Intens.id, Makassar – Pemerintah menggagas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan asupan gizi bagi masyarakat rentan, namun sejumlah daerah kini menghadapi dugaan korupsi dan penipuan yang menerpa program tersebut.
Sejumlah laporan mengungkap indikasi pemotongan anggaran, tunggakan pembayaran terhadap mitra, hingga praktik penipuan berkedok program sosial.
Dugaan Pemotongan Anggaran: KPK Terima Laporan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pemotongan anggaran program MBG di sejumlah daerah.
Pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp10.000 per porsi makanan, namun pelaksana di lapangan diduga hanya menerima Rp8.000.
“Kami menilai hal ini bisa berdampak langsung terhadap kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat,” kata Setyo, seperti dikutip dari Kompas.com (7/3/2025).
KPK, melalui Kedeputian Monitoring, telah melakukan pemantauan atas laporan-laporan yang masuk dan membuka ruang pelaporan lebih lanjut dari masyarakat.
Morotai: Suplier Tagih Pembayaran yang Tertunggak
Di Pulau Morotai, Maluku Utara, Yayasan MBG dilaporkan belum melunasi pembayaran kepada salah satu suplier bahan pokok senilai Rp98 juta. Informasi ini disampaikan oleh Ketua DPC Partai
Morotai, Irwan Soleman, kepada Pikiran-Rakyat Ternate (11/3/2025).
Irwan menegaskan bahwa pihak yayasan harus segera menyelesaikan kewajibannya dan mendesak instansi terkait untuk turun tangan menelusuri dugaan penyalahgunaan dana dalam program tersebut.
Kalibata: Mitra Rugi hingga Rp1 Miliar
Di Kalibata, Jakarta Selatan, seorang mitra pelaksana dapur MBG, Ira Mesra, mengaku mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat pembayaran yang tidak kunjung diterima dari pihak yayasan. Dalam laporan SuaraSemarang.id (13/3/2025), Ira juga menyebut bahwa terjadi pemangkasan harga makanan secara sepihak yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
“Awalnya kami diminta menyediakan makanan bergizi untuk sekolah dan masyarakat. Tapi setelah kami bangun dapur dan jalankan operasional, pembayaran tidak pernah diberikan sesuai janji,” ungkap Ira.
Tasikmalaya: Puluhan UMKM Jadi Korban Penipuan
Kasus berbeda terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Puluhan warga dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan program MBG. Dalam investigasi yang dilakukan TopSumbar.co.id (29/2/2025), para korban dijanjikan akan dilibatkan dalam program MBG dengan syarat mengikuti pelatihan dan sertifikasi berbayar. Namun, pelaksanaan program tidak pernah terealisasi.
Salah satu korban, Moena Rosliana, mengaku mengalami kerugian hingga Rp800 juta setelah membangun dapur yang dijanjikan akan digunakan untuk mendukung program MBG.
KPK Dorong Pengawasan Kolektif dan Transparansi Digital
Menanggapi berbagai dugaan tersebut, Ketua KPK menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam pengawasan penggunaan anggaran negara. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan pelaksanaan program sosial seperti MBG berjalan secara akuntabel dan transparan.
“Kami membuka saluran pelaporan dan akan terus memantau jalannya program-program strategis nasional, termasuk MBG,” kata Setyo dalam wawancara dengan Kompas.
Transparansi Jadi Kunci
Pemerintah menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai solusi untuk mengatasi persoalan gizi masyarakat Indonesia.
Namun, berbagai dugaan penyimpangan mencederai niat baik tersebut. Aparat penegak hukum perlu segera menyelidiki kasus ini lebih lanjut agar tidak membiarkan praktik yang dapat merusak kepercayaan publik.
Masyarakat dan media juga memiliki peran penting untuk terus mengawasi dan melaporkan potensi penyelewengan yang terjadi di lapangan. Dengan pengawasan kolektif, harapan agar program sosial benar-benar menyentuh rakyat dapat tetap terjaga.
