabdian guru atau keluhuran kurikulum. Di balik meja pemangku kebijakan publik, realitas pendidikan ujung-ujungnya bermuara pada satu hal yang sangat pragmatis, keberanian pemerintah dalam mengelola anggaran. Ke mana uang rakyat dialirkan?, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan?
Pendidikan yang waras tidak bisa hanya mengandalkan keikhlasan tenaga pendidik. Ia butuh pondasi yang rasional. Guru butuh sejahtera, sekolah butuh fasilitas yang layak, dan anak-anak butuh akses yang tidak mendiskriminasi isi dompet orang tuanya. Kesemua itu bermula dari ketepatan kita mengeksekusi APBD/APBN.
Sebut saja fasilitas sekolah di SMAN 5 Soppeng yang kami temui saat kunjungan kerja pengawasan APBD pada Maret 2025 lalu, membuat saya menghentikan langkah sejenak saat memasuki pintu di sambut penampakan plafon kelas yang rubuh. Kenyataan yang menyentak membuat kita berpikir tentang keamanan para siswa menjalani proses menimba ilmu di ruangan yang mengancam.
Hal seriupa kami jumpai juga pada kunjungan kerja pada april lalu di keluarahan Walennae, Kabupaten Wajo, mulai dari lantai, dinding hingga atapnya sangat memprihatinkan.
Ironis realitas yang hanya dua dari beberapa sekolah yang cukup menampar kita. Hari ini, para pejabat sibuk bicara soal transformasi digital, memaksa siswa melek kecerdasan buatan (AI). Tapi di sudut-sudut daerah, mengalami berbagai kendala, belum lagi persoalan guru honorer yang mengabdi dengan gaji yang bahkan tak cukup untuk ongkos bensin sebulan.
Kesenjangan ini bukan takdir geografis. Ini adalah cerminan dari dosa kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak.
Kini, di tengah hiruk-pikuk itu, pemerintah pusat meluncurkan program Sekolah Rakyat. Konsepnya menjanjikan harapan baru, negara jemput bola, memotong rantai birokrasi, dan mendekatkan akses bagi keluarga yang selama ini terpinggirkan. Secara gagasan, ini sangat progresif. Ia menjawab kebutuhan mendesak untuk menghadirkan negara di titik-titik buta (blind spots) pembangunan.
Tapi sebagai orang yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan, saya harus bersikap kritis. Kita sudah terlalu kenyang dengan kebijakan yang bersampul indah tapi implementasinya kedodoran di lapangan. Pertanyaan terbesarnya, apakah Sekolah Rakyat ini akan jadi solusi nyata, atau ujung-ujungnya cuma proyek ambisius tanpa jejak yang berarti?
Di sinilah peran pengawasan dari legislatif menjadi krusial. Di DPRD Sulawesi Selatan, kami tidak ingin sekadar menjadi tukang stempel anggaran. Pengawasan tidak boleh cuma berhenti di angka persentase serapan atau tebalnya laporan pertanggungjawaban di akhir tahun. Uang rakyat itu harus dikawal sampai kita yakin benar ia mendarat di ruang-ruang kelas, memperbaiki atap sekolah yang bocor, dan memastikan kesejahteraan para guru kita.
Publik juga harus cerewet. Transparansi bukan cuma soal memajang angka di website pemerintah, tapi soal membangun kepercayaan. Masyarakat berhak tahu, jika anggaran pendidikan dipotong, ke mana larinya? Jika ditambah, apa prioritasnya?
Kita tidak butuh terlalu banyak program yang gimmick-nya luar biasa. Kita butuh program yang tepat sasaran. Fokus saja pada yang mendasar, pemerataan infrastruktur fisik, perbaikan nasib guru, dan perluasan akses.
Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berakhir sebagai tugu prasasti atau bangunan fisik yang diresmikan dengan gunting pita. Bangunan megah tanpa kualitas pengajaran di dalamnya hanyalah struktur beton yang kehilangan jiwa. Ia harus menjadi ruang tumbuhn tempat masa depan benar-benar disemai.
Pada akhirnya, wajah masa depan pendidikan kita tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa triliun anggaran yang diketok palu, tapi oleh kejujuran dalam mengelolanya dan keberpihakan dalam menyalurkannya. Jika anggaran benar-benar berpihak, Sekolah Rakyat bisa jadi jalan keluar. Jika tidak, ia hanya akan menambah panjang daftar jargon kebijakan yang dilupakan sejarah.
Di tengah riuhnya seremoni Hardiknas hari ini, realitas pendidikan di pelosok seringkali masih berjalan dalam sunyi. Di situlah komitmen kita benar-benar diuji apakah kita sungguh peduli untuk berbuat, atau sekadar ikut merayakan?
Setiap pagi, ada jutaan ibu di Indonesia yang melakukan satu hal yang sama, yakni menelan rasa bersalah.
Mereka meninggalkan anaknya di rumah, di tangan pengasuh, atau di daycare dengan satu doa yang berulang, “Ya Allah, jaga anakku saat aku tidak ada”.
Namun pertanyaannya hari ini menjadi jauh lebih menakutkan. Apakah doa itu sedang menggantikan fungsi sistem yang seharusnya bekerja?
Kasus kekerasan di daycare yang kembali viral bukanlah kejadian tunggal. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan menegaskan bahwa kekerasan di daycare terjadi berulang dan membutuhkan evaluasi nasional menyeluruh.
Sepanjang tahun 2024 saja, KPAI menerima 2.057 pengaduan kasus terkait anak, angka yang menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak bukan sesuatu yang sporadis, tapi sistemik. Bahkan pada 2025, tercatat sekitar 2.031 kasus kekerasan terhadap anak, dengan lebih dari 51% korban adalah anak perempuan.
Artinya, setiap hari ada anak yang terluka, dan sebagian dari mereka adalah anak-anak yang dititipkan karena orang tuanya bekerja.
Sebagai ibu bekerja, saya membaca angka-angka ini bukan sebagai statistik, tapi sebagai kemungkinan. Kemungkinan bahwa anak saya bisa menjadi salah satu dari angka itu.
Lalu kita beralih ke sisi lain dari realitas, di mana ibu-ibu yang berangkat bekerja. Data Kementerian PPPA menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Indonesia pada 2024 mencapai 56,42%.
Di kota-kota besar, bahkan angkanya bisa lebih tinggi sekitar 55% perempuan terlibat dalam aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, lebih dari separuh perempuan dewasa di negeri ini hidup dalam ritme yang sama. Pergi pagi, pulang sore, meninggalkan anak demi bertahan hidup.
Namun ironinya, semakin banyak ibu bekerja, semakin besar pula ruang risiko yang mereka hadapi, dan sistem belum bergerak secepat itu untuk melindungi mereka.
Kecelakaan kereta di Bekasi menjadi pukulan kedua. Gerbong wanita bukan sekadar ruang transportasi. Ia adalah ruang harapan. Di dalamnya ada ibu-ibu yang sedang menghitung waktu untuk pulang. Ada yang membawa janji, “Mama sebentar lagi sampai”.
Namun realitas berkata lain, perjalanan pulang tidak selalu berujung pelukan.
Di titik ini, menjadi ibu bekerja di Indonesia terasa seperti hidup di antara dua ketidakpastian.
Saat pergi, kita cemas meninggalkan anak di sistem yang belum sepenuhnya aman;
Saat pulang, kita menghadapi risiko di perjalanan yang juga tidak sepenuhnya terjamin.
Ini bukan sekadar beban emosional. Ini adalah beban struktural yang dipikul oleh perempuan sendirian.
Negara sering merayakan “perempuan tangguh”. Tapi jarang bertanya, mengapa mereka harus setangguh itu untuk sekadar hidup normal?
Dalam Islam, menjaga anak bukan hanya urusan keluarga, ia adalah amanah sosial.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis di atas mengingatkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika sistem gagal melindungi dan gagal memastikan keselamatan di transportasi publik, ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan kelalaian amanah.
Allah Subhanahu wa Ta’ala juga menegaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32 bahwa menjaga satu kehidupan sama seperti menjaga seluruh manusia.
Namun hari ini, kita seperti terbiasa dengan berita kehilangan. Kita berduka. Kita marah. Lalu kita lupa.
Benar, takdir tidak pernah salah alamat. Jika sesuatu memang harus terjadi, ia akan menemukan jalannya. Karenanya, kita sering berlindung di balik kata takdir, seolah itu alasan untuk berhenti berbenah. Padahal takdir tidak pernah memerintahkan kita untuk abai.
Jika kecelakaan terjadi karena sistem yang lalai, jika anak terluka karena pengawasan yang lemah, maka itu bukan semata takdir, tapi hasil dari sesuatu yang dibiarkan.
Kita tidak bisa menghindari semua kemungkinan buruk, tapi kita bisa memastikan untuk tidak ikut membuka jalannya. Karena yang dipertanyakan kelak bukan hanya apa yang terjadi, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk mencegahnya.
Sejatinya, kita tidak kekurangan ibu yang kuat. Kita sedang kekurangan sistem yang serius.
Jika lebih dari setengah perempuan Indonesia bekerja, maka daycare bukan lagi pilihan tambahan, tapi kebutuhan utama, dan transportasi publik bukan lagi fasilitas, melainkan tulang punggung kehidupan. Keduanya harus aman, tanpa kompromi.
Sebagai ibu bekerja, saya tidak meminta kemewahan. Saya hanya meminta sesuatu yang seharusnya menjadi hak paling dasar. Tempat yang aman untuk anak saat saya bekerja, dan jalan yang aman agar bisa pulang memeluknya.
Karena bagi seorang ibu, dunia ini sederhana: Pergi dengan doa, dan pulang dengan selamat.
Jika itu saja belum bisa dijamin, maka yang perlu dipertanyakan bukan ketangguhan ibu, melainkan keseriusan kita dalam menjaga kehidupan. Wallahu a’lam bisshawab.
intens.id – Sumenep, KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Bung Hatta sukses menyelenggarakan Pelatihan Master of Ceremony (MC) yang berlangsung dengan antusiasme tinggi dan partisipasi aktif dari para peserta. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan public speaking sekaligus membangun kepercayaan diri kader dalam memandu acara secara profesional.
Ketua KOPRI Rayon Bung Hatta, Nurul Mutmainnah, menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang untuk mencetak kader perempuan yang tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga memiliki keterampilan komunikasi publik yang mumpuni.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta mampu mengasah kemampuan berbicara di depan umum dan siap tampil sebagai MC yang percaya diri serta profesional dalam berbagai kesempatan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kemampuan berbicara di depan umum merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap kader. Menurutnya, kepercayaan diri dalam berkomunikasi akan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berkontribusi di ruang publik.
“KOPRI ingin hadir sebagai wadah pengembangan diri, sehingga kader tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berani tampil dan menyampaikan gagasan di hadapan publik,” tambah Nurul Mutmainnah.
Pelatihan tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, khususnya anggota KOPRI Rayon Bung Hatta yang memiliki minat di bidang keprotokolan dan pembawa acara. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pembekalan materi yang meliputi teknik dasar menjadi MC, penyusunan naskah acara, penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta praktik langsung membawakan acara.
Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga menekankan pada praktik interaktif, di mana peserta diberi kesempatan untuk tampil dan mengasah kemampuan secara langsung. Suasana pelatihan yang awalnya terasa menegangkan perlahan berubah menjadi lebih cair dan penuh semangat, seiring meningkatnya kepercayaan diri para peserta.
Kegiatan ditutup dengan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas jalannya pelatihan yang sukses. Keberhasilan acara ini menjadi bukti komitmen KOPRI Rayon Bung Hatta dalam mencetak perempuan tangguh yang siap berperan aktif dan mengambil posisi strategis di ruang publik.
Pelatihan AI Goes To School yang digelar Mafindo Makassar, sejak 27 Februari 2026 kini berlanjut hingga 16 April 2026 secara Online tatap maya dan fasilitas LMS program ini. Ratusan Guru dari berbagai Kabupaten Kota mengikuti pelatihan dengan penuh Semangat meski terlaksana siang hari.
Korwil Mafindo Makassar, Andi Fauziah Astrid mengemukakan bahwa kegiatan Pelatihan AIGTS ini merupakan program yang diprakarsai oleh VPN untuk memfasilitasi puluhan ribu guru-guru seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sebanyak 5 Kali pelatihan AIGTS ini.
Trainer AIGTS Online yang bertugas, Arnidah juga menghimbau kepada Peserta pelatihan agar bijak dalam memperhatikan etika penggunaan AI. Karena ragam Kecerdasan Artifisial ini merupakan alat bantu yang di mana, kita sebagai manusia adalah pemilik ide itu sehingga tidak sampai bergantung sepenuhnya terhadap AI itu sendiri.
Gustania merasakan senang bisa bergabung dalam kegiatan ini, infonya didapatkan melalui WhatsApp Guru Sulsel dan ketika melihat judul kegiatan, rupanya menarik dan bermanfaat bagi guru untuk pembelajaran di kelas.
Ia juga menambahkan, Sebelum mengikuti kegiatan ini, pengetahuan tentang AI terbatas, sekadar AI yang umumnya digunakan. Tetapi setelah menyimak kegiatan hari ini, rupanya ada banyak jenis untuk digunakan supaya siswa lebih tertarik dengan pelajaran.
Muh. Wahyu, ketua KKG PJOK yg mengikuti kepesertaan pelatihan AIGTS Online ini juga menambahkan bahwa siap untuk kedepannya berkontribusi pada kegiatan Mafindo berikutnya.
Ia mengucapkan terimakasih pada penyelenggara dan peserta sebab pelatihan dilaksanakan siang hari tetapi semua tetap bersemangat. Materi-materi yang disampaikan mencakup prompting, gemini, napkin dan notebook LM rupanya memiliki manfaat yang besar untuk menunjang pengetahuan guru dan perlu diperdalam lagi berkat pelatihan ini.
Sebelum pelatihan tatap maya usai, Guru-guru juga memastikan tentang akses untuk memiliki modul AIGTS ini. Seluruh peserta didampingi oleh tim Pelaksana AIGTS untuk memperoleh berbagai benefit termasuk modul dan e-sertifikat.
Pertemuan orang tua/wali siswa kelas XI yang akan turun dalam Praktik Kerja Lapangan I dan II SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar. (Foto: Istimewa)
Dalam upaya mencetak tenaga kesehatan yang profesional, kompeten, dan memiliki karakter kuat di era persaingan global, SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar menyelenggarakan pertemuan penting bersama orang tua siswa. Pertemuan ini difokuskan pada sosialisasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) I dan II yang menjadi bagian krusial dari kurikulum sekolah dalam menjembatani dunia pendidikan dengan dunia industri kesehatan.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (15/4/2026) dihadiri oleh pimpinan sekolah, perwakilan komite, dan para orang tua/wali siswa ini menjadi ruang kolaborasi untuk menyatukan visi dalam mendukung kesiapan mental serta keterampilan teknis para murid sebelum mereka terjun langsung ke berbagai instansi kesehatan pada April ini.
Komitmen Kualitas Pendidikan
Kepala SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar, Taufieq, S.Si., M.Pd, Gr, dalam paparannya menekankan bahwa visi sekolah adalah menjadi institusi pendidikan kejuruan kesehatan yang terkemuka, unggul, dan berkualitas dengan landasan iman dan takwa.
Menurutnya, tantangan dunia kerja saat ini tidak lagi terbatas pada persaingan domestik, melainkan telah memasuki level global di mana tenaga kerja asing dapat dengan mudah masuk ke Indonesia.
“Kalau kita tidak menyiapkan anak-anak kita untuk mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, maka tunggulah anak-anak kita akan menjadi penonton di negerinya sendiri,” tegas Taufieq dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa sekolah berkomitmen penuh dengan menghadirkan tenaga pengajar yang sebagian besar berkualifikasi S2 serta merupakan praktisi di bidangnya, baik di program keahlian Keperawatan Medis, Keperawatan Kebidanan, Farmasi, maupun Teknologi Laboratorium Medik.
Selain kualitas SDM guru, sekolah juga terus melakukan pembaruan sarana dan prasarana praktik setiap tahunnya guna mengikuti perkembangan teknologi di industri kesehatan. Penerapan Kurikulum Merdeka saat ini juga diharapkan mampu membentuk profil lulusan yang memiliki kemampuan menalar kritis, kreatif, dan mandiri.
Peran orang tua/wali siswa penting untuk mendukung program peningkatan kualitas dan pembentukan karakter di SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar. (Foto: Istimewa)
Kesiapan Teknis dan Target Kompetensi
Ketua Panitia Pelaksana PKL, apt. Ellyda Oktaviana, S.Farm, Gr., memaparkan secara detail mengenai teknis pelaksanaan kegiatan yang akan diikuti oleh total 82 orang siswa. Peserta tersebut terdiri dari 28 orang dari program Keperawatan Medis, 21 orang dari Keperawatan Kebidanan, 20 orang dari Farmasi, dan 13 orang dari Teknologi Laboratorium Medik.
“Persiapan PKL ini dilakukan secara bertahap melalui peta jalan (roadmap) yang dimulai sejak 12 Januari 2026, mencakup pembentukan kedisiplinan, pemantapan program, hingga evaluasi dan ujian praktik di laboratorium sekolah yang berlangsung hingga 17 April 2026,” jelasnya.
Sebelum dinyatakan layak turun ke lapangan, siswa harus melewati 4 tahapan, yaitu penuntasan nilai akademik semester I-III, penyelesaian administrasi sekolah dan PKL, serta dinyatakan lulus ujian program studi masing-masing.
Dalam pelaksanaannya nanti, siswa akan ditempatkan di berbagai mitra strategis, termasuk sejumlah Klinik di Makassar dan Gowa serta berbagai Puskesmas di wilayah Makassar.
Target pencapaian kompetensi bagi para siswa telah disusun secara sistematis sesuai bidang keahliannya. Siswa Keperawatan dan Kebidanan diharapkan mampu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kontrol infeksi, hingga observasi tindakan medis tertentu.
“Sementara bagi siswa Farmasi, fokus kompetensi mencakup pelayanan perbekalan farmasi di apotek dan puskesmas, termasuk membaca resep dan pemberian informasi obat. Adapun bagi siswa Teknologi Laboratorium Medik, targetnya adalah kemahiran dalam pemeriksaan hematologi, kimia klinik, hingga mikrobiologi,” tambah Elly.
Untuk menjamin kualitas praktik, pihak sekolah telah menetapkan alur kegiatan PKL yang ketat. Proses ini dimulai dari penyusunan jadwal shift di klinik, pengisian Activities of Daily Living (ADL) atau lembar konsul harian untuk mencatat perkembangan pasien, hingga laporan rutin minimal tiga kali sepekan kepada pihak institusi.
Selama di lapangan, siswa akan didampingi oleh clinic mentor (perawat/tenaga medis senior) dan dosen pembimbing untuk bimbingan teknis dan konsultasi akademis. Di akhir masa praktik, siswa akan mengikuti seminar hasil praktik kerja lapangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
Kolaborasi Sekolah dan Orang Tua
Sisi lain yang tidak kalah penting dalam pertemuan ini adalah penguatan karakter siswa melalui kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua. Muhammad Riszky, S.Psi., M.Pd, selaku Guru BK, menyampaikan bahwa penguatan karakter harus dilakukan secara berkesinambungan baik di sekolah maupun di rumah.
Ia menekankan pentingnya Keterampilan Abad 21, yang meliputi pemecahan masalah, kreativitas, berpikir analitis, kolaborasi, komunikasi, serta etika dan akuntabilitas. Karakter-karakter ini menjadi kunci keberhasilan siswa saat melakukan PKL di lahan praktik.
Siswa SMK Macida Kesehatan, Nabire melakukan kunjungan sekaligus belajar di SMK Kesehatan Terpada Mega Rezky Makassar. Foto: SMK Mega Rezky
“Keterampilan ini menjadi hal dasar dalam merespon tantangan di masa sekarang. Program-program yang telah dirancang dan diaplikasikan oleh sekolah kepada siswa guna mendukung dan meningkatkan keterampilan serta karakternya,” terangnya.
Kepala Sekolah, Taufieq, menambahkan bahwa kemampuan akademik yang bagus saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kemampuan bersosialisasi.
“Ternyata ada sisi yang masih kurang yaitu kemampuannya bersosialisasi. Padahal nanti di saat PKL mereka harus bekerja sama dengan perawat medis, dokter, dan petugas lain di pelayanan kesehatan. Itu yang kami butuh kerja sama dari orang tua siswa,” ujarnya.
Dengan adanya kolaborasi yang erat, diharapkan siswa tidak hanya pintar secara teori namun juga memiliki perilaku (attitude) yang baik di lingkungan kerja.
Apresiasi dan Dukungan Orang Tua Siswa
Pertemuan ini mendapatkan respon positif dari para orang tua. Salah satu orang tua siswa menyatakan rasa terima kasihnya atas penjelasan komprehensif yang diberikan oleh pihak sekolah terkait persiapan PKL yang dijadwalkan mulai berjalan pada 20 April mendatang.
“Alhamdulillah terima kasih atas undangannya pada hari ini, pertemuan yang sangat memberikan penjelasan tentang PKL anak sekolah yang akan mereka lakukan di tanggal 20 April. Penjelasan PKL itu sangat bagus untuk memberikan kreativitas mereka untuk bekerja di lapangan memenuhi kesehatan masyarakat,” ungkap Vera Juniarti salah satu perwakilan orang tua siswa yang hadir.
Ia juga berharap agar seluruh proses kegiatan dapat berjalan lancar dan anak-anak dapat menjalankan tugas praktiknya dengan baik di bawah bimbingan para guru dan tenaga medis di lapangan.
Melalui pertemuan ini, SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan orang tua demi melahirkan generasi tenaga kesehatan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga tangguh secara karakter dan siap beradaptasi dengan dinamika lingkungan kerja yang sesungguhnya.
intens.id – Sumenep, Kepulauan Kangean kembali diguncang kasus kekerasan seksual terhadap anak. Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan seksual oleh tujuh pelaku dengan modus ancaman penyebaran video. Enam pelaku telah diproses hukum, sementara satu lainnya masih dalam pengembangan penyidikan.
Kasus ini kian memprihatinkan karena tidak terjadi dalam satu waktu, melainkan berlangsung berulang sejak 2025 hingga 2026. Pola tersebut menunjukkan adanya praktik kekerasan yang sistematis, eksploitatif, dan menimbulkan tekanan psikologis serius bagi korban.
Secara hukum, tindakan para pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, khususnya Pasal 81 tentang kekerasan seksual terhadap anak. Karena dilakukan secara bersama-sama, para pelaku terancam hukuman pemberatan. Selain itu, penggunaan ancaman penyebaran video juga mengindikasikan bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
Fenomena ini bukan kasus tunggal. Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan seksual di Kepulauan Kangean terus bermunculan, mulai dari relasi guru terhadap murid, antar pelajar, hingga dalam lingkup keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya pola berulang yang mengindikasikan lemahnya sistem perlindungan anak di wilayah tersebut.
Dalam perspektif kriminologi, situasi ini mencerminkan melemahnya kontrol sosial. Minimnya pengawasan, rendahnya edukasi seksual, serta terbatasnya akses layanan perlindungan anak di wilayah kepulauan memperbesar peluang terjadinya kejahatan. Di sisi lain, korban juga berpotensi mengalami viktimisasi sekunder akibat lemahnya respons lingkungan dan institusi.
Secara kebijakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki kerangka penanganan, salah satunya melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2017 tentang pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) hingga tingkat desa. Satgas ini dirancang sebagai garda terdepan dalam pencegahan, penanganan, dan pendampingan korban.
Namun, implementasi di lapangan dinilai belum optimal. Pembentukan Satgas PPA di tingkat desa, khususnya di Kepulauan Kangean, masih minim. Padahal, sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, keberadaan Satgas tersebut menjadi kebutuhan mendesak.
Selain itu, respons instansi terkait, seperti dinas sosial serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga dinilai belum maksimal. Minimnya langkah preventif dan lambannya penanganan kasus yang berulang menimbulkan kesan lemahnya komitmen dalam perlindungan anak.
Dalam situasi ini, aparat penegak hukum didorong untuk menuntaskan kasus secara menyeluruh dan memberikan hukuman maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan, sebagai bentuk keadilan bagi korban sekaligus efek jera bagi pelaku.
Pemerintah daerah juga dituntut untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga pemulihan sosial bagi korban. Di saat yang sama, percepatan pembentukan Satgas PPA di tingkat desa menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem perlindungan berbasis masyarakat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, kekerasan seksual terhadap anak berpotensi menjadi masalah sosial yang laten dan terstruktur. Kegagalan negara dalam merespons secara tegas tidak hanya menghilangkan keadilan bagi korban, tetapi juga mengancam masa depan generasi yang seharusnya dilindungi.
Kasus pelecehan seksual yang menyeret 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). (X @inidaffajuga)
“Laki-laki mahkotanya di self control. Perempuan mahkotanya di rasa malu”.
Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan normatif. Tapi hari ini, realitas sosial justru menampar keras nilai itu dan memperlihatkan siapa yang benar-benar gagal menjaganya.
Kasus yang mencuat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) menjadi bukti telanjang. Bukan satu dua orang, tetapi belasan mahasiswa terlibat dalam grup percakapan yang berisi candaan cabul, objektifikasi tubuh perempuan, hingga narasi berbahaya seperti “diam berarti consent”.
Lebih parah lagi, korban bukan hanya mahasiswi, tetapi juga dosen perempuan.
Ini bukan sekadar “candaan”. Ini adalah budaya. Dan budaya itu lahir dari kegagalan paling mendasar, yakni laki-laki yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri.
Self Control Itu Mahkota, bukan Aksesori
Dalam banyak ceramah, perempuan selalu diingatkan soal aurat, rasa malu, dan cara berpakaian. Seolah-olah kehormatan perempuan hanya ditentukan oleh seberapa tertutup tubuhnya. Namun, kasus di FH UI membongkar kemunafikan itu.
Para perempuan yang menjadi objek pelecehan dalam grup tersebut tidak sedang “mengundang”. Mereka tidak hadir. Mereka bahkan tidak tahu. Tapi tubuh mereka dibicarakan. Martabat mereka direndahkan. Nama mereka dijadikan bahan konsumsi.
Artinya jelas, bahwa inti masalahnya bukan pada perempuan yang tidak menjaga diri. Melainkan pada laki-laki yang tidak mampu menjaga pandangannya, bahkan dalam ruang digital sekalipun.
Dari Chat Cabul ke Kekerasan yang Nyata
Sebagian orang mungkin meremehkan, “Itu kan cuma chat”. Tapi para ahli menegaskan, pelecehan verbal dan digital memiliki dampak psikologis yang serius. Korban bisa mengalami trauma, kehilangan rasa aman, hingga gangguan seperti PTSD (detiknews).
Lebih mengerikannya lagi, budaya seperti ini adalah pintu masuk menuju kekerasan yang lebih nyata. Ketika perempuan terbiasa dijadikan objek dalam percakapan, maka batas antara “candaan” dan “tindakan” menjadi kabur. Hari ini mereka bercanda, besok mereka merasa berhak.
Perempuan Diminta Menjaga Rasa Malu, Laki-laki Dibiarkan Liar?
Di sinilah ketimpangan itu terasa sangat tajam. Perempuan dibebani rasa malu, bahkan sering kali ketika menjadi korban. Sementara laki-laki jarang diajarkan rasa tanggung jawab atas pandangan dan pikirannya sendiri.
Padahal dalam Islam, perintah pertama justru ditujukan kepada laki-laki: menundukkan pandangan (QS. An-Nur ayat 30). Bukan perempuan yang pertama kali disuruh menutup, melainkan laki-laki yang pertama kali disuruh mengendalikan.
Sayangnya, dalam praktik sosial hari ini, urutannya dibalik. Perempuan terus diawasi, sedangkan laki-laki terus dimaafkan.
Kampus, Tempat Ilmu atau Tempat Normalisasi?
Yang membuat kasus ini semakin menyakitkan adalah lokasinya; kampus hukum. Tempat yang seharusnya melahirkan penegak keadilan, justru menjadi ruang subur bagi normalisasi pelecehan.
Jika mahasiswa hukum saja bisa dengan ringan melontarkan narasi seperti “asas perkosa” dalam candaan, maka kita tidak sedang menghadapi masalah individu. Kita sedang menghadapi krisis moral kolektif.
Menjaga Itu Tanggung Jawab Bersama, Tapi Dimulai dari Diri
Benar, menjaga adalah tanggung jawab bersama. Perempuan menjaga auratnya, laki-laki menjaga pandangannya.
Jangan dibalik. Jangan dijadikan alasan untuk menyalahkan korban. Karena ketika laki-laki gagal menjaga dirinya, perempuan tidak boleh dipaksa menanggung akibatnya.
Penutup: Siapa yang Sebenarnya Kehilangan Mahkota?
Jika benar laki-laki mahkotanya adalah self control, maka dalam kasus ini, yang kehilangan mahkota bukan perempuan. Tapi laki-laki yang menjadikan perempuan sebagai bahan tertawaan.
Selama masyarakat masih lebih sibuk mengatur cara perempuan berpakaian, daripada mendidik laki-laki untuk mengendalikan dirinya, maka kasus seperti di FH UI tidak akan berhenti. Ia hanya akan berganti grup, berganti pelaku, dan menunggu korban berikutnya.
