Intens.id, Pangkep – Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, melakukan panen raya padi di area persawahan Kelurahan Mangallekana, Kecamatan Labakkang, pada Senin (7/4/2025).
Kegiatan panen raya ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Pangkep, Forkopimda, dan para kepala OPD.
Panen raya padi ini merupakan bagian dari kegiatan serentak yang dilaksanakan di 14 provinsi se-Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, secara daring.
Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, menyampaikan bahwa khusus untuk wilayah Pangkep, pada musim tanam pertama terdapat 16.832 hektare lahan padi yang siap panen.
“Insya Allah, sudah ada juga persiapan untuk tanam kedua. Kita targetkan, rata-rata hasil panen bisa mencapai 8 ton,” katanya.
Lebih lanjut, Yusran menyebutkan bahwa pemerintah akan menyiapkan sarana dan prasarana guna meningkatkan produksi pertanian.
“Kedepan, kalau biasanya panen cuma satu kali, kita harapkan meningkat dua kali, tiga kali, bahkan empat kali. Inilah yang selalu kita kerjasamakan, pemerintah dan stakeholder selalu hadir untuk meningkatkan hasil pangan di Pangkep,” tambahnya.
Kepala Dinas Pertanian Pangkep, Andi Sadda, menjelaskan bahwa padi yang dipanen saat ini merupakan hasil tanam periode Oktober–Maret.
“Kita sudah lihat, lokasi ini IP200 dan hasil panen sudah diolah,” katanya.
Target tanam padi IP200 mencapai 14.000 hektare, dengan harapan produksi dapat meningkat. Saat ini, sejumlah petani juga telah siap menghadapi musim tanam IP200.
“Alhamdulillah, IP200 ini kami dapat bantuan benih untuk lahan 14.000 hektare dengan berbagai varietas, termasuk Mekongga,” tambahnya.
Produksi padi saat ini berkisar antara 5 hingga 6 ton per hektare. Sementara untuk IP200, hasil panen meningkat menjadi 7 ton per hektare berkat penggunaan varietas unggul.
Sementara itu, perwakilan Bulog Makassar, Karmila Hasmin Marunta, menyampaikan bahwa meskipun target pembelian telah terlampaui, Bulog tetap melakukan pembelian hasil panen petani.
“Dengan harapan petani bisa sejahtera sesuai program pemerintah,” (*)
