Intens.id, Riau – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen kebijakan fiskal yang menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Di dalamnya tercermin arah kebijakan ekonomi, prioritas pembangunan, serta upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen politik ekonomi yang menentukan arah distribusi sumber daya bangsa.
APBN dirancang tidak hanya untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional, melainkan juga untuk mendorong pemerataan pembangunan. Mekanisme transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga Dana Desa merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui program kementerian/lembaga di daerah turut menopang pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial.
Berkaitan dengan persoalan tersebut, Pengurus Pusat ISMEI (Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia) akan menggelar kegiatan seminar serta forum diskusi bertajuk Indonesia Berdialog pada 22–23 September 2025, bertempat di Balai Serindit Riau dan Universitas Muhammadiyah Riau. Kegiatan ini mengangkat tema: “Menakar Peran APBN dalam Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan dari Perspektif Daerah.”
Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh Ketua BEM Ekonomi se-Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan ISMEI. Total keseluruhan keanggotaan ISMEI berjumlah 253 BEM/DEMA/SEMA/LEM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya ekonom muda yang hadir dalam forum ini, tentu akan lahir berbagai gagasan serta ide konstruktif.
Adji Permana, Badan Pimpinan ISMEI, menegaskan:
“Melalui forum diskusi ini, diharapkan muncul pemikiran kritis sekaligus solusi konstruktif terkait bagaimana APBN dapat memainkan peran optimal dalam memperkuat pembangunan daerah. Dengan demikian, APBN tidak hanya menjadi instrumen stabilisasi ekonomi makro, tetapi juga motor penggerak ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri.”
Selanjutnya, Ade Nanda Febrian, selaku Badan Pengawas dan Konsultasi ISMEI, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyuarakan aspirasinya.
Ekonomi berkeadilan berarti pembangunan harus dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkonsentrasi hanya di pusat atau kelompok tertentu. Sementara itu, ekonomi berkelanjutan menuntut agar pembangunan hari ini tidak mengorbankan generasi mendatang, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun keberlanjutan fiskal.
