Intens.id, Bulukumba – Dugaan penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi kembali mencuat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Katangka, yang terletak di Desa Batukaropa, poros Bulukumba-Sinjai.
Sejumlah petani dan sopir truk mengeluhkan kelangkaan solar yang terus terjadi, meskipun mobil tangki berkapasitas besar dilaporkan rutin memasok BBM ke SPBU tersebut.
Keluhan ini mencuat pada Jumat, 21 November 2025, dan menimbulkan kecurigaan kuat akan adanya praktik penyelewengan dan penimbunan Solar bersubsidi di lokasi tersebut.
Menurut informasi dari warga sekitar kepada awak media Minggu, 23 November 2025, mobil tangki BBM Solar berkapasitas kurang lebih 8 ton rutin masuk ke SPBU Katangka, umumnya setiap dua hari sekali. Secara logis, pasokan ini seharusnya memadai untuk memenuhi kebutuhan Solar bersubsidi bagi masyarakat sekitar, khususnya sektor pertanian dan logistik.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang kontras. Para petani penggarap sawah berulang kali kesulitan mendapatkan Solar untuk mengoperasikan alat pertanian vital mereka, seperti traktor dan pompa air.
“Kami hampir setiap hari kesulitan mendapatkan solar untuk mesin pengolah tanah. Tapi anehnya, SPBU selalu kedatangan mobil tangki. Solar cepat habis, tapi petani tidak kebagian,” ujar seorang petani yang enggan disebutkan namanya.
Kelangkaan Solar ini berdampak langsung pada aktivitas pertanian, memaksa banyak petani menunda jadwal olah tanah.
“Kadang kami harus menunggu dua sampai tiga hari. Tetap saja tidak ada solar. Padahal ini musim tanam,” keluh petani lainnya.
Penundaan ini dikhawatirkan akan mengganggu masa tanam, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan produktivitas panen dan mengancam ketahanan pangan lokal.
Selain petani, para sopir truk muatan barang yang melintas antar kabupaten juga merasakan dampak kelangkaan tersebut. Mereka mengaku kerap mendapati Solar di SPBU Katangka kosong, bahkan tak lama setelah mobil tangki BBM datang.
“Kami bawa barang antar kabupaten. Tiap singgah di SPBU Katangka pasti dibilang solar habis. Ini sering sekali, bukan sekali-dua kali,” kata seorang sopir truk.
Kelangkaan ini tidak hanya menghambat operasional logistik, tetapi juga meningkatkan biaya perjalanan karena sopir terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari SPBU lain yang masih memiliki stok.
Kecurigaan masyarakat semakin menguat setelah sejumlah saksi mata melaporkan melihat praktik pengisian Solar menggunakan jeriken dalam jumlah besar.
Aktivitas yang diduga dilakukan oleh pihak tidak berwenang ini terjadi berulang kali, seringkali pada jam-jam sepi, menguatkan dugaan adanya keterlibatan oknum internal SPBU dalam praktik penyelewengan BBM bersubsidi.
Menanggapi situasi ini, masyarakat mendesak agar segera dilakukan audit stok dan alur distribusi Solar di SPBU Katangka. Selain itu, tuntutan juga diarahkan pada pemeriksaan rekaman CCTV SPBU, penelusuran transaksi penjualan Solar, dan penindakan tegas apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Para Pengawas kebijakan energi menilai bahwa dugaan praktik penimbunan Solar terjadi akibat lemahnya pengawasan ketat terhadap jalur distribusi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan terpadu dan koordinasi lintas lembaga yang melibatkan, Aparat Penegak Hukum (APH), PT Pertamina, Pemerintah Daerah (Pemda), dan Masyarakat Sipil.
Solar bersubsidi dinilai bukan sekadar BBM, tetapi merupakan penggerak utama ekonomi daerah, khususnya sektor pertanian dan logistik. Tanpa transparansi dan kontrol yang ketat, Solar bersubsidi berpotensi terus bocor dan tidak akan sampai ke tangan masyarakat yang berhak.
