Dugaan Gratifikasi Miliaran Rupiah di Mamasa, APPM Desak KPK Periksa Pejabat Dinas Pendidikan

Intens.id, Jakarta – Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, diduga seorang pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa berinisial SRN, diduga terlibat dalam suap dan gratifikasi terkait pengelolaan Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Dugaan ini mencuat setelah sejumlah temuan data yang mengindikasikan adanya penyelewengan dana pendidikan di wilayah tersebut, dari kajian Aliansi Pemuda Pemerhati Mamasa (APPM) mendorong pihak berwenang untuk mengambil langkah tegas dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan.

Seruan Keadilan dari Aliansi Pemuda

Novrianto, Ketua APPM sekaligus penanggung jawab aksi, menyatakan bahwa perjuangan ini adalah panggilan moral untuk membela hak-hak masyarakat Mamasa, terutama tenaga pengajar di daerah terpencil.

Dalam keterangan yang diterima tim redaksi berdasarkan konferensi pers pada 19 Januari 2025 di Matraman, Jakarta, ia menegaskan pentingnya mengungkap kebenaran demi keadilan bagi tanah leluhur mereka.

“Kami terpanggil untuk menyuarakan keadilan di bumi Kondosapata. Tempat leluhur dan keluarga kami berjuang sebagai tenaga pengajar, mereka layak mendapatkan hak mereka secara utuh tanpa adanya penyelewengan,” ungkap Novrianto.

Ia juga menegaskan bahwa APPM telah menyelesaikan tahap persiapan teknis aksi dan akan melangsungkan unjuk rasa dalam satu hingga dua hari ke depan.

Aksi tersebut dikatakan bertujuan mendesak KPK agar segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap SRN dan mengaudit aliran Dana TKG yang diduga disalahgunakan.

Mamasa: Antara Keindahan Alam dan Bayangan Korupsi

Kabupaten Mamasa dikenal sebagai daerah penghasil kopi berkualitas di Indonesia. Namun, di balik potensi alam yang melimpah, muncul persoalan yang mencoreng citra daerah tersebut.

Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi ironi di tengah perjuangan para guru di daerah terpencil yang terus memberikan pengabdian terbaik mereka meski dengan fasilitas minim.

Desakan APPM kepada KPK

Novrianto juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa. APPM, lanjutnya, mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

“Kami percaya pada integritas KPK. Karena itu, kami mendesak agar SRN segera diperiksa dan aliran Dana TKG di Mamasa diaudit secara menyeluruh. Jangan biarkan korupsi merampas hak tenaga pendidik yang sudah bekerja keras di pelosok negeri,” tegasnya.

Novrianto dan APPM berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka juga mengajak masyarakat Mamasa dan para aktivis lainnya untuk bersatu melawan korupsi demi masa depan generasi penerus di daerah tersebut.

Aksi ini diharapkan tidak hanya menjadi seruan bagi penegakan hukum, tetapi juga sebagai pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Sebab, masa depan pendidikan di daerah seperti Mamasa sangat bergantung pada keseriusan semua pihak dalam menuntaskan persoalan ini.

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img

Topik Populer

KOMENTAR TERBARU