Intens.id, Jakarta – Ekonomi Kacau, Rakyat Ditindas, Dibunuh dan Dirampok! itulah kira-kira slogan yang pas dengan situasi yang terjadi saat ini. Ditengah kondisi daya beli masyarakat menurun, tekanan fiskal berat, banyaknya pengangguran dan PHK, beban pajak yang semakin naik, dan maraknya praktek korupsi di negeri ini. Kita kembali dihebohkan dengan kenaikan gaji dan tunjangan untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Kejadian ini tentunya merupakan bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap masyarakat.
Adji Permana selaku Badan Pimpinan ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia) periode 2025-2027 mengatakan “bulan agustus yang seharusnya menjadi simbol kebangkitan bangsa Indonesia malah menjadi simbol kebobrokan yang ditunjukan oleh para penguasa. para pejabat publik membuat kebijakan semena-mena yang memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat. sudah saatnya seluruh elemen rakyat Indonesia bersatu, Jangan beri ruang bagi aparat untuk menutupi wajah busuk DPR di balik barikade senjata mereka.”
Kondisi saat ini diperparah dengan adanya Pernyataan kontroversial yang menyulut kemarahan publik muncul dari salah satu anggota DPR RI Komisi XI yang menyatakan bahwa, “Kenaikan tunjangan adalah bentuk penghargaan atas beban kerja legislator yang berat, dan tidak bisa dibandingkan dengan pekerjaan lain seperti buruh atau pengemudi ojek online”. Sikap arogan yang ditunjukkan melalui pernyataan tersebut memperlihatkan dengan jelas ketimpangan sosial sekaligus keangkuhan elite politik yang hanya hidup dalam kenyamanan kekuasaan, tak peduli pada kesulitan rakyat. terlebih lagi saat ini harga kebutuhan pokok yang cenderung naik serta kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diberbagai daerah membuat masyarakat kelas menengah kebawah semakin tertekan.
Situasi yang memanas memicu maraknya unjuk rasa di sejumlah daerah, tak terkecuali di Jakarta. Aksi besar pada Agustus 2025 mencerminkan akumulasi rasa frustrasi dan kemarahan rakyat terhadap DPR dan pemerintah yang dianggap gagal memenuhi mandat rakyat. Pada aksi demonstrasi terbut, terdapat peristiwa tragis yang menimpa Affan, seorang pengemudi ojek online (ojol) yang tewas setelah terlindas mobil taktis milik Brimob.
Affan tak sekadar menjadi korban, ia menjelma simbol rakyat biasa yang harus menanggung akibat demi kelestarian kekuasaan. Aparat yang mestinya melindungi justru berubah menjadi tangan represif negara, menekan siapa pun yang berani bersuara. Tetapi kritik kita tidak boleh berhenti hanya pada aparat.
Oleh karena itu, Pengurus Pusat ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia periode 2025-2027 menyatakan sikap sebagai berikut:
- Mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian yang menyebabkan tewasnya Affan dan berbagai kekerasan lain terhadap massa aksi. Kami menuntut proses hukum yang transparan terhadap pelaku kekerasan dan penindasan rakyat.
- Menuntut pencopotan Kapolri atas kegagalannya menjaga netralitas, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta membiarkan aparatnya menjadi alat penindas rakyat.
- Mendesak pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR yang tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi rakyat Indonesia saat ini.
- Menuntut audit dan transparansi terhadap seluruh anggaran DPR yang selama ini terkesan ditutupi dan tidak mencerminkan asas keadilan anggaran negara.
- Menyerukan penghapusan DPR dalam bentuk reformasi total sistem perwakilan rakyat, untuk membentuk lembaga legislatif yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan elit politik.
- Mendorong gerakan rakyat dan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk tetap fokus pada akar persoalan, dan tidak teralihkan oleh isu-isu pengalihan yang digunakan oleh penguasa untuk meredam gelombang protes.
Sebagai Badan Pimpinan ISMEI, Adji Permana menegaskan bahwa ISMEI akan mengawal persoalan ini sampai seluruh tuntutan ini terselesaikan dan ISMEI akan melakukan aksi demonstrasi diseluruh penjuru Indonesia.
