Abi Umaroh
(Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara)
Intens.id – “Ngapain sekolah, kerja aja dapet duit”, ujar orang tua kepada anaknya, ungkapan ini bukanlah hal yang asing bagi kita, mencerminkan fakta bahwa kesadaran mengenai pentingnya pendidikan belum merata sepenuhnya—khususnya pada kalangan orang tua di wilayah pedesaan.
Pemahaman pragmatis yang mengesampingkan nilai pendidikan ini justru membawa dampak negatif terhadap usaha percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta potensi bonus demografi pada tahun 2045. Secara langsung maupun tidak langsung persoalan ini dapat menghambat pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan aspek pendidikan sebagai salah satu pilar utama.
Pasca Pandemi Covid-19, Data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) mengungkapkan dari tahun 2021 hingga 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam angka putus sekolah di berbagai tingkatan pendidikan.
Pada tahun 2021, peningkatan tercatat di tingkat SD sebesar 0,12%, SMP naik 0,90%, dan SMA mengalami kenaikan 1,12%. Sedangkan, di tahun 2022, peningkatan tersebut semakin meningkat, terutama di tingkat SD dengan angka 0,13%, di SMP naik menjadi 1,06%, dan di SMA mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 1,38% hal ini menggambarkan terdapat 13 dari 1.000 pelajar putus sekolah. Data ini mengindikasikan bahwa tantangan pendidikan di Indonesia semakin mendalam. (Susenas,2022)
Tingkat kesulitan dalam sektor pendidikan turut termanifestasi di Kabupaten Banjarnegara, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Data menunjukkan bahwa rata-rata usia sekolah remaja berusia 25 tahun hanya mencapai 6,75 tahun. Angka ini memiliki implikasi pada penilaian Indeks Pembangunan Manusia di wilayah tersebut, yang tercatat senilai 67,86.
Situasi ini menggambarkan tantangan serius yang dihadapi dalam mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia di tingkat lokal (BPS Banjarnegara Dalam Angka, 2022).
Faktor-faktor yang berkontribusi pada persoalan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara muncul dalam dua aspek pokok. Pertama, kondisi ekonomi yang cenderung rendah di beberapa wilayah turut memperparah situasi.
Hal ini tercermin dari lebih dari 140 ribu penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan sepanjang tahun 2014 hingga 2021, dalam total populasi penduduk Kabupaten Banjarnegara yang mencapai 923.192 ribu jiwa. Kondisi ekonomi ini secara signifikan mempengaruhi akses pendidikan yang terbatas, menghambat perkembangan anak-anak dan remaja dalam mendapatkan pendidikan yang layak. (Susenas, 2022)
Kedua, tren meningkatnya pernikahan dini juga memiliki pengaruh yang signifikan. Angka pernikahan dini mencapai 554 kasus pada tahun 2022, hal tersebut mencerminkan tingginya frekuensi pernikahan pada usia yang belum layak.
Keputusan untuk menikah pada usia dini ini cenderung memaksa anak-anak dan remaja untuk menghentikan pendidikan lebih awal. Akibatnya, peluang pendidikan yang terbatas bukan hanya menjadi isu, tetapi juga ada potensi untuk mempertahankan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan pendidikan. (Kemenag Banjarnegara,2022).
Kedua faktor ini secara bersama-sama menyumbang kompleksitas persoalan pendidikan yang mendalam di Banjarnegara. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antar berbagai elemen masyarakat, khususnya pemuda, untuk bersama-sama berkolaborasi dalam mengatasi persoalan ini. Upaya kolaboratif ini menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan, dengan melibatkan segenap potensi lokal, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh inspiratif.
Sebagai respons konkret atas keprihatinan tersebut, muncul inisiasi “Program Pendampingan Warga Belajar”, sebuah varian alternatif dari program kejar paket. Program ini bertujuan memberikan peluang pendidikan dan pemberdayaan softskill bagi masyarakat utamanya anak – anak yang belum mendapat kesempatan mengenyam pendidikan formal.
Inisiasi ini digagas oleh Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Banjarnegara yang dikolaborasikan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Banjarnegara, dengan tanggung jawab melakukan pendataan dan menyediakan fasilitas, serta memberikan tenaga pengajar dan konsep pembelajaran. Langkah ini mengutamakan upaya mengatasi persoalan putus sekolah dan rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia, dengan 4 (empat) sasaran program, yaitu:
Pertama, Pendidikan Formal dan Softskill: Program ini tidak hanya berkutat pada materi pelajaran formal, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan softskill yang krusial. Peserta akan dibekali dengan keterampilan seperti komunikasi, kerja tim, pemecahan masalah, dan adaptabilitas, untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja yang kompetitif.
Kedua, Frekuensi dan Tempat: kegiatan ini direncanakan akan berlangsung sekali dalam satu pekan, pada hari Sabtu. Dengan demikian, pelajar dewasa yang ingin kembali melanjutkan pendidikan memiliki fleksibilitas waktu. Sedangkan, pilot project program ini akan dimulai di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah sebagai langkah awal untuk mengukur efektivitas dan dampaknya.
Ketiga, Kemitraan antara PD IPM dan Dindikpora: Kolaborasi antara PD IPM dan Dindikpora menjembatani kebutuhan pendidikan dan dukungan akademis. PD IPM akan memastikan calon warga belajar terdata dengan baik, sementara Dindikpora akan menghadirkan tenaga pengajar berkualitas dan kurikulum pembelajaran yang sesuai.
Keempat, Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia : Langkah ini akan berperan penting dalam mendorong terwujudnya tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) di sektor pendidikan, dengan fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banjarnegara. Peningkatan ini tidak hanya terukur dari segi pendidikan formal, tetapi juga peningkatan soft skill dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
Program Pendampingan Warga Belajar merespons permasalahan rendahnya indeks pembangunan manusia dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara. Dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan pengembangan softskill, meningkatkan kualifikasi, tetapi juga membentuk individu yang siap menghadapi masa depan. Kolaborasi antara PD IPM dan Dindikpora menjanjikan perubahan positif dalam pendidikan dan pengembangan SDM di Banjarnegara.
Program Pendampingan Warga Belajar dan pemberdayaan softskill memiliki peran penting dalam pengembangan holistik individu.
Pada jangka pendek, Pendampingan Warga Belajar memberikan peluang pendidikan formal lebih cepat, juga keterampilan dasar yang relevan untuk akses lapangan pekerjaan, mengatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kualifikasi tenaga kerja.
Pada jangka menengah, program Pendampingan Warga Belajar dan pemberdayaan softskill membentuk dasar perkembangan dan karier, sementara jangka panjangnya menghasilkan dampak lebih dalam, meningkatkan mobilitas sosial dan kontribusi masyarakat. Secara keseluruhan, program ini berperan penting membentuk individu yang siap menghadapi dunia modern, memberikan peluang pendidikan, keterampilan, perkembangan karier, dan kontribusi masyarakat.
Harapannya, program ini dapat termasifikasi tidak hanya di Kabupaten Banjarnegara, tetapi juga merambat ke seluruh penjuru Indonesia. Dengan demikian, peluang untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan tambahan bisa diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.
Melalui kolaborasi yang kuat, inisiatif semacam ini mampu mendukung pembentukan Sumber Daya Manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan di masa depan, sejalan dengan visi Indonesia untuk mencapai status “Indonesia Emas” pada tahun 2045.(*)
