Intens.id, Palu – Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai kota di Indonesia sejak pertengahan Agustus 2025 menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% serta pemberian tunjangan hunian Rp 50 juta/bulan untuk anggota DPR di tengah rakyat menghadapi inflasi, pengangguran, dan tekanan biaya hidup telah menjadi pemicu utama keresahan sosial.
Kondisi ini diperparah dengan lemahnya komunikasi pemerintah yang dianggap mengabaikan aspirasi masyarakat. Dampaknya, aksi protes semakin meluas, melibatkan mahasiswa, buruh, ojol, hingga masyarakat umum.
Ketimpangan Kesejahteraan Kesenjangan antara kebutuhan rakyat kecil dan fasilitas mewah untuk pejabat menimbulkan rasa ketidakadilan yang memicu resistensi sosial.
Stabilitas Pasar Terguncang Rupiah melemah hampir 1% terhadap dolar AS dan IHSG tertekan hingga 2% akibat kepanikan investor. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas politik dan sosial sangat erat kaitannya dengan kepercayaan pasar.
Daya Beli Rakyat Menurun Kebijakan fiskal yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyat berisiko memperdalam kontraksi konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi nasional.
Pada Kamis, 28 Agustus 2025, seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan (21 tahun) menjadi korban jiwa setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di sekitar Kompleks DPR saat menjalankan order.
Insiden ini memicu gelombang duka nasional sekaligus kemarahan publik. Tindakan aparat yang tidak profesional dan mengabaikan keselamatan warga sipil dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
Kapolri telah menyampaikan permintaan maaf dan tujuh anggota Brimob ditahan untuk diperiksa. Namun, masyarakat menuntut proses hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak berhenti pada scapegoating semata.
Sehubungan dengan situasi darurat social ekonomi dan tragedi kemanusiaan ini, kami selaku Pengurus Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia Wilayah X menyerukan:
1. Keadilan bagi Korban Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menjamin investigasi yang terbuka dan independen terhadap kasus Affan Kurniawan, melibatkan Komnas HAM dan lembaga masyarakat sipil.
2. Revisi Kebijakan Ekonomi Pemerintah wajib membatalkan atau meninjau kembali kebijakan fiskal yang menambah beban rakyat, termasuk rencana kenaikan PBB dan tunjangan berlebihan untuk pejabat.
3. Reformasi Aparat Keamanan Polri dan Brimob perlu melakukan evaluasi internal serta pembenahan prosedur operasional agar tragedi serupa tidak terulang.
4. Dialog Nasional Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil untuk merumuskan solusi bersama atas ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan publik.
Tragedi Affan Kurniawan adalah simbol nyata bahwa di tengah ketidakadilan ekonomi dan kegagalan kebijakan publik, rakyat kecil kembali menjadi korban. Demonstrasi besar yang terjadi bukan sekadar luapan emosi, melainkan ekspresi keresahan mendalam terhadap arah pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat.
Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia Wilayah X mendesak pemerintah untuk tidak lagi abai. Reformasi ekonomi yang adil, akuntabilitas aparat, dan keberpihakan nyata pada rakyat adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan mengembalikan stabilitas nasional.
