Intens.id, Bulukumba – Koalisi Masyarakat Panrita Lopi (KOMPI) kembali menunjukkan konsistensinya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang diurai menjadi lima poin menyoroti masalah di Bulukumba mulai dari kinerja kepolisian, transparansi Pemerintah hingga isu ekologi. Aksi dilaksanakan pada Jumat 5 September 2025 di Perempatan Teko, Kelurahan Tanah Kongkong, Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Salah satu orator Rafli, menegaskan lima tuntutan sipil yang dianggap mendesak yakni transparansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, sorotan terhadap dugaan pembusukan di tubuh Kepolisian dalam hal ini Polres Bulukumba, penolakan peningkatan PBB-P2, pembatalan investasi petrokimia, serta desakan kepada Kepala Lapas Bulukumba agar menuntaskan kasus peredaran narkoba di dalam lapas.
“Kelima poin ini harus dikawal tuntas,” tegasnya
Jendral Lapangan, Waddil menambahkan, bahwa perjuangan rakyat tidak boleh diremehkan. Ia menyatakan suara rakyat adalah refleksi dari suara kebenaran.
Menurutnya selama ini banyak masalah di Bulukumba luput dari sorotan bukan berarti kita tidak resah. Bersama KOMPI mengakumulasi keresahan masyarakat yang ada di ruang-ruang sosial media dan diskusi sepakat mengangkat lima poin ini.
“Suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena itu, setiap kebijakan yang lahir dari pemerintah harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kelompok atau kepentingan tertentu,” ungkapnya.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 WITA ini diikuti berbagai elemen masyarakat sipil dengan penuh semangat. Massa terlihat kompak membawa atribut sederhana, termasuk pita sebagai dress code dan botol minum pribadi sebagai simbol kesadaran lingkungan.
Termasuk menyuarakan rencana investasi Petrokimia yang akan dibangun di lahan seluas 300 hektare mengancam kehidupan ekologi dan juga industri pariwisata Bira yang ada sejak 1990.
Sebelumnya sejumlah riak informasi pengklaiman gerakan KOMPI untuk kepentingan di luar dari perjuangan rakyat. Kondisi ini turut dipertegas orator KOMPI, Maskil bahwa semangat solidaritas di bawah naungan KOMPI tidak tersandera oleh kepentingan siapapun, pihak manapun kecuali kepentingan masyarakat Bulukumba.
“Kami tegaskan bahwa siapa pun yang mencoba mengklaim atau menunggangi gerakan ini untuk kepentingan pribadi maupun politik praktis, berarti sedang berhadapan dengan suara rakyat itu sendiri,” tambahnya.
