Perekonomian Indonesia tengah berada dalam tekanan yang menunjukkan rapuhnya fondasi kesejahteraan nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 hanya di kisaran 4,7–4,8 persen, lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah, hal ini mencerminkan melemahnya daya dorong domestik. Kondisi saat ini diperparah dengan menurunnya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah kebawah, akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok dan meningkatnya beban hidup.
Kebijakan fiskal juga menjadi sorotan publik. Defisit APBN yang melebar dan meningkatnya utang negara menekan ruang gerak anggaran, sementara program populis seperti makan bergizi gratis (MBG) menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Masalah ketimpangan sosial memperburuk keadaan. Kenaikan gaji beserta tunjangan DPR di tengah penderitaan rakyat menegaskan adanya jurang antara elite politik dan masyarakat kecil. Akibatnya, gelombang protes meluas sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
Kepercayaan investor pun goyah akibat instabilitas politik dan praktik korupsi makin banyak. Skandal korupsi besar seperti kasus Pertamina yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah semakin menambah keraguan terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.
Selain itu, struktur ekonomi yang masih bergantung pada komoditas primer, seperti batu bara dan kelapa sawit, membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga global dan dinamika perdagangan internasional.
Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu membuat langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Beberapa solusi ditawarkan sebagai berikut:
- Penguatan daya beli masyarakat dengan menstabilkan harga kebutuhan pokok melalui subsidi tepat sasaran dan pengendalian distribusi pangan serta meningkatkan akses kredit mikro dan program perlindungan sosial yang berbabis data terintegrasi.
- Mereformasi kebijakan fiskal dengan menyusun prioritas belanja yang lebih berdampak pada masyarakat kecil dengan mengurangi program populis berbiaya tinggi serta memperbaiki sistem perpajakan dengan memperluas basis pajak, namun tetap melindungi UMKM dan rakyat kecil.
- Mengurangi ketimpangan sosial dengan membatalkan kebijakan kenaikan tunjangan pejabat publik yang tidak sejalan dengan kondisi rakyat saat ini dan Meningkatkan alokasi APBN untuk pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Meningkatkan Tata Kelola & Memberantas Korupsi dengan memperkuat independensi lembaga antikorupsi seperti KPK dan transparansi proyek strategis nasional.
- Disverifikasi Ekonomi & Hilirisasi Industri dengan Mendorong hilirisasi komoditas strategis (sawit, nikel, perikanan) agar menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.
Dengan langkah-langkah tersebut, tantangan utama bangsa ini bukan hanya perihal menjaga pertumbuhan, melainkan juga memastikan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pancasila sila ke-5, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
