Heboh! Oknum Anggota DPRD Fraksi PKS Wakatobi diduga Terlibat Skandal Amoral

0

Intens.id, Wakatobi – Masyarakat Wakatobi geger setelah terungkapnya skandal memalukan yang diduga melibatkan seorang oknum anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Oknum tersebut diduga kuat melakukan tindakan Amoral yang mencoreng integritas lembaga legislatif dan partai yang seharusnya menjadi panutan moral masyarakat

Kasus ini pertama kali mencuat setelah beredarnya sejumlah bukti di media sosial yang mengindikasikan keterlibatan oknum tersebut dalam aktivitas tidak senonoh.

Kabar tersebut menyebar memicu kemarahan masyarakat yang merasa dikhianati oleh wakil mereka di DPRD

Tidak hanya masyarakat, Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Tenggara turut mengambil langkah tegas untuk mengawal kasus ini hingga selesai.

Dalam pernyataan resminya, Jendral Lapangan (FPR) menegaskan bawah mereka akan terus mengawasi jalannya proses hukum dan memastikan tidak ada intervensi politik dalam penanganan kasus ini

“Kami, Front Perjuangan rakyat Sulawesi tenggara, tidak akan tinggal diam. Skandal ini mencoreng nilai-nilai keadilan dan moral yang harusnya di junjung tinggi oleh para wakil rakyat. Kami akan terus melakukan aksi dan pengawalan, baik di ranah hukum maupun di DPRD, untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal,” Tegas Jenderal Lapangan FPR dalam pernyataannya kepada awak media.

FPR juga berencana menggelar aksi besar – besaran di depan kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS serta mendesak Partai PKS untuk bertanggung jawab penuh terhadap tindakan anggotanya. Mereka menuntut agar partai segera mengambil langkah tegas dengan memecat oknum tersebut, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada tekanan atau upaya yang melindungi pelaku

“Kasus ini adalah ujian bagi integritas lembaga legislatif dan partai politik. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden yang buruk bagi penegakan moralitas di kalangan pejabat publik. Kami siap bergerak kapan pun jika ada indikasi kasus ini akan ditutup-tutupi,” tambah Idris selaku Demisioner PB Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia

Keterlibatan FPR dalam mengawal kasus ini menunjukkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap penegakan moralitas dan keadilan di kalangan pejabat publik. Aksi ini mereka perkirakan akan memicu gelombang solidaritas yang lebih luas lagi.(*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini