Makassar – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Makassar melancarkan kecaman keras terhadap proyek pengecoran jalan di Kawasan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), tepatnya di depan Yayasan La Niang. Proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan terindikasi sebagai proyek pesanan yang sarat korupsi.
Ketua LMND Makassar, Nur Alif, dengan tegas menyoroti ketidakadilan prioritas pembangunan. Ia menyebut proyek tersebut hanya menguntungkan yayasan tertentu, sementara banyak jalan rusak parah di lingkungan warga sekitar yang justru terabaikan.
“Ini bukan sekadar salah prioritas, ini adalah perampasan hak publik atas pembangunan yang adil dan merata! Anggaran negara yang seharusnya untuk kepentingan rakyat luas malah disalurkan untuk melayani kepentingan kelompok atau yayasan tertentu,” tegas Nur Alif. “Kami menduga keras, proyek ini adalah proyek pesanan yang sarat kepentingan dan mengindikasikan adanya korupsi berjamaah.”
Kecaman LMND juga menyentuh aspek kualitas pengerjaan. Berdasarkan temuan di lapangan, pengecoran jalan tersebut dilaporkan tampak tipis dan telah menunjukkan keretakan di beberapa bagian dalam waktu singkat setelah dikerjakan.
Nur Alif menduga buruknya mutu ini disengaja untuk mengakali anggaran. “Hasil pengerjaan yang amburadul dan cepat rusak adalah bukti nyata bahwa proyek ini tidak sesuai standar. Kami setuju dengan pandangan ahli konstruksi bahwa ini bisa jadi indikasi mutu bahan yang di bawah spesifikasi atau ketebalan lapisan yang tidak sesuai bestek,” ujarnya.
LMND mempertanyakan peran pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, yang hingga berita ini diturunkan, belum memberikan keterangan apa pun terkait dugaan penyimpangan tersebut.
Menyikapi temuan ini, LMND Kota Makassar mendesak aparat penegak hukum (APH) dan lembaga pengawas untuk segera bertindak. Organisasi mahasiswa itu menuntut Inspektorat, kepolisian, dan kejaksaan agar segera mengaudit dan memeriksa tuntas proyek jalan di depan Yayasan La Niang tersebut.
“Kami meminta penyelidikan mendalam untuk membongkar tuntas siapa dalang di balik proyek ‘pesanan’ ini. Segera periksa aliran dana, proses tender, dan siapa saja oknum di Dinas PU dan pihak lain yang terlibat! Jangan biarkan uang rakyat menjadi bancakan kelompok kepentingan,” tutup Nur Alif.
LMND menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini dan siap menggelar aksi demonstrasi jika tuntutan transparansi dan pengusutan tuntas tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Makassar dan APH.
