Intens.id Buton, 2 September 2025 – Mahasiswa di Kabupaten Buton bersiap menggelar aksi protes besar-besaran menyikapi dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMK 7 Buton. Dana yang semestinya menopang fasilitas dan mutu pendidikan justru diduga diselewengkan oleh oknum kepala sekolah demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban resmi yang dikantongi mahasiswa, lebih dari setengah (50%) anggaran dana BOSP dialokasikan untuk pembayaran honorarium. Alokasi ini jelas bertentangan dengan aturan penggunaan BOSP yang mengharuskan distribusi anggaran proporsional untuk berbagai kebutuhan sekolah, termasuk peningkatan fasilitas belajar dan penunjang siswa.
“Ini bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan. Bagaimana mungkin dana yang seharusnya dipakai untuk kepentingan siswa malah dibelokkan untuk pos honor yang melebihi batas wajar? Fakta ini bukan sekadar salah kelola, tapi indikasi kuat penyalahgunaan anggaran,” tegas [Nama Koordinator Aksi], salah satu pimpinan mahasiswa.
Mahasiswa menilai praktik tersebut bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merampas hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka menuntut langkah cepat dan tegas dari pihak berwenang:
1. Dinas Pendidikan provinsi segera melakukan audit terhadap laporan penggunaan dana BOSP SMK 7 Buton.
2. Aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki dugaan penyelewengan dan menyeret pihak yang terlibat ke ranah hukum.
3. Pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan agar dana pendidikan tidak lagi dijadikan bancakan oknum tak bertanggung jawab.
Rencananya, aksi akan digelar dalam waktu dekat di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton. Mahasiswa menegaskan bahwa gerakan ini adalah perlawanan moral untuk memastikan dana BOSP kembali pada tujuan utamanya: meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa, bukan memperkaya segelintir pejabat sekolah.
Pihak kepala sekolah enggan berkomentar banyak setelah di hubungi via WhatsApp. (*)
