Intens.id, Kendari- Front Koalisi Serikat Mahasiswa Indonesia (FKSMI) melakukan Aksi Rapor Merah KAPOLRI yang di hadiri oleh perwakilan kampus – kampus pada Senin, 10/02/2025.
Koalisi yang terdiri dari perwakilan mahasiswa yang berasal dari kampus Institut STIAMI, Universitas Esa Unggul, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, STEBANK, Universitas Negeri Jakarta, Universitas MH Thamrin, Universitas Krisnadwipayana,Uhamka, dan Universitas Dharma Persada.
Mereka akan melakukan aksi sebagai bentuk menyikapi dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satu poin penting yang diberikan oleh FKSMI yaitu pemberian Rapor Merah kepada Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang memiliki banyak permasalahan selama seratus hari kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Rafi selaku koordinator FKSMI mengatakan mereka berkumpul untuk menyatakan sikap.
“Kami bersama kawan-kawan berkumpul disini untuk menyatukan ide dan menyatakan sikap akan segera bergerak untuk menuntut Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka segera mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya serta segera melakukan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami memberikan RAPOR MERAH kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebab berbagai permasalahan yang ada dalam institusi POLRI selama masa jabatannya” tuturnya.
Dalam pendapatnya Rafi menambahkan kami memberikan RAPOR MERAH kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo, karena semakin bergesernya citra Institusi Polri dalam kacamata masyarakat, mereka (Polri) sendiri lupa akan entitasnya di Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum.
“Akibatnya, banyak permasalahan didalam Polri sendiri, berbagai macam permasalahan diantaranya: pertama, Transparansi dan akuntabilitas anggaran Polri masih dipertanyakan. Dana yang dialokasikan untuk pengadaan barang, pembangunan infrastruktur, serta program-program keamanan yang masih menyisakan banyak kejanggalan. Dugaan penyalahgunaan anggaran dan potensi kebocoran dana operasional, termasuk dalam pengadaan alat dan proyek strategis Polri,” sambungnya.
Kedua, lanjut Rafi, terkait berbagai kasus dugaan kekerasan berlebihan oleh aparat, lemahnya mekanisme pengawasan internal, dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran etik anggota kepolisian.
“Ketiga, kasus-kasus besar yang melibatkan anggota kepolisian tidak atau belum ditangani dengan transparan dan akuntabel,” tambahnya.
FKSMI dalam pernyataan rilis aksinya menyatakan mendesak Presiden untuk segera mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo karena gagal membawa citra Intitusi Polri menjadi institusi yang profesional, transparan, dan dipercaya publik. Serta menuntut untuk segera dilakukannya audit investigasi dan publikasi laporan keuangan atau penggunaan anggaran yang digunakan oleh instansi POLRI.
Tuntutannya dalam pernyataan rilis tersebut; Pertama, Mendesak pemerintah Prabowo-Gibran untuk mengimplementasikan reformasi total kepolisian, dengan memberikan perhatian serius pada peningkatan transparansi, penguatan kode etik, serta peningkatan kualitas SDM dalam kepolisian untuk mewujudkan institusi yang lebih profesional, modern, dan manusiawi.
Kedua, Evaluasi terhadap kinerja Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang tidak mampu menyelesaikan masalah utama terkait keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Menuntut agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo diberhentikan atau dicopot karena dianggap gagal dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, merespons dengan cepat insiden kekerasan, serta tidak transparan dalam penanganan kasus-kasus besar.
Ketiga, Kami mendesak Prabowo dan Gibran, memberikan rapor merah terhadap kinerja kepolisian pada 100 hari kerja pertama pemerintahan mereka, sebagai bentuk evaluasi terhadap aparat penegak hukum yang gagal dalam banyak aspek.
Dalam penutupnya Rafi mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk bersatu dalam membersamai parlemen jalanan (aksi) dan gerakan ini.
“Sebagai bentuk perlawanan terhadap kegagalan dalam menjalankan reformasi pada aparat kepolisian dan penegakan hukum yang tak berpihak pada rakyat, maka kami akan menggelar Aksi pada Kamis, 13 Februari 2025. Dalam menjalankan ritme pergerakan kami akan turun aksi ke jalan dan mengepung Istana Negara RI agar segera mencopot Listyo Sigit Prabowo dan melakukan reformasi di tubuh instansi POLRI,” tutupnya.
