Intens.id, Makassar – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan komitmennya untuk mengawal hak anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapat tempat di sekolah negeri. Pernyataan ini disampaikan menyusul gelombang protes terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
“Tidak boleh ada satu pun anak tidak mampu yang terhalang masuk sekolah negeri karena sistem atau birokrasi. Kalau dipaksakan ke sekolah swasta tanpa subsidi, itu sama saja membunuh pendidikan,” tegas Ari saat menerima aksi unjuk rasa Laskar Merah Putih (LMP) Sulawesi Selatan di halaman Kantor DPRD Makassar, Selasa (15/7/2025).
Ari membantah anggapan bahwa DPRD, khususnya Komisi D, tidak hadir dalam persoalan pendidikan. Ia menegaskan konsistensinya dalam memperjuangkan keadilan pendidikan jauh sebelum polemik SPMB mencuat.
“Kalau dibilang dewan tidak peduli, itu tidak benar. Kita bisa telusuri rekam jejaknya. Saya dari awal selalu dorong agar semua anak bisa sekolah di negeri,” ujarnya.
Menurut Ari, pemaksaan masuk sekolah swasta tanpa dukungan subsidi pemerintah merupakan bentuk pelanggaran terhadap semangat konstitusi. Ia menambahkan, Komisi D telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Wali Kota Makassar untuk memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi semua anak.
“Kami akan segera tindak lanjuti aspirasi ini melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait. Kami ingin mencari solusi konkret agar tidak ada lagi anak Makassar yang gagal sekolah karena sistem,” jelasnya.
Sebelumnya, ratusan massa Laskar Merah Putih menggelar aksi di DPRD Makassar. Mereka menuntut Wali Kota mencopot Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, yang dinilai gagal mengelola SPMB 2025 secara adil. LMP juga mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik nepotisme dalam jalur afirmasi serta meminta DPRD mengambil langkah nyata melalui forum RDP.
