Intens.id, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana menggelar Festival Budaya selama sebulan penuh, mulai 17 September hingga 17 Oktober 2025. Agenda ini mendapat dukungan dari DPRD Kota Makassar, namun legislatif menegaskan perlunya kejelasan alokasi anggaran dalam APBD.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menilai gagasan Wali Kota sebagai langkah maju. Menurutnya, penyelenggaraan festival sebulan penuh akan memberi ruang lebih luas bagi masyarakat menikmati kekayaan budaya lokal.
“Kalau hanya sehari atau dua hari, itu terkesan seremoni. Dengan sebulan penuh, budaya kita bisa terekspos secara maksimal. Tapi tentu ini bersekuensi pada anggaran, dan harus jelas posisinya di APBD,” kata Andi Makmur, Rabu (20/8/2025).
Ia menambahkan, penting bagi Pemkot untuk memastikan rencana tersebut dibahas bersama DPRD dalam penyusunan APBD pokok 2026. Selain itu, ia mendorong penguatan museum sebagai bagian dari festival.
“Jangan sampai museum hanya ada gedungnya tanpa isi. Koleksi budaya Makassar harus dihadirkan kembali, minimal dalam bentuk duplikasi,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Anggota Komisi B DPRD Makassar, Zulhajar, yang menilai kota ini strategis sebagai pusat kesenian dan kebudayaan berskala nasional.
“Selain kuliner, Makassar harus dikenal lewat seni dan budaya. Jadi kebutuhan anggaran berapa pun, kalau produksionalnya jelas, tidak masalah. Saya setuju dimasukkan di anggaran pokok karena Makassar harus punya event kebudayaan nasional,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD, Muhlis Misbah, mengingatkan agar pengelolaan anggaran festival memperhatikan aspek kesehatan masyarakat.
“Festival ini akan mengundang banyak orang. Fasilitas umum dan protokol kesehatan harus jadi perhatian utama. Semakin banyak orang datang, semakin besar peluang peningkatan ekonomi kreatif, tapi semua itu lebih bernilai kalau masyarakat tetap sehat,” ujarnya.
Festival Budaya sebulan penuh ini ditargetkan bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi ikon pariwisata baru yang menggerakkan ekonomi kreatif berbasis budaya.
Namun sebelum itu, Pemkot dan DPRD masih perlu memastikan formula serta pos anggaran yang tepat dalam APBD.
