Intens.id, Makassar – Komisi A DPRD Kota Makassar mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengakselerasi realisasi program dan serapan anggaran, menyusul capaian yang dinilai masih rendah hingga pertengahan 2025. Beberapa unit kerja bahkan belum menyentuh angka 50 persen.
Hal itu terungkap dalam rapat monitoring dan evaluasi (Monev) yang digelar Komisi A DPRD bersama mitra kerja SKPD, Sabtu (12/7/2025). Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi A, Andi Pahlevi, bersama jajaran anggota komisi.
Anggota Komisi A, Tri Zulkarnaen, mengapresiasi keterbukaan SKPD dalam menyampaikan hambatan. Namun, ia mengingatkan agar ritme pelaksanaan program tidak melambat dan menumpuk di akhir tahun.
“Kami memahami dinamika di lapangan, tapi percepatan harus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai realisasi menumpuk di ujung tahun, karena ini bisa berdampak pada kualitas dan manfaat kegiatan bagi masyarakat,” ujar Tri.
Salah satu isu yang mencuat adalah anggaran di Dinas Kominfo Makassar yang belum termanfaatkan akibat perubahan struktur kegiatan dan kebijakan internal. Tri menilai hal ini sebagai pelajaran penting bagi perencanaan ke depan.
“Perubahan struktur memang bisa terjadi, tapi mitigasinya harus disiapkan sejak awal. Jangan sampai anggaran menjadi idle dan tidak berdampak pada layanan publik maupun target pembangunan,” tegasnya.
Komisi A berharap setiap SKPD melakukan perencanaan yang matang sekaligus fleksibel agar anggaran dapat terserap optimal. DPRD juga membuka ruang diskusi lintas sektor untuk mencari solusi atas berbagai hambatan teknis maupun kebijakan.
Bagi DPRD, forum Monev bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif demi tata kelola pemerintahan yang responsif.
“Kami siap mendukung langkah-langkah perbaikan. Ini bukan sekadar kritik, tapi ajakan bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang kita hadapi,” kata Tri.
DPRD berharap proses evaluasi ini dapat memperkuat sistem pemerintahan daerah yang lincah, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Makassar.
