Intens.id, Jakarta – Di tengah tekanan ekonomi nasional yang makin mencekik, masyarakat Indonesia kembali dikejutkan oleh keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyetujui kenaikan gaji dan tunjangan bagi seluruh anggotanya. Kenaikan yang mencapai angka fantastis tersebut terjadi pada saat mayoritas rakyat hidup dalam kondisi serba kekurangan, dengan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak, subsidi dipangkas, dan pajak dinaikkan. Hal ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, dan memperlihatkan dengan telanjang betapa jauhnya DPR dari realitas hidup rakyat.
Pernyataan kontroversial yang menyulut kemarahan publik muncul dari salah satu anggota DPR Komisi XI yang menyatakan bahwa, “Kenaikan tunjangan adalah bentuk penghargaan atas beban kerja legislator yang berat, dan tidak bisa dibandingkan dengan pekerjaan lain seperti buruh atau pengemudi ojek online”. Pernyataan arogan ini semakin memperlihatkan ketimpangan sosial dan keangkuhan elite politik yang hidup dalam gelembung kekuasaan, jauh dari penderitaan rakyat.
Kondisi ini diperparah dengan krisis ekonomi dan ketahanan pangan yang melanda berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pati. Di Pati, para petani mengeluhkan anjloknya harga hasil panen seperti padi dan jagung, sementara biaya produksi justru meningkat drastis akibat mahalnya pupuk dan bahan bakar. Banyak petani terlilit utang karena gagal panen dan buruknya kebijakan distribusi.
Kelangkaan pupuk bersubsidi, lemahnya perlindungan terhadap harga gabah petani, serta minimnya perhatian dari pemerintah daerah dan pusat menjadikan masyarakat Pati sebagai korban nyata dari sistem ekonomi yang timpang dan tidak berpihak.
Di tengah situasi tersebut, gelombang protes dan aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah, termasuk Jakarta. Demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2025 merupakan bentuk akumulasi kekecewaan dan kemarahan rakyat terhadap DPR dan pemerintah yang dianggap gagal menjalankan mandatnya. Salah satu isu utama yang diangkat adalah kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai sangat tidak etis dan menyakiti hati rakyat kecil.
Peristiwa tragis yang menimpa Affan, seorang pengemudi ojek online (ojol) yang tewas setelah terlindas mobil taktis milik Brimob saat aksi demonstrasi di Jakarta, menjadi titik balik kemarahan publik.
Affan bukan sekadar korban, ia adalah simbol rakyat biasa yang dikorbankan demi mempertahankan status quo kekuasaan. Aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru berubah menjadi alat represif negara, menindas mereka yang bersuara. Namun, kita tidak boleh hanya berhenti pada kecaman terhadap aparat.
Polisi hanyalah perisai dari sistem yang korup dan anti-rakyat. Akar dari persoalan ini adalah DPR itu sendiri — lembaga yang seharusnya mewakili rakyat, tapi kini berubah menjadi simbol pengkhianatan, korupsi, dan ketidakpedulian terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (PP-ISMEI) Periode 2025–2027, menyatakan sikap sebagai berikut:
- Mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian yang menyebabkan tewasnya Affan dan berbagai kekerasan lain terhadap massa aksi. Kami menuntut proses hukum yang transparan terhadap pelaku kekerasan dan penindasan rakyat.
- Menuntut pencopotan Kapolri atas kegagalannya menjaga netralitas, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta membiarkan aparatnya menjadi alat penindas rakyat.
- Mendesak pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR yang tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi rakyat Indonesia saat ini.
- Menuntut audit dan transparansi terhadap seluruh anggaran DPR yang selama ini terkesan ditutupi dan tidak mencerminkan asas keadilan anggaran negara.
- Menyerukan penghapusan DPR dalam bentuk reformasi total sistem perwakilan rakyat, untuk membentuk lembaga legislatif yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan elit politik.
- Mendorong gerakan rakyat dan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk tetap fokus pada akar persoalan, dan tidak teralihkan oleh isu-isu pengalihan yang digunakan oleh penguasa untuk meredam gelombang protes.
Darah Affan adalah simbol penderitaan rakyat yang sudah terlalu lama ditindas oleh sistem yang korup dan tidak adil. Saatnya rakyat mengambil kembali kedaulatan politiknya. Jangan beri ruang bagi aparat untuk menutupi wajah busuk DPR di balik barikade senjata mereka.
Tetanda: Ricky Sudarman (Kepala Biro Pergerakan dan Advokasi PP ISMEI 2025-2027)
