Intens.id, Jambi – Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris kini tengah menuai sorotan tajam dari publik. Sejumlah program yang dijalankan dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, melainkan cenderung mengakomodasi kepentingan elite dan agenda politik tertentu.
Kritik tersebut menguat seiring munculnya berbagai proyek yang dianggap minim urgensi terhadap persoalan mendasar masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan infrastruktur dasar yang belum merata, pemerintah daerah justru menjalankan program yang dinilai menunjukkan lemahnya sensitivitas sosial serta adanya distorsi dalam penentuan prioritas pembangunan.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah rehabilitasi fasilitas tertentu, seperti Rumah Dinas Kejati Jambi, yang dinilai tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat luas. Dalam perspektif tata kelola pembangunan, langkah ini memicu pertanyaan serius terkait skala prioritas dan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan publik yang lebih mendesak.
Adji Permana, mahasiswa Universitas Jambi yang juga menjabat sebagai Badan Pimpinan PP ISMEI periode 2025-2027, menilai bahwa fenomena ini mencerminkan dominasi kepentingan politik dalam pembangunan. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan program berdampak luas seperti penguatan ekonomi rakyat, pendidikan, dan layanan kesehatan agar pembangunan tidak sekadar menjadi alat reproduksi kekuasaan.
Kondisi ini juga dinilai berpotensi memperlemah kepercayaan publik akibat ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan lapangan. Persoalan proyek multiyears pun tak luput dari sorotan, mulai dari pembangunan RTH Angso Duo, Islamic Center, jalan Simpang Pudak-Suak Kandis, hingga Stadion Swarnanabhumi yang hingga kini masih dipertanyakan urgensi dan akuntabilitasnya oleh publik.
Selain anggaran yang besar, terdapat banyak temuan BPK dalam pembangunan proyek-proyek tersebut. Dalam perspektif ekonomi politik, hal ini menunjukkan adanya indikasi elite capture dan misallocation of resources yang dapat menurunkan efektivitas pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif, serta menggerus legitimasi pemerintah di mata rakyat.
Mengingat dinamika ekonomi daerah yang menuntut ketahanan, pemerintah dituntut untuk lebih cermat dalam merumuskan kebijakan. Setiap alokasi anggaran seharusnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan jangka pendek kelompok tertentu atau agenda politik sesaat.
Oleh karena itu, berbagai kalangan termasuk ISMEI mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan di Provinsi Jambi. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap derap pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat sebagai prioritas tertinggi.
