Beranda blog Halaman 8

Diskusi Publik BEM FEB Wiraraja Bahas Masa Depan Tembakau Madura di Tengah Tantangan Ekonomi Daerah

Penulis
Fajar
-
0
Late Post : Foto Panitia, Pemateri dan Seluruh Peserta Diskusi Publik BEM FEB WIRARAJA

Intens.id – Sumenep, Pada hari Selasa, tanggal 4 November 2025, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja telah menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik Ekonomi yang bertempat di Graha Sumekar, Universitas Wiraraja. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar Ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, petani lokal, serta tamu undangan lainnya. Acara ini mengusung tema “Tembakau Madura di Persimpangan Jalan antara Harapan dan Kenyataan” sebagai upaya membuka ruang dialog konstruktif antara mahasiswa, akademisi, petani, dan pemerintah daerah dalam membahas arah kebijakan ekonomi Madura, serta menggali potensi pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis tembakau.

Acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suasana kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, yang menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk kepedulian moral mahasiswa terhadap kondisi petani tembakau di Madura. Dalam sambutannya beliau menyampaikan, “…Ini bukan hanya agenda seremonial, melainkan panggilan moral dan komitmen kami untuk terus mengawal potensi yang ada, khususnya tembakau yang layak mendapat perhatian pemerintah. Para petani menanam dengan penuh harapan, namun kerap kembali dengan kekecewaan. Ini harus menjadi perhatian serius agar ke depan Madura dapat menjadi kawasan ekonomi khusus tembakau.”

Setelah sambutan tersebut, acara dilanjutkan dengan pembukaan resmi oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, Ahmad Ghufrony, S.E., M.M., yang dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa atas inisiatif dan kepeduliannya terhadap isu ekonomi lokal. Beliau berharap agar hasil dari diskusi publik ini dapat melahirkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah.

Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, serta perwakilan petani lokal. Masing-masing narasumber memberikan pandangan yang saling melengkapi terkait dinamika industri tembakau di Madura. Akademisi menyoroti pentingnya penguatan riset dan perumusan kebijakan yang berpihak kepada petani agar sektor tembakau memiliki daya saing dan keberlanjutan. Sementara petani menyampaikan kendala yang mereka hadapi, seperti fluktuasi harga dan minimnya perlindungan terhadap hasil panen.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa rancangan peraturan daerah tentang sektor tembakau tengah dalam proses pembahasan. Beliau menambahkan bahwa pada tahun mendatang aka nada rencana digelar pertemuan lanjutan dengan melibatkan unsur akademisi, aktivis, dan petani untuk membahas langkah konkret penguatan sektor tembakau secara komprehensif sebagai bagian dari pengembangan ekonomi Madura.

Kegiatan yang dihadiri oleh mahasiswa Universitas Wiraraja ini berjalan dengan lancar dan interaktif. Antusiasme peserta terlihat melalui berbagai pertanyaan dan pandangan yang muncul selama sesi diskusi. Dari keseluruhan pembahasan, disimpulkan bahwa diperlukan kerja sama erat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat petani untuk mewujudkan kebijakan yang adil, berkelanjutan, serta mendukung kesejahteraan petani tembakau.

Acara ditutup sekitar pukul 12.30 WIB dengan doa bersama dan sesi foto antara panitia, peserta, dan narasumber. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kontribusi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja dalam mengawal isu-isu ekonomi daerah, serta diharapkan dapat menjadi pijakan awal menuju kebijakan yang lebih berpihak pada sektor pertanian dan peningkatan ekonomi masyarakat Madura.

WALHI Sulsel Minta Panglima TNI Hentikan Rencana Pembangunan Markas Batalyon di Tanamalia

Penulis
Muhammad Riszky
-
0

Makassar, 19 November 2025 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan bersama masyarakat Loeha Raya menegaskan penolakannya terhadap rencana pembangunan Markas Batalyon TNI AD di Tanamalia, Kabupaten Luwu Timur. Melalui konferensi pers daring yang digelar pada Selasa, 18 November 2025, WALHI bersama masyarakat Loeha Raya membeberkan keresahan yang semakin meningkat akibat klaim pembangunan di atas area kebun merica yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga. Konferensi dengan tema “ALERTA! Merespon Rencana Pembangunan Markas Batalyon TNI AD di Tanamalia” daring ini dipandu oleh Zulfaningsih HS, Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Esensial WALHI Sulsel, dan menghadirkan perwakilan masyarakat Loeha Raya, yang secara langsung menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan.

Pak Radit (Perwakilan Masyarakat Loeha Raya)menyampaikan bahwa spanduk rencana pembangunan telah terpasang di tiga titik di Kampung Lengkona tanpa ada sosialisasi atau penjelasan resmi kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa tanah yang dimaksud merupakan lahan garapan warga yang selama ini menjadi tumpuan hidup bagi banyak keluarga di Loeha Raya. “Tidak ada penyampaian apapun dari pihak terkait. Tiba-tiba saja spanduk itu sudah berdiri di kebun kami. Tanah ini kami kelola turun-temurun dan menjadi satu-satunya sumber penghidupan,” ujarnya.

Ketiadaan informasi yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur justru memperburuk situasi. Data yang disampaikan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, membuat masyarakat bingung dan resah. WALHI Sulsel menilai kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah daerah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo yang tengah mengupayakan pembentukan satuan militer baru di berbagai daerah. Menurut WALHI Sulsel, kebijakan tersebut berpotensi membuka ruang konflik sosial baru yang berkepanjangan.

Kepala Divisi Hukum dan Politik Hijau WALHI Sulsel, Arfiandi Anas, menuturkan bahwa tindakan sepihak seperti ini tidak hanya melanggar hak masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan amanat Undang-Undang TNI yang secara tegas membatasi keterlibatan militer dalam urusan sipil. “Fungsi TNI adalah menjaga pertahanan negara, bukan memasuki wilayah-wilayah sipil yang telah lama dikelola masyarakat. Negeri ini tidak sedang berperang. TNI seharusnya hadir memberi rasa aman, bukan justru menimbulkan ketakutan di tengah warga,” katanya dengan tegas.

Direktur WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, menilai langkah pembangunan markas batalyon di Tanamalia harus segera dihentikan. Ia meminta agar Panglima TNI meninjau ulang seluruh rencana pembangunan karena tidak ada dasar keamanan yang dapat membenarkan kehadiran militer di wilayah masyarakat sipil yang sudah hidup damai. “Kami menegaskan bahwa tidak ada potensi terorisme, separatisme, atau ancaman kedaulatan negara di Tanamalia. Warga hanya bertani. Rencana ini tidak memiliki alasan logis apa pun selain memperluas kontrol atas ruang hidup rakyat,” ujar Amin.

Ia juga menyoroti dugaan keterkaitan antara rencana pembangunan markas dengan wilayah konsesi PT Vale Indonesia. Menurutnya, jika benar area yang diklaim TNI masih berada dalam konsesi PT Vale, maka keterlibatan perusahaan tambang tersebut harus dibuka secara transparan. “Jika PT Vale memberi akses atau dukungan terhadap upaya pembangunan markas, maka itu adalah pelanggaran serius. Penggunaan aparat militer untuk kepentingan korporasi tidak bisa ditoleransi. PT Vale Indonesia tidak boleh menyeret TNI ke dalam aktivitas bisnis atau pertambangan mereka,” tegasnya.

WALHI Sulawesi Selatan bersama masyarakat Loeha Raya mendesak pemerintah pusat, Panglima TNI, serta PT Vale Indonesia untuk segera menghentikan seluruh aktivitas dan perencanaan pembangunan markas di Tanamalia. WALHI menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, bukan menindas mereka. Pembangunan yang tidak menghormati hak rakyat hanyalah bentuk pelanggengan ketidakadilan. Warga Loeha Raya berhak atas tanah dan lingkungan yang selama ini mereka rawat, bukan atas ketakutan akibat proyek yang tidak melibatkan mereka.

WALHI Sulsel menyerukan agar seluruh pihak yang memiliki kewenangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, segera menghentikan tindakan sepihak, mengedepankan transparansi, dan membuka ruang dialog dengan masyarakat. Negara harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan pelaku ketidakadilan. Tanamalia bukan zona militer! ia adalah tanah hidup bagi ribuan warga yang wajib dilindungi, bukan dikorbankan atas nama proyek pembangunan.

Bupati Cup 2025 : Momentum Memperkokoh Sportivitas dan Pembinaan Atlet di Buton Selatan.”

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Intens.id Turnamen Sepak Bola Bupati Cup Kabupaten Buton Selatan (Busel) 2025 resmi bergulir pada Senin, 17 November 2025, di Lapangan Sadar, Kecamatan Sampolawa. Agenda pembukaan berlangsung meriah dan penuh semangat, ditandai dengan apel pertandingan, seremoni perangkat wasit, serta tendangan perdana oleh Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, yang sekaligus menjadi tanda dimulainya kompetisi akbar tersebut.

Sejak pagi, Lapangan Sadar menjadi pusat perhatian. Ribuan masyarakat memadati tribun untuk menyaksikan langsung seremoni pembukaan. Suasana semakin hidup dengan kehadiran pengurus KONI, PSSI, tokoh masyarakat, perangkat daerah, hingga para manajer dan ofisial dari 24 tim peserta. Ornamen turnamen seperti baliho, spanduk, serta papan informasi menghiasi sisi lapangan dan menambah semarak acara.

Dalam sambutan resminya, Bupati H. Muhammad Adios menekankan pentingnya turnamen ini sebagai wadah pembinaan atlet sepak bola di Busel. Ia menyebut, Bupati Cup bukan sekadar ajang perebutan gelar juara, tetapi ruang untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kualitas kompetisi lokal, dan mendorong munculnya talenta-talenta muda yang mampu mengharumkan nama daerah.

“Turnamen ini adalah milik kita semua. Melalui kompetisi yang sehat, kita ingin membangun karakter generasi muda, mempererat persaudaraan, dan tentu saja memajukan sepak bola Buton Selatan,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Usai seremoni, Bupati melakukan tendangan perdana yang disambut sorak meriah para penonton. Momen itu menjadi simbol dimulainya puluhan laga yang akan tersaji selama beberapa pekan ke depan. Dengan 24 tim yang telah mempersiapkan diri secara matang, atmosfer persaingan diprediksi berlangsung sengit dan penuh kejutan.

Bupati Cup Busel 2025 diharapkan menjadi barometer perkembangan sepak bola daerah sekaligus hiburan utama bagi masyarakat. Dukungan besar dari penonton, rapi­nya penyelenggaraan, serta kualitas tim peserta menjadi harapan agar turnamen tahun ini menjadi yang terbaik dalam beberapa edisi terakhir. (*)

Seleksi Sekda Buton Selatan Berjalan Transparan dan Objektif, Panitia Tegaskan Tak Ada Intervensi

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Intens.id Buton selatan – 12 November 2025 Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan guna meluruskan informasi yang beredar di media sosial yang menilai proses seleksi tidak transparan karena belum diumumkannya hasil penilaian kompetensi (assessment center).

Ketua Sekretariat Panitia Seleksi, Ahmad Jamaluddin, menjelaskan bahwa kegiatan assessment center telah dilaksanakan pada tanggal 4–5 November 2025 di Kantor UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi BKD Provinsi Sulawesi Selatan.

“Hasil penilaian telah kami terima pada Senin, 10 November 2025, dan hari ini diumumkan secara terbuka melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan serta media sosial BKPSDM,” ujarnya.

Ahmad menambahkan, penundaan pengumuman sebelumnya dilakukan semata-mata untuk memastikan seluruh hasil telah diverifikasi oleh lembaga assessment secara menyeluruh.

“Kami pastikan seluruh proses seleksi berjalan secara transparan, objektif, dan bebas dari intervensi pihak mana pun,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan assessment bukan merupakan penilaian tunggal, melainkan bagian dari rangkaian proses seleksi terbuka dengan bobot 25%, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah. Komponen penilaian terdiri dari rekam jejak (20%), assessment (25%), penulisan makalah (20%), dan wawancara (35%).

“Setiap tahapan seleksi dilaksanakan berdasarkan prinsip merit system, dengan menilai kompetensi, kualifikasi, serta integritas setiap peserta. Tidak ada pihak yang diistimewakan, semua memiliki kesempatan yang sama,” jelas Ahmad.

Tahapan seleksi berikutnya, yaitu penulisan makalah, akan dilaksanakan pada Jumat, 14 November 2025, sedangkan ujian wawancara dijadwalkan ulang menjadi Senin, 17 November 2025 karena salah satu anggota Panitia Seleksi sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Pada hari yang sama juga akan dilakukan penilaian rekam jejak peserta.

Panitia Seleksi memastikan bahwa hasil akhir seluruh tahapan, termasuk tiga besar peserta terbaik, akan diumumkan secara terbuka dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk proses penetapan lebih lanjut.

Segala perubahan jadwal kegiatan seleksi telah disampaikan sebelumnya melalui Pengumuman Nomor 003/PANSEL-JPTP-SEKDA/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025, sehingga peserta diharapkan memahami kemungkinan adanya penyesuaian waktu pelaksanaan.

Di akhir pernyataannya, Ahmad Jamaluddin mengimbau masyarakat untuk tetap menunggu informasi resmi melalui kanal komunikasi pemerintah.

“Kami berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Panitia berkomitmen melaksanakan seleksi dengan akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas, guna menghasilkan Sekretaris Daerah yang berkompeten dan berintegritas tinggi,” tutupnya. (*)

Torehkan Prestasi Gemilang, SMK Kesehatan Mega Rezky Makassar Dominasi Lomba Gerak Jalan Indah XXVI

Penulis
Muhammad Riszky
-
0
Tim putri SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar

SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar menorehkan prestasi pada ajang Lomba Gerak Jalan Indah Pramuka dan OSIS tingkat SMA/SMK/MA se Sulawesi Selatan yang ke XXVI yang diselenggarakan oleh Saka Bhayangkara Ranting Biringkanaya. Pada kegiatan yang berlangsung di GOR Sudiang, Sabtu (1/11/2025), tim SMK Mega Rezky berhasil meraih 4 juara dan 1 piala bergilir.

Adapun masing-masing juara yang didapatkan yakni Juara 1 Lomba Formasi Barisan Tingkat Putri, Juara 2 Lomba Formasi Tingkat Putra, Juara 3 Lomba Gerak Jalan Indah (LGJI) Pramuka dan OSIS  Tingkat Putra, Juara 3 Lomba Gerak Jalan Indah (LGJI) Pramuka dan OSIS Tingkat Putri. Berkat hasil tersebut, tim SMK Mega Rezky berhak atas piala bergilir Dinas Provinsi Pendidikan Sulsel pada Lomba Formasi Barisan Tingkat Putri.

Mansyur, guru pendamping SMK Mega Rezky mengungkapkan rasa bangga terhadap pencapaian yang diraih oleh siswa yang dinilainya luar biasa. Kurang lebih 20 sekolah yang tampil namun SMK Mega Rezky mampu bersaing.

“Target kami tidaklah muluk-muluk, hanya ingin tampil sebaik mungkin dan menunjukkan kekompakan selama pelaksanaan kegiatan. Tapi hasilnya justru luar biasa,” ujarnya.

Ia juga menambahkan persiapan para siswa tidak berlangsung lama. Belum lagi pelaksanaan kegiatan proses belajar yang membuat porsi latihan dalam sehari hanya sedikit.

“Latihan siswa tidak lama, hanya beberapa hari bahkan tidak sampai seminggu. Namun tim baik putra dan putri menunjukkan kerja keras dan konsistensi saat latihan,” terang Mansyur, yang juga merupakan Wakasek Bidang Kurikulum di SMK Mega Rezky.

Penyerahan juara berbagai kategori pada tim SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar

Kendala tak jadi penghalang

Sementara itu Alif, siswa yang masuk tim putra menerangkan jika persiapan yang mepet akibat kendala-kendala yang dihadapi.

“Persiapan kami sebelum lomba itu cuman diberikan waktu 4 hari karena kakak kelas XII yang ikut serta dalam lomba ini masih PKL di rumah sakit. Jadi untuk melakukan latihan dengan anggota lengkap itu hanya bisa dilakukan pada -4 hari sebelum lomba dilaksanakan,” terangnya.

Selain itu mereka harus berbagi tempat latihan dengan tim putri sehingga porsi latihan relatif singkat. Tantangan lainnya adalah mereka juga harus mengejar ketertinggalan pembelajaran saat izin untuk latihan.

“Setelah latihan kami juga harus bertanya ke teman kelas tentang tugas baru yang diberikan di mata pelajaran yang tidak kami ikuti sehingga kita juga perlu mengejar ketertinggalan pembelajaran di kelas,” jelas Alif.

Ia berharap dengan prestasi yang diraih akan menginspirasi para siswa lain untuk mengasah keterampilan di bidang masing-masing dan penghargaan tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan studi pendidikan tinggi nantinya.

“Dengan mendapatkan juara-juara tersebut kami telah mengharumkan nama sekolah dan kami harap penghargaan yang kami dapatkan bisa digunakan nantinya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yaitu ke universitas-universitas impian kami masing-masing,” pungkasnya.

Formasi tim putra SMK Kesehatan Terpadu Mega Rezky Makassar

Cerita lain datang dari Nabila, salah satu tim putri yang menjelaskan berbagai kendala saat menuju ke lokasi kegiatan. 

“Saat kita berangkat ke lokasi perlombaan (GOR Sudiang) salah satu dari tim kita ada yang jatuh dari motor karena cuaca habis hujan, yang membuat pakaiannya menjadi kotor,” ujarnya.

“Kaki sebelah kiri sakit karena ditindih dengan motor. Saat sampai di lokasi langsung ganti celana karena kebetulan tim putra ada yang bawa celana lebih. Setelah bersih-bersih, kakinya langsung di urut dan langsung masuk ke barisan,” tambah Nabila dengan antusias.

Tak lupa Nabila menyampaikan harapannya agar dalam kegiatan selanjutnya dapat lebih kompak lagi.

“Semoga kedepannya bisa lebih kompak dan bisa lebih percaya diri. Walaupun saingan kita banyak, tapi kita tetap semangat dan berusaha untuk menampilkan yang terbaik,” pungkasnya.

Prestasi yang diraih dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memacu semangat bagi para siswa untuk berprestasi, tidak hanya dari sisi akademik, namun juga kegiatan pengembangan diri.

DEM Madura Ajak Pertamina Bersinergi Jaga Kualitas BBM di Jawa Timur

Penulis
Fajar
-
0

Intens.id – Madura, Masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Timur belakangan mengeluhkan kendaraan yang brebet atau tersendat setelah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Keluhan ini awalnya muncul di Bojonegoro dan Tuban, kemudian menyebar ke Probolinggo, Surabaya, hingga sejumlah daerah di Madura seperti Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Menanggapi hal tersebut, Pertamina bergerak cepat dengan melakukan penanganan di lapangan. Pihak Pertamina menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat, serta menegaskan bahwa seluruh BBM yang disalurkan telah melalui uji laboratorium resmi. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, Pertamina memastikan bahwa kualitas BBM yang beredar memenuhi standar dan aman digunakan.

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik, Pertamina juga mendirikan 17 posko layanan pengaduan di berbagai wilayah Jawa Timur. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat informasi dan wadah masyarakat untuk menyampaikan laporan serta mendapatkan penjelasan langsung mengenai tindak lanjut atas setiap keluhan. Pertamina menegaskan komitmennya untuk menjaga kelancaran distribusi energi agar kebutuhan BBM masyarakat tetap aman, merata, dan berkualitas.

Langkah cepat dan terbuka Pertamina ini mendapatkan apresiasi dari Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Madura. Organisasi tersebut menilai bahwa Pertamina telah menunjukkan sikap responsif dan bertanggung jawab dalam menyikapi keresahan masyarakat.

Presiden DEM Madura, Abd. Syakur, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi mitra strategis Pertamina dalam mengedukasi masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas BBM nasional.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Pertamina dalam merespons keluhan masyarakat. Ini menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan terbaik. DEM Madura siap bersinergi dan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan Pertamina,” ujar Syakur.

Syakur juga mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menyikapi berbagai isu yang beredar, terutama yang berpotensi memicu keresahan publik. Ia menekankan pentingnya memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra Pertamina atau memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.

Sebagai wujud nyata kolaborasi, DEM Madura membuka jalur pengaduan masyarakat di tiap kabupaten di Madura. Setiap laporan yang diterima akan dikompilasi dan diteruskan kepada pihak Pertamina untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Sinergi seperti ini penting untuk menjaga transparansi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Pertamina,” tegas Syakur.

Melalui kerja sama konstruktif antara Pertamina dan elemen masyarakat, termasuk DEM Madura, diharapkan penyaluran BBM di Jawa Timur tetap terjaga kualitasnya, aman digunakan, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh pengguna kendaraan.

Kontak Pengaduan DEM Madura:

  • Bangkalan: 0818-0565-4510

  • Sampang: 0859-3650-9258

  • Pamekasan: 0812-5232-7320

  • Sumenep: 0859-6310-0693

  • Surabaya dan Sekitarnya: 0877-8923-6848

SMA Negeri 1 Kapontori Peringati Hari Sumpah Pemuda 2025 dengan Upacara dan Pentas Seni Meriah

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Intens.Id Buton, 28 Oktober 2025 – Dalam semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, SMA Negeri 1 Kapontori melaksanakan kegiatan upacara bendera yang berlangsung dengan penuh khidmat di halaman sekolah. Acara ini diikuti oleh seluruh guru, staf, dan peserta didik dengan antusias yang tinggi.

Sejak pagi, suasana sekolah tampak semarak dengan warna-warni pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia yang dikenakan oleh para peserta. Hal ini menjadi simbol keberagaman budaya bangsa sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kesatuan sebagaimana semangat yang tertanam dalam ikrar Sumpah Pemuda 1928.

Upacara bendera dimulai pada pukul 07.30 WITA dan berjalan dengan tertib. Petugas upacara berasal dari perwakilan siswa-siswi pilihan yang telah dilatih sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, pembina upacara mengajak seluruh peserta untuk meneladani semangat perjuangan para pemuda Indonesia yang telah berjuang menegakkan semangat kebangsaan, menjunjung tinggi persatuan, dan berkomitmen terhadap kemajuan bangsa.

Foto bersama akhir upacara

Momentum peringatan ini juga menjadi ajang refleksi bagi generasi muda, khususnya para pelajar SMA Negeri 1 Kapontori, agar selalu menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat juang, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Setelah pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pentas seni dan unjuk bakat dari siswa-siswi tiap kelas. Dalam sesi ini, berbagai pertunjukan ditampilkan mulai dari tarian daerah, musik tradisional, drama perjuangan, hingga pembacaan puisi bertema kebangsaan.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan peringatan Hari Sumpah Pemuda, tetapi juga menjadi wadah bagi siswa dalam menyalurkan bakat, minat, serta kreativitas yang mereka miliki. Dengan penuh semangat, setiap kelas berusaha memberikan penampilan terbaiknya.

Antusiasme para siswa dan guru terlihat jelas sepanjang acara berlangsung. Tawa, tepuk tangan, dan sorak sorai dukungan menambah semangat seluruh peserta. Kegiatan ini juga mempererat hubungan antar siswa, membangun rasa percaya diri, serta memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan sekolah.

Dalam sambutannya, Kepala SMA Negeri 1 Kapontori menyampaikan pesan penuh makna kepada seluruh peserta didik.

“Jiwa pemuda harus tetap semangat dalam menempuh pendidikan sebagai bekal meraih cita-cita. Walaupun lelah, tetaplah berjuang hingga tujuan tercapai. Dalam menuntut ilmu, jagalah tutur kata dan tingkah laku agar selalu mengarah pada hal-hal positif,” tutur beliau.

Lebih lanjut, beliau menambahkan rasa bangganya kepada seluruh siswa dan siswi yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan semangat yang luar biasa.

“Saya bangga dengan anak-anak saya di sekolah ini. Saya selalu menerima kelebihan dan kekurangan mereka agar mereka siap menjadi generasi penerus, pengganti kami semua. Kalian adalah harapan bangsa,” tambahnya dengan

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini, SMA Negeri 1 Kapontori berharap agar semangat persatuan, tanggung jawab, dan cinta tanah air dapat terus tumbuh di hati seluruh siswa. Kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih baik.

Peringatan tahun ini mengusung tema nasional “Bersatu dalam Keberagaman, Bergerak Bersama untuk Indonesia Maju.” Tema tersebut sejalan dengan semangat yang ditanamkan di SMA Negeri 1 Kapontori untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat membawa pulang semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari—baik di sekolah maupun di masyarakat—serta terus menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. (*)

Penyimpangan Data Anggaran: Mengapa Ada Selisih Rp133 Juta Saat LRA Diubah ke APBD-P?

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Baubau – Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKa) Sulawesi Tenggara menyoroti dugaan kejanggalan dalam penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Baubau tahun anggaran 2025. Perbedaan angka antara Laporan Arus Kas (LAK) 2024 dan dokumen APBD Perubahan 2025 dinilai menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akurasi pengelolaan keuangan daerah.

Menurut data yang dihimpun PUSAKa Sultra, LAK Tahun 2024 Pemerintah Kota Baubau mencatat SILPA sebesar Rp30.574.256.823, sedangkan dalam APBD Perubahan Tahun 2025, saldo kas awal yang ditetapkan hanya Rp30.440.271.020. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp133.985.803 yang hingga kini belum memiliki penjelasan publik yang memadai.

“SILPA bukan angka sembarangan — itu cerminan dari uang rakyat yang belum digunakan dan harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Ketika ada selisih, sekecil apa pun, berarti ada bagian dari keuangan publik yang tidak jelas keberadaannya,” ujar Koordinator lapangan PUSAKa Sultra, Riswan dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

Dalam tata kelola keuangan daerah, penetapan SILPA untuk tahun anggaran berikutnya seharusnya mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, PUSAKa Sultra menilai terdapat dugaan ketidaksesuaian administratif karena Pemkot Baubau menetapkan angka yang berbeda tanpa penjelasan resmi.

“Kami menduga ada proses administratif yang tidak akurat, atau bahkan ada potensi penyimpangan dalam pelaporan keuangan daerah. Perbedaan ini perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” lanjut Riswan

PUSAKa menyoroti bahwa selisih SILPA semacam ini kerap muncul akibat kesalahan input data, keterlambatan pencatatan transaksi, atau penyesuaian akrual. Namun, lembaga itu juga mengingatkan bahwa jika tidak diaudit secara cermat, kondisi tersebut dapat membuka peluang praktik tidak akuntabel, seperti dugaan penerbitan laporan pertanggungjawaban (SPJ) fiktif untuk menutupi ketidaksesuaian saldo kas riil.

“Kami tidak menuduh siapa pun, tetapi pola semacam ini berisiko menimbulkan dugaan penyimpangan, termasuk kemungkinan munculnya SPJ yang tidak sesuai fakta. Karena itu, kami mendesak audit investigatif agar semuanya jelas,” tegasnya.

PUSAKa Sultra berencana melakukan aksi publik di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Baubau pada awal November 2025. Selain itu, lembaga ini juga akan melayangkan laporan resmi kepada Inspektorat dan BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara guna mendorong pemeriksaan khusus terhadap selisih angka tersebut.

“Kami ingin memastikan tidak ada praktik akuntansi kreatif yang digunakan untuk menutupi sisa anggaran sebenarnya. Transparansi fiskal itu bukan pilihan, tetapi kewajiban,” tambah Riswan

PUSAKa menilai kasus ini mencerminkan lemahnya keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah daerah. Hingga berita ini diturunkan, Pemkot Baubau belum memberikan penjelasan resmi terkait perbedaan SILPA antara LAK dan APBD Perubahan 2025.

“Kalau pemerintah tidak bisa menjelaskan ke mana Rp133 juta itu berpindah, masyarakat wajar menduga ada sesuatu yang tidak beres. Karena setiap rupiah di kas daerah adalah uang rakyat,” tutup Riswan

Sampai dengan berita ini di terbitkan belum ada konfirmasi dari pihak keuangan dalam hal ini sekretaris keuangan ketika di hubungi melalui via WhatsApp. (*)

Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan : Wajah Baru Korupsi Kota Bau – Bau

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Oleh : La Riswan S.Sos

Intens.id bau – bau Ketidaksesuaian data dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Baubau tahun anggaran 2024 kembali membuka diskusi penting tentang integritas dan transparansi tata kelola keuangan daerah.
Perbedaan antara laporan arus kas, neraca, dan penetapan pembiayaan tahun 2025 bukan sekadar persoalan teknis akuntansi. Ia mencerminkan krisis akuntabilitas fiskal dan munculnya pola baru korupsi birokratis yang lebih halus — tidak lagi melalui pencurian kas secara langsung, tetapi lewat manipulasi angka dan rekayasa laporan.

Manipulasi Data sebagai Pola Baru Korupsi

Dalam perspektif tata kelola publik, laporan keuangan bukan sekadar dokumen administratif. Ia adalah representasi moral pemerintahan — cermin sejauh mana kejujuran birokrasi diterapkan dalam mengelola uang rakyat.
Namun, ketika laporan keuangan daerah tidak lagi mencerminkan kondisi riil, melainkan disesuaikan untuk menjaga citra keberhasilan anggaran, maka di situlah korupsi mengambil bentuk barunya: korupsi data.

Fenomena ini terjadi ketika angka-angka disesuaikan untuk memenuhi ekspektasi politik, bukan untuk menggambarkan realitas fiskal.
Manipulasi semacam ini sering dibungkus dengan istilah “koreksi akuntansi” atau “penyesuaian laporan”, padahal secara substansial merupakan upaya untuk menyembunyikan ketidakefisienan, penyelewengan, atau ketidakcermatan pengelolaan dana publik.

Etika Birokrasi dan Kerapuhan Akuntabilitas

Ketika laporan keuangan dibuat untuk menyenangkan auditor, bukan untuk memberi informasi jujur kepada publik, maka yang terjadi adalah korupsi administratif.
Inilah bentuk korupsi yang tidak selalu melibatkan uang tunai, tetapi merusak sistem kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Dalam konteks akademik, fenomena ini dikenal sebagai moral hazard fiskal — perilaku birokrasi yang memanfaatkan celah teknis dan lemahnya pengawasan untuk menutupi kegagalan pengelolaan anggaran.

Masalahnya bukan semata pada perangkat akuntansi, tetapi pada mentalitas aparatur yang masih melihat laporan keuangan sebagai alat politik, bukan sebagai alat akuntabilitas publik.
Selama integritas etika birokrasi tidak diperkuat, reformasi keuangan daerah hanya akan menghasilkan kepatuhan administratif tanpa kejujuran substantif.

Lemahnya Pengawasan Politik

Lemahnya fungsi pengawasan DPRD turut memperparah situasi ini.
Sebagian besar legislator daerah masih melihat laporan keuangan hanya sebagai formalitas tahunan, bukan sebagai instrumen evaluasi kebijakan publik.
Padahal, laporan keuangan daerah merupakan dasar pengambilan keputusan politik dan kebijakan pembangunan.
Ketika data keuangan disusun secara tidak akurat dan DPRD tidak menjalankan fungsi pengawasan kritis, maka yang lahir adalah sistem fiskal yang tertib di atas kertas, tetapi koruptif dalam praktik.

Refleksi: Korupsi yang Tak Terlihat

Kita sering menganggap korupsi identik dengan penyelewengan proyek atau suap. Padahal, korupsi yang paling berbahaya justru yang tidak kasat mata — korupsi data dan laporan.
Laporan keuangan yang dimanipulasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip dasar pemerintahan: kejujuran.
Ia menyesatkan publik, memperdaya lembaga pengawas, dan menciptakan ilusi keberhasilan yang palsu.

Sebagai peneliti kebijakan publik, saya berpendapat bahwa transparansi fiskal harus menjadi kebijakan substantif, bukan simbolik.
Pemerintah daerah wajib membuka seluruh proses pelaporan keuangannya secara digital, melibatkan akademisi independen dalam telaah fiskal, dan memberi ruang publik untuk mengakses laporan keuangan secara terbuka.
Hanya dengan cara itu, integritas anggaran dapat dikembalikan pada nilai dasarnya: melayani rakyat, bukan melayani kepentingan kekuasaan.

Penutup

Kasus Baubau harus menjadi momentum reflektif bahwa korupsi tidak selalu datang dari amplop atau proyek, tetapi bisa bersembunyi di balik tabel dan laporan.
Jika transparansi keuangan terus dibiarkan menjadi sekadar ritual administratif, maka reformasi birokrasi keuangan hanya akan menghasilkan keindahan semu di atas kertas, sementara kejujuran publik terus terkikis dari dalam.(*)

SMA Negeri 1 Pasarwajo Tegaskan Tak Terlibat dalam Proyek Rombel, Sekolah Hanya Penerima Manfaat

Penulis
Almufakhir Idris
-
0

Intens.id, Buton – Menanggapi pemberitaan mengenai adanya temuan kerugian negara pada proyek pembangunan ruang rombongan belajar (rombel) di SMA Negeri 1 Pasarwajo, Kabupaten Buton, pihak sekolah menegaskan bahwa kegiatan tersebut sepenuhnya merupakan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dikbud Sultra).

Kepala SMA Negeri 1 Pasarwajo menjelaskan, pembangunan rombel yang dilaksanakan pada tahun 2023 itu bukan proyek yang dikelola oleh pihak sekolah, melainkan kegiatan yang langsung ditangani oleh Dikbud Sultra melalui mekanisme lelang dan kontrak dengan pihak penyedia jasa (kontraktor).

“Kami perlu luruskan bahwa sekolah tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran, perencanaan teknis, ataupun pelaksanaan proyek tersebut. Semua proses berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi,” ujar Kepala SMA Negeri 1 Pasarwajo, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/10/2025).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihak sekolah hanya berperan sebagai penerima manfaat (user) dari bangunan tersebut setelah proyek dinyatakan selesai.
Menurutnya, pemberitaan sebelumnya yang menyinggung adanya temuan kerugian negara berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik seolah-olah sekolah turut terlibat atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek.

“Kami menghormati proses audit dan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak berwenang. Namun perlu dipahami, tanggung jawab administrasi dan keuangan proyek berada sepenuhnya di tangan kontraktor dan pengguna anggaran, dalam hal ini Dikbud Sultra,” tegasnya.

Kepala sekolah juga menambahkan bahwa selama proses pembangunan, pihaknya selalu bersikap kooperatif dan siap memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.

“Kami mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memastikan semua kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan. Fokus kami tetap pada peningkatan mutu pendidikan dan kenyamanan belajar siswa,” imbuhnya.

Ia berharap klarifikasi ini dapat meluruskan persepsi publik agar nama baik sekolah dan jajaran pendidik di SMA Negeri 1 Pasarwajo tidak tercemar oleh pemberitaan yang kurang tepat konteksnya.

“Kami berharap masyarakat dan orang tua siswa tidak salah menilai. Sekolah tidak pernah mengelola dana proyek tersebut, kami hanya penerima hasil pembangunan yang kini dimanfaatkan untuk kepentingan belajar mengajar,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah masih menunggu klarifikasi resmi dari Dikbud Sultra terkait kelanjutan administrasi proyek dan penyelesaian urusan keuangan antara pihak kontraktor dan dinas. (*)

1...789...24Halaman 8 dari 24