Intens.id, Makassar – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain, mengingatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) agar tidak gegabah dalam merencanakan pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan jaringan internet yang dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.
Menurut Tri, setiap pengalokasian anggaran harus didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar proyek formalitas. Ia menegaskan, belanja daerah mesti memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita sampaikan ke teman-teman Infokom, jangan sampai pengadaan CCTV dan internet ini kesannya hanya buang-buang anggaran. CCTV yang dipasang harus benar-benar berkualitas, dan yang tidak kalah penting, titik pemasangannya harus aman,” kata Tri, Kamis (17/7/2025).
Ia mencontohkan, banyak perangkat CCTV yang baru terpasang namun sudah rusak, hilang, atau tidak berfungsi. Kondisi itu, kata Tri, bisa terjadi akibat pemilihan lokasi yang tidak tepat serta minimnya sistem perlindungan perangkat.
“Jangan sampai hari ini dipasang, minggu depan sudah hilang atau pecah. Bisa jadi karena ada orang jahil atau memang titik pasangnya tidak tepat. Ini harus diperhitungkan sejak awal,” ujarnya.
Tri juga meminta Diskominfo melakukan kajian mendalam sebelum merealisasikan program tersebut. Ia mengingatkan agar APBD-P tidak dijadikan alasan untuk memaksakan program yang kurang mendesak.
“Jangan hanya karena ada anggaran perubahan lalu semua dipaksakan masuk. Harus selektif, fokus pada yang prioritas dan betul-betul dibutuhkan masyarakat. Jangan hanya mengejar serapan anggaran,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar program berbasis teknologi benar-benar terintegrasi dan berkelanjutan.
“Ke depan, program pengadaan seperti ini harus lebih terencana dan memberikan nilai tambah, baik untuk peningkatan layanan publik maupun keamanan wilayah,” tutup Tri.
