Beranda blog Halaman 9

Dari Aksi Damai Menuju Aksi Nyata: Pemuda dan Pemerintah Bersama Membangun Buton Selatan

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Intens.id Buton selatan, 20 Oktober 2025 — Dalam semangat menjaga keharmonisan dan kemajuan daerah, Aliansi Pemuda Buton Selatan Bersatu (APBSB) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Buton Selatan. Aksi ini menjadi bentuk nyata kepedulian generasi muda terhadap kemajuan daerah serta upaya memperkuat sinergi antara pemuda dan pemerintah daerah.

Aksi yang berlangsung dengan tertib dan damai ini diikuti sekitar seratus peserta. Dalam orasinya, para pemuda menegaskan dukungan terhadap langkah-langkah pembangunan yang telah dan terus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan di bawah kepemimpinan Bupati dan jajaran perangkat daerahnya.

Menanggapi aksi tersebut, pemerintah daerah melalui Asisten I, Asisten III, dan Staf Ahli Bupati turun langsung menemui massa aksi dan berdialog terbuka. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan saling menghargai, mencerminkan kedewasaan demokrasi di Buton Selatan.

Dalam kesempatan itu, pihak pemerintah menegaskan bahwa komitmen untuk membangun Buton Selatan tetap kuat dan konsisten. Pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan dan program yang berpihak pada rakyat, mulai dari peningkatan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Koordinator Lapangan APBSB, Masfandi, menyampaikan apresiasi atas respons positif dan sikap terbuka pemerintah.

“Kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang menyambut kami dengan tangan terbuka. Aksi kami hari ini adalah bentuk dukungan moral dan ajakan untuk bersama-sama menjaga nama baik daerah. Pemuda Buton Selatan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan,” ujar Masfandi.

Masfandi juga menegaskan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa Buton Selatan terus bergerak maju. Pemerintah telah menunjukkan kesungguhan dan konsistensi dalam membangun daerah ini. Kini saatnya semua elemen masyarakat, termasuk pemuda, bersatu mendukung setiap langkah pembangunan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada para pemuda atas semangat positif yang ditunjukkan melalui aksi damai tersebut. Pemerintah menilai, partisipasi aktif pemuda merupakan energi besar bagi keberlanjutan pembangunan di daerah.

Aksi damai ini diakhiri dengan foto bersama antara perwakilan pemerintah dan peserta aksi sebagai simbol komitmen bersama dalam mewujudkan Buton Selatan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.(*)

PUSAKA Sultra Duga Proyek Jalan di Buton Selatan Gunakan Material Tak Sesuai Spesifikasi

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Intens.id Buton Selatan – Sulawesi Tenggara.Pusat Studi Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (PUSAKA Sultra) menduga adanya ketidaksesuaian penggunaan material pada proyek rekonstruksi jalan Atoda–Desa Bangun di Kabupaten Buton Selatan.

Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.816.450.000 dan dikerjakan oleh CV. Bukit Wolio Indah, dengan pengguna anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Selatan). Berdasarkan papan proyek, pekerjaan dimulai pada 14 Juli 2025 dan direncanakan selesai pada 10 November 2025.

Menurut hasil pemantauan lapangan oleh tim PUSAKA Sultra, ditemukan adanya dugaan penggunaan material aspal yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana mestinya. Kondisi permukaan jalan tampak kasar dan tidak padat, sehingga diduga dapat mempengaruhi ketahanan konstruksi jalan dalam jangka panjang.

Koordinator PUSAKA Sultra, Syarif, menjelaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui aksi dan pelaporan resmi kepada pihak berwenang.

“Kami menduga ada ketidaksesuaian antara bahan material yang digunakan dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dan merugikan masyarakat,” ujar Syarif.

PUSAKA Sultra berencana melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas PUPR Buton Selatan serta melaporkan dugaan penyimpangan ini kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan BPKP Perwakilan Sultra.

“Kami berharap pemerintah daerah segera meninjau ulang hasil pekerjaan dan melakukan audit teknis menyeluruh terhadap proyek ini. Dugaan seperti ini tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi dan penegakan hukum,” tegas Syarif.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Buton Selatan maupun CV. Bukit Wolio Indah belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan yang disampaikan oleh PUSAKA Sultra. (*)

Forum Pemerhati Lingkungan Hidup Kepulauan Buton ajak masyarakat Tomia komitmen jaga ekosistem laut 

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Intens.id Kota Baubau, Rabu, 8 Oktober 2025 — Forum Pemerhati Lingkungan Hidup Kepulauan Buton (FPLHKB) menyerukan penguatan komitmen nasional dan global dalam menjaga ekosistem laut yang kian terancam. Seruan ini muncul menyusul meningkatnya degradasi habitat laut dan pencemaran yang terus menggerus keanekaragaman hayati serta mengancam ketahanan iklim.

Ketua Umum FPLHKB, Masfandi S.Ip, menegaskan bahwa masa depan ekonomi biru yang berkelanjutan sangat bergantung pada kelestarian laut, terutama di kawasan Wakatobi, Pulau Tomia, yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia.

“Laut bukan hanya sumber daya; ia adalah jantung planet kita. Kerusakan pada terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun berarti kita sedang merusak benteng pertahanan alam kita sendiri terhadap perubahan iklim dan badai,” ujar Masfandi S.Ip.

“Rilisan ini bukan sekadar peringatan, tetapi ajakan untuk bertindak. Kita harus bergerak lebih cepat dari laju kerusakannya,” tambahnya.

Ancaman Terhadap Laut Wakatobi

Ekosistem laut di wilayah Kepulauan Buton, khususnya Pulau Tomia, tengah menghadapi tekanan besar akibat praktik penangkapan ikan yang merusak, pencemaran, dan dampak perubahan iklim seperti pemutihan karang dan pengasaman laut. Situasi ini berpotensi menurunkan kesehatan laut dan mengganggu keseimbangan ekologi kawasan.

Tiga Pilar Tindakan Mendesak

Dalam upaya mengembalikan kesehatan ekosistem laut dan mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan, FPLHKB menyoroti tiga prioritas utama:

1. Penguatan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Mendorong efektivitas pengelolaan dan penegakan hukum di KKP, serta memperluas cakupan wilayah laut yang dilindungi untuk mencapai target 30×30 — melindungi minimal 30% lautan secara global, termasuk perairan Wakatobi, pada tahun 2030.

2. Pengurangan Polusi Laut

Melalui kerja sama lintas sektor, perlu diterapkan program yang menekan kebocoran sampah dari daratan ke laut. Langkah ini mencakup sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang sulit terurai.

3. Restorasi Ekosistem dan Ekonomi Biru yang Bertanggung Jawab

Mendukung restorasi ekosistem pesisir (seperti hutan bakau dan terumbu karang) berbasis masyarakat, sekaligus memastikan kegiatan ekonomi di laut — terutama sektor perikanan dan pariwisata — dijalankan dengan prinsip berkelanjutan yang tidak merusak habitat vital.

“Perlindungan laut adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas pangan, ekonomi, dan iklim,” jelas Masfandi S.Ip. “Dengan bekerja bersama, kita dapat memastikan bahwa kekayaan maritim Indonesia, khususnya di Wakatobi Pulau Tomia, tetap lestari bagi generasi mendatang.”

Apresiasi untuk Masyarakat dan Mitra

FPLHKB juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Masyarakat Tomia yang telah aktif berpartisipasi dalam program pelestarian karang dan biota laut yang digagas pemerintah.

Forum juga menyampaikan terima kasih kepada PT Wakatobi Resort (PMA) sebagai mitra dan penyokong dana yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan konservasi tersebut.

Tentang Forum Pemerhati Lingkungan Hidup Kepulauan Buton (FPLHKB)

FPLHKB merupakan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pelestarian lingkungan pesisir dan laut di wilayah Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara. Forum ini aktif dalam advokasi, edukasi lingkungan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam laut. (*)

Program Pendampingan Kompetensi Siswa, SMK Mega Rezky Makassar Gandeng SMK Macida Nabire

Penulis
Muhammad Riszky
-
0
Persembahan Tari Paddupa dari siswa SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar

SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar menyambut hangat kedatangan rombongan siswa dan guru dari SMK Macida Kesehatan, Nabire, Papua. Penyambutan tersebut dalam rangka pembukaan Program Pendampingan Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Kesehatan.

Kegiatan penyambutan berlangsung meriah pada Rabu (8/10/2025) dengan nuansa khas budaya Sulawesi Selatan. Rombongan disambut dengan prosesi Angngaru lalu dilanjutkan dengan Tari Paddupa sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu.

Taufieq, Kepala SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar menegaskan bahwa kehadiran SMK Macida Kesehatan menjadi momen penting untuk saling belajar dan berbagi pengalaman.

“Kami menyambut dengan tangan terbuka kehadiran siswa dan rekan guru SMK Macida Kesehatan yang sudah jauh-jauh datang dari Nabire, Papua. Program pendampingan ini tidak sekadar belajar ilmu kesehatan, tetapi juga membangun jejaring dan memperkaya wawasan budaya di antara siswa,” ujar Taufieq.

Ia berharap kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi yang membuka jalan kerjasama yang lebih luas antara Makassar dan Nabire.

“Harapan kami adalah siswa SMK Macida Kesehatan dapat membawa pulang pengalaman yang berharga terutama pada program keahlian masing-masing dan tentunya membawa semangat kebhinnekaan,” ungkapnya.

Foto bersama siswa dan guru dari kedua sekolah.

Antusias Belajar

Sementara itu, Wakil Kepala SMK Macida Kesehatan, John V Mandobar, mengapresiasi penyambutan yang dilakukan oleh pihak SMK Mega Rezky.

“Kami sangat terkesan dengan sambutan yang begitu hangat dan penuh persaudaraan. Ini memberikan energi positif bagi siswa kami untuk belajar disini selama beberapa pekal,” terangnya.

“Kami percaya pengalaman di SMK Mega Rezky akan memperkaya pengetahuan dan memperdalam kompetensi siswa kami,” tutupnya.

Leidi, salah satu siswa SMK Macida Kesehatan mengungkapkan rasa bangganya dapat mengikuti program ini.

“Hari pertama kami di sekolah ini terasa istimewa Lingkungan sekolahnya mendukung untuk belajar, fasilitasnya memadai, dan kami diterima sebagai keluarga baru. Semoga dengan belajar disini memberikan kami pelajaran berharga dan bermanfaat,” tutur Leidi.

Pameran dari masing-masing tiap jurusan juga dihadirkan untuk memberikan pengetahuan awal mengenai informasi jurusan di SMK Mega Rezky. Selain itu para siswa SMK Kesehatan Macida diajak untuk mengunjungi tiap-tiap lab jurusan.

Program pendampingan ini akan berlangsung kurang lebih selama 3 pekan dengan beberapa agenda utama yaitu praktik keterampilan masing-masing program keahlian, peningkatan kapasitas pengembangan diri dan juga kunjungan ke kampus.

RDP DPRD Buton Nyaris Ricuh, Mahasiswa Kecewa Bupati Tak Hadir

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Intens.id Buton — Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton pada Senin, 6 Oktober 2025, nyaris berujung ricuh. Forum tersebut dihadiri oleh berbagai organisasi kemahasiswaan, di antaranya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Buton, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pelnus, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STKIP.

Agenda RDP ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi pada Kamis, 3 Oktober 2025, yang menuntut kejelasan terkait kenaikan retribusi pasar serta penggunaan aset daerah oleh salah satu kampus swasta di wilayah Buton. Kesepakatan untuk menggelar RDP dicapai saat aksi berlangsung, dengan komitmen bahwa Bupati Buton akan hadir langsung dalam forum tersebut.

Namun, ketika rapat resmi dibuka oleh Ketua DPRD Buton, Bupati Buton tidak hadir dan hanya diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah yang menyampaikan bahwa bupati berhalangan hadir karena kondisi kesehatan yang kurang baik.

Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari sejumlah peserta RDP. Massa menilai alasan tersebut tidak dapat diterima karena, berdasarkan informasi yang beredar, beberapa jam sebelum RDP dimulai, bupati diduga menghadiri kegiatan di Desa Winning, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan mahasiswa.

Situasi sempat memanas dan nyaris ricuh sebelum akhirnya dapat diredam. Meski demikian, sebagian massa aksi memilih meninggalkan forum sebagai bentuk protes.

Mahasiswa Nilai Bupati Tak Profesional dan Tidak Menghargai Aspirasi Rakyat

Jo, perwakilan dari PMII, menegaskan bahwa ketidakhadiran bupati dalam forum tersebut bukan kali pertama terjadi.

“Sudah beberapa kali surat RDP dilayangkan oleh DPRD, tapi bupati tak pernah hadir. Kami berharap kali ini beliau hadir agar masalah yang menjadi keresahan masyarakat bisa dibahas secara tuntas. Tapi ternyata lagi-lagi beliau tidak datang,” ujarnya.

Sementara itu, Alwin dari IMM menyampaikan bahwa kehadiran bupati dalam forum ini sangat penting karena menyangkut asas pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Bupati harus akuntabel dan bertanggung jawab atas berbagai polemik di Kabupaten Buton. Ketidakhadiran beliau setelah berulang kali dipanggil DPRD menunjukkan sikap yang tidak profesional sebagai pimpinan daerah,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Yulan Iskandar, kader HMI, yang menilai ketidakhadiran bupati mencerminkan lemahnya komitmen kepemimpinan.

“Legislatif adalah lembaga penyeimbang eksekutif, bukan bawahan eksekutif. Jika bupati terus mengabaikan panggilan RDP, DPRD harus menindak tegas. Aspirasi rakyat akan sia-sia kalau pemimpin tidak mau mendengar langsung suara masyarakat,” ujarnya sebelum meninggalkan forum.

Upaya Klarifikasi dan Harapan untuk Dialog Selanjutnya

Usai sebagian massa aksi keluar dari ruang rapat, Yusmiati, Ketua Komisariat HMI Pelnus, menyampaikan klarifikasi bahwa tindakan tersebut adalah bentuk kekecewaan mendalam terhadap ketidakhadiran bupati.

“Ini bukan kali pertama RDP digelar tanpa kehadiran beliau. Teman-teman meninggalkan forum karena merasa tidak dihargai,” jelasnya.

Ketua Cabang IMM Buton, Muzli, menambahkan bahwa aksi keluar dari forum merupakan bentuk protes nyata atas sikap bupati yang dianggap mengabaikan aspirasi rakyat.

“Dari beberapa kali aksi dan forum resmi bersama DPRD, bupati selalu absen. Ini bentuk ketidakprofesionalan dalam mengemban amanah. Mengabaikan RDP berarti mengabaikan keresahan masyarakat Buton,” tegasnya.

Penutup

Forum RDP yang seharusnya menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah kembali meninggalkan tanda tanya besar. Ketidakhadiran bupati dalam beberapa kali agenda serupa memunculkan desakan agar DPRD Kabupaten Buton mengambil langkah tegas guna memastikan keterlibatan kepala daerah dalam setiap forum yang menyangkut kepentingan publik.

Para mahasiswa yang tergabung dalam IMM, HMI, dan PMII menyatakan akan terus mengawal isu kenaikan retribusi pasar serta penggunaan aset daerah hingga mendapat penjelasan dan solusi yang jelas dari pemerintah daerah. (*)

Cipayung Plus Kota Baubau Gelar Aksi di Buton: Desak Kepala Desa Wagari Mundur atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Konflik Lahan

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Intens.Id Buton, 7 Oktober 2025 — Aliansi Cipayung Plus Kota Baubau yang terdiri dari GMNI, LMND, HMI, PMII, dan IMM menggelar aksi unjuk rasa di Desa Wagari, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa Wagari terkait persoalan lahan desa yang diberikan secara sepihak.

Dalam orasinya, massa aksi menyoroti tindakan Kepala Desa Wagari yang memberikan lahan milik desa kepada dua individu, yakni Amlin Banisi, yang diketahui sebagai pegawai pertanahan, serta La Naipa, mantan Kepala Sekolah SMA Swasta Lawele. Pemberian lahan ini dilakukan tanpa melalui prosedur musyawarah desa dan dinilai telah melanggar asas keadilan dan partisipasi masyarakat.

Tidak hanya itu, massa aksi juga mengecam tindakan Kepala Desa Wagari yang diduga telah mengusir sejumlah warga yang menyuarakan kritik atas kebijakan tersebut. Akibat pengusiran ini, lima unit rumah warga dibongkar secara paksa yang di arahkan oleh Kepaladesa dengan dalil tanah tersebut masih milik kepala desa tanpa data otentik hak milik tanah kepala desa, sebagai bentuk kekesalan dan ketegangan horizontal yang dipicu oleh kebijakan kepala desa maka pembongkaran rumah tersebut di laksanakan oleh masyarakat.

Yang lebih memprihatinkan, menurut massa aksi, ada seorang warga yang diusir tersebut telah memiliki sertifikat sah atas tanah mereka, di mana dalam sertifikat tersebut bahkan terdapat tanda tangan Kepala Desa Wagari sebagai pihak yang mengesahkan.

Sebagai bentuk kekecewaan dan protes keras, massa aksi menyegel Kantor Desa Wagari dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satu poin utama dalam tuntutan mereka adalah mendesak Kepala Desa Wagari untuk mundur dari jabatannya karena dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik.

“Kami tidak tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Kepala desa seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan justru menjadi aktor utama dalam konflik agraria dan penindasan terhadap rakyat kecil,” ujar Sarman sebagai salah satu orator aksi.

Aliansi Cipayung Plus menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan tegas dari pihak berwenang, termasuk investigasi dari pihak kepolisian dan dinas terkait, guna memastikan bahwa hak-hak masyarakat Desa Wagari dipulihkan. (*)

Proyek Rp 1,4 Miliar di Pesisir Buton Diduga Asal Jadi, PUSAKA Sultra desak APH melakukan audit lapangan 

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Intens.id, Buton – Mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKA) Sulawesi Tenggara menyoroti pelaksanaan proyek penahan ombak di wilayah pesisir Kabupaten Buton, yang saat ini tengah dikerjakan oleh CV. Tona Jaya Abadi di bawah pengawasan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,476 miliar itu disebut bertujuan memperkuat struktur penahan ombak yang sebelumnya sudah ada. Namun, berdasarkan hasil pemantauan lapangan oleh PUSAKA Sultra, pekerjaan yang dilakukan diduga hanya berupa penambahan lapisan semen di atas bangunan lama, tanpa ada upaya rehabilitasi struktural yang signifikan.

Kualitas Pekerjaan Diduga Hanya Tambal Sulam

Koordinator PUSAKA Sultra, Iwan, mengatakan bahwa hasil pengamatan mereka menunjukkan pekerjaan di lapangan lebih menyerupai tambal sulam daripada perbaikan menyeluruh.

“Kami melihat langsung bahwa proyek ini tidak membangun struktur baru. Pekerja hanya menambahkan lapisan semen di atas penahan ombak lama yang sudah retak dan lapuk. Padahal kondisi dasar bangunan sudah rusak, sehingga tindakan itu tidak akan memperkuat struktur secara signifikan,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (07/10/2025).

Mahasiswa menilai langkah tersebut justru berpotensi membuang anggaran negara, karena kekuatan penahan ombak tetap lemah meski telah dilapisi semen baru.

“Jika konstruksi dasarnya sudah rusak dan hanya dilapisi semen, maka umur proyek ini akan sangat pendek. Dalam waktu singkat bisa kembali retak atau tergerus ombak,” tambahnya.

Diduga Perencanaan Tidak Matang dan Tidak Efektif Lindungi Pesisir

Selain masalah kualitas pekerjaan, PUSAKA Sultra juga mempertanyakan perencanaan teknis proyek. Menurut mereka, proyek semacam ini seharusnya diawali dengan kajian struktur lama dan kondisi tanah di sekitar garis pantai.

“Dari hasil pemantauan kami, tidak terlihat adanya pekerjaan perkuatan pondasi atau penggantian struktur utama. Ini menimbulkan dugaan bahwa perencanaan proyek dilakukan tanpa kajian teknis mendalam. Akibatnya, efektivitas bangunan dalam menahan abrasi dan ombak besar patut dipertanyakan,” jelas Iwan yang .

Ia menegaskan bahwa proyek penahan ombak harusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir, bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban fisik di atas kertas.

PUSAKA Desak Audit dan Pemeriksaan Lapangan dari Kementerian PUPR

Sebagai bentuk pengawasan publik, PUSAKA Sultra menyatakan akan mengirimkan laporan hasil pantauan mereka kepada Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan BPKP Perwakilan Sultra untuk dilakukan audit teknis.

“Kami tidak menuduh siapa pun, tetapi ada indikasi kuat bahwa proyek ini hanya dilakukan secara kosmetik. Kami meminta pihak Kementerian PUPR turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik dan menilai kesesuaian dengan spesifikasi kontrak,” tegas Iwan .

PUSAKA juga menyerukan agar setiap proyek infrastruktur di Sulawesi Tenggara dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar tidak terjadi pemborosan anggaran negara.

Hingga berita ini dirilis, pihak CV. Tona Jaya Abadi maupun BPJN Sulawesi Tenggara belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan yang disampaikan oleh mahasiswa PUSAKA Sultra. (*)

Kepala Kemenag Bantaeng Apresiasi Kinerja Polri Jaga Kondusifitas Aksi Demonstrasi

Penulis
Tim Redaksi Intens.id
-
0
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, H. Ahmad Jaelani, M.Ag,
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, H. Ahmad Jaelani, M.Ag, (Foto: ist)

Intens.id, Bantaeng – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, H. Ahmad Jaelani, M.Ag, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Bantaeng, atas kinerjanya dalam menjaga kondusifitas dan keamanan negara di tengah maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Menurutnya, meskipun sejumlah aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini diwarnai insiden tragis hingga menelan korban jiwa, Polri dinilai mampu mengambil langkah-langkah taktis untuk mencegah konflik yang lebih besar.

“Tentunya kami memberikan apresiasi pada kinerja Polri, terkhusus Kapolres Bantaeng dan jajarannya yang mampu merangkul masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah, khususnya di Kabupaten Bantaeng. Apalagi seperti yang kita ketahui bersama, tidak ada pengrusakan fasilitas umum di daerah yang kita cintai bersama,” ujar H. Ahmad Jaelani.

Lebih lanjut, Kemenag Bantaeng juga mengajak seluruh masyarakat agar tetap menyalurkan aspirasi dengan cara yang damai, elegan, dan tanpa tindakan anarkis. Ia menekankan bahwa demonstrasi sejatinya adalah ruang dialog, bukan arena provokasi atau kerusuhan.

“Penyampaian aspirasi tidak boleh kehilangan esensinya sebagai sarana dialog. Jadi mari kita utamakan kenyamanan dan keselamatan bersama,” imbuhnya.

Apresiasi dari Kemenag ini menegaskan pentingnya sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat untuk menjaga kedamaian serta memastikan setiap aspirasi tersampaikan tanpa menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

“Skandal APBD Dinas Kesehatan Buton: Antara Maladministrasi dan Korupsi Terstruktur”

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Oleh: Isa Ansari Idris

Intens.id Buton, Koalisi Advokasi Kebijakan Publik (KAKP) memandang dugaan skandal APBD Tahun Anggaran 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan indikasi nyata adanya praktik korupsi yang terencana, sistematis, dan melibatkan banyak pihak. Fakta kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp 4,59 miliar (215,8% di atas pagu anggaran resmi) tidak mungkin lahir dari kelalaian biasa, melainkan dari sebuah mekanisme penyimpangan yang disengaja.

Skandal di Tengah Krisis: Paradoks yang Memalukan

Ketika Pemkab Buton secara terbuka menyatakan krisis fiskal hingga tidak mampu membayar TPP mayoritas ASN, justru di saat yang sama Dinas Kesehatan mampu membayar TPP dalam jumlah tiga kali lipat dari pagu resmi. Pertanyaan publik menjadi sangat sederhana:

• Dari mana datangnya dana tambahan itu?

• Mengapa hanya satu OPD yang mampu membayar TPP jumbo, sementara OPD lain dibiarkan terkatung-katung?

KAKP meyakini jawaban yang paling rasional adalah pengalihan ilegal Dana Kapitasi JKN, sebuah dana terikat (earmarked fund) yang secara hukum dilarang keras digunakan untuk belanja pegawai. Jika hipotesis ini benar, maka kasus Buton telah memasuki wilayah tindak pidana korupsi dengan implikasi serius terhadap layanan kesehatan publik.

Pelanggaran Hukum yang Tidak Terbantahkan

Praktik pengeluaran di luar pagu anggaran dan dugaan pengalihan Dana Kapitasi JKN setidaknya melanggar:

1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara – larangan membelanjakan di luar anggaran yang tersedia.

2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara – penyalahgunaan dana tidak sesuai peruntukan.

3. UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Pasal 2 (kerugian keuangan negara) dan Pasal 3 (penyalahgunaan wewenang).

4. Permenkes No. 6 Tahun 2022 – larangan mutlak penggunaan Dana Kapitasi untuk TPP ASN.

Dengan demikian, tuduhan “salah input” atau “kelalaian administratif” sudah tidak relevan. Kasus ini jelas merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dengan konsekuensi pidana.

Kegagalan Pengawasan Sistemik

Skandal ini juga menguak rapuhnya sistem pengawasan internal Pemkab Buton. Bagaimana mungkin Inspektorat Daerah tidak mendeteksi kelebihan pembayaran sebesar 215%? Bagaimana mungkin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)? Fakta ini menegaskan bahwa:

• WTP bukan jaminan bebas korupsi, melainkan sekadar penilaian atas kewajaran laporan keuangan.

• APIP (Inspektorat Daerah) telah gagal menjalankan fungsi deteksi dini.

Kelemahan pengawasan inilah yang membuka ruang bagi praktik korupsi terstruktur untuk tumbuh subur.

Dampak Nyata bagi Publik

Pengalihan Dana Kapitasi JKN bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap hak dasar masyarakat. Dana yang seharusnya dipakai untuk obat, alat kesehatan, dan insentif tenaga medis di Puskesmas justru digunakan untuk menutupi belanja pegawai. Akibatnya, masyarakat—khususnya peserta JKN di Buton—menjadi korban paling dirugikan.

KAKP menegaskan bahwa kasus ini adalah lonceng peringatan bagi tata kelola daerah di Indonesia. Jika skandal sebesar ini dibiarkan tanpa penyelesaian hukum yang jelas, maka publik akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap negara. Buton hari ini bisa menjadi contoh buruk, tetapi juga bisa menjadi momentum untuk membangun tata kelola anggaran daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat. (*)

PAC Ansor Manding Gelar Maulid Nabi, Tekankan Kebersamaan dan Doa untuk Keselamatan

Penulis
Fajar
-
0

Intens.id – Sumenep, Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor Manding menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H pada Minggu, (21/09/2025) sore. Acara yang dirangkai dengan doa bersama ini mengusung tema: “Do’a Bersama Manderen Padhe Sogiye Kabbhi Ben Jeu Dheri Belei”, sebagai simbol kebersamaan dan harapan atas limpahan keberkahan bagi seluruh umat.

Kegiatan yang berlangsung di MWC NU Manding, Sumenep tersebut dihadiri oleh kader Ansor, tokoh masyarakat, anggota DPRD Kab. Sumenep, serta warga sekitar. Selain memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, acara ini juga menjadi momentum memperkuat ikatan persaudaraan, meneladani akhlak Rasulullah, serta mendoakan keselamatan bangsa dan daerah.

Ketua PAC Ansor Manding, Sutrikno, dalam sambutannya menegaskan bahwa selain menjadi momentum meneladani akhlak Rasulullah juga menjadi ruang penguatan nilai kebersamaan.

“Acara ini (Maulid Nabi) pengingat untuk terus meneladani akhlak Rasulullah. Dengan doa bersama, kami berharap Manding dan Sumenep senantiasa diberi keselamatan, keberkahan, serta terjaga dari segala marabahaya,” ujar Sutikno.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Dapil V, M. Muhri, turut hadir dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya peran Ansor dalam merekrut lebih banyak kader dari kalangan pemuda.

“Pemuda harus diberi wadah yang positif. Dengan memperbanyak kaderisasi di tubuh Ansor, kita bisa menekan angka kriminalitas, kenakalan remaja, dan memberikan arah perjuangan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat,” tegas Muhri.

Acara yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini ditutup dengan doa bersama, sebagai wujud harapan agar masyarakat Manding dan Sumenep terus dilimpahkan keselamatan serta keberkahan di masa mendatang.

1...8910...24Halaman 9 dari 24