Intens.id – Kunjungan Retno Marsudi ke Astana, Kazakhstan, dalam kapasitas barunya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Air, menandai babak baru yang krusial dalam arsitektur diplomasi lingkungan antara Asia Tenggara dan Asia Tengah. Di tengah eskalasi krisis iklim yang semakin tidak terprediksi, air bukan lagi sekadar komoditas dasar, melainkan instrumen geopolitik dan stabilitas keamanan internasional yang sangat vital.
Kunjungan diplomatik yang merupakan langkah strategis untuk mempererat sinergi antara Indonesia dan Kazakhstan—dua negara yang meski terpaut jarak geografis sangat jauh dan memiliki karakteristik bentang alam yang kontras, namun sama-sama menghadapi ancaman eksistensial terkait ketersediaan sumber daya air.
Indonesia dengan tantangan kenaikan air laut dan cuaca ekstrem, serta Kazakhstan dengan persoalan kelangkaan air di wilayah daratan luas (landlocked) dan penyusutan Laut Aral, kini berada dalam satu garis kepentingan yang sama untuk memastikan bahwa manajemen air menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional dan global.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Dr. M. Fadjroel Rachman, memberikan penekanan penting bahwa Indonesia kini telah menjelma menjadi standar terbaik bagi Kazakhstan dalam hal kepatuhan serta implementasi komitmen internasional di sektor penyelamatan air.
Rekam jejak Indonesia dalam memimpin diskusi global terlihat nyata melalui keberhasilan penyelenggaraan The 10th World Water Forum (WWF) di Bali pada Mei 2024 silam. Forum tersebut bukan hanya sebuah pertemuan teknokratik, melainkan sebuah momentum politik yang berhasil menyatukan 160 negara dan 2.000 delegasi untuk menyepakati kerangka kerja yang lebih integratif dalam pengelolaan air. Kehadiran tokoh-tokoh penting dari Asia Tengah dalam forum tersebut, seperti Duta Besar Kazakhstan Khusus untuk Air, Zulfiya Sulaimenova, serta Perdana Menteri Tajikistan, Kokhir Rasulzolda, membuktikan bahwa kepemimpinan Indonesia di sektor ini diakui secara luas dan dianggap mampu memberikan solusi konkret bagi tantangan lintas batas yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan tersebut.
Kesuksesan World Water Forum di Bali juga menjadi katalisator bagi penunjukan Retno Marsudi oleh Sekjen PBB sebagai figur sentral yang mengawal isu air di tingkat dunia. Hal ini memberikan bobot diplomasi yang lebih kuat bagi Indonesia di mata Kazakhstan.
Dalam pertemuan tingkat tinggi di Astana, antusiasme pemerintah Kazakhstan terlihat jelas melalui audiensi langsung antara Retno Marsudi dengan Presiden Kassym Jomart Tokayev. Dialog ini mencakup isu-isu strategis mulai dari teknologi desalinasi, manajemen daerah aliran sungai, hingga mitigasi bencana terkait air yang dipicu oleh pemanasan global.
Penting untuk dicatat bahwa stabilitas ekonomi Kazakhstan sangat bergantung pada pengelolaan air yang efektif untuk sektor pertanian dan energi, sehingga kerja sama teknis dengan Indonesia yang memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan air di wilayah tropis yang kompleks menjadi sangat relevan. Diplomasi ini diharapkan tidak berhenti pada level diskusi kebijakan, tetapi turun ke level kolaborasi riset dan pertukaran ahli antara kedua negara.
Lebih jauh lagi, kunjungan ini merupakan jembatan emas bagi penguatan hubungan bilateral yang lebih luas antara Jakarta dan Astana. Presiden Tokayev sendiri telah merencanakan kunjungan kenegaraan ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026.
Pertemuan antar-pemimpin negara ini diproyeksikan akan mengukuhkan komitmen bersama dalam isu-isu lingkungan hidup, transisi energi, dan tentu saja manajemen sumber daya air sebagai pilar ketahanan nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa isu air telah bergeser dari sekadar masalah teknis infrastruktur menjadi bagian integral dari strategi pertahanan dan diplomasi kedaulatan negara.
Retno Marsudi, dengan pengalaman panjang sebagai menteri luar negeri, membawa perspektif yang sangat tajam dalam melihat air sebagai “common ground” yang dapat menyatukan kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan secara bersamaan.
Di sisi lain, pertemuan Retno dengan Menteri Luar Negeri Kazakhstan, Yermek Kosherbayev, dan Duta Besar Zulfiya Sulaimenova, menegaskan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan protokol bersama dalam menghadapi perubahan iklim global. Kazakhstan, yang tengah berjuang dengan dampak perubahan iklim terhadap gletser di pegunungan mereka yang merupakan sumber air utama, melihat Indonesia sebagai mitra yang sukses dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan kebijakan modern untuk perlindungan ekosistem. Sinergi ini juga mencakup bagaimana kedua negara dapat saling mendukung di forum-forum multilateral PBB untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dalam mendapatkan akses pendanaan iklim dan teknologi hijau.
Isu air di sini berperan sebagai katalisator untuk memperkuat solidaritas selatan-selatan yang lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi tekanan lingkungan global.
Pengelolaan air yang buruk adalah salah satu pemicu utama kerawanan pangan dan kemiskinan. Dengan memperkuat kerja sama ini, Indonesia dan Kazakhstan sedang membangun benteng perlindungan bagi masyarakatnya dari ancaman kekeringan dan banjir yang kian ekstrem. Dr. M. Fadjroel Rachman menggarisbawahi bahwa kunjungan Utusan Khusus PBB ini adalah kunci untuk memperkuat manajemen perubahan iklim global melalui aksi-aksi bilateral yang nyata.
Langkah ini juga menjadi cerminan dari peran aktif Indonesia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keenam tentang air bersih dan sanitasi. Melalui kepemimpinan Retno Marsudi di PBB dan dukungan diplomatik di Astana, harapan untuk menciptakan tata kelola air yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masa depan manusia menjadi semakin terbuka lebar, menjadikan air sebagai simbol perdamaian dan kerja sama, bukan lagi sumber konflik di masa depan.
