Intens.id, Pangkep – Sulawesi Selatan menjadi panggung utama aksi simbolik yang memikat perhatian publik. Pada 17 Januari 2025, tepat di Hari Kesadaran Nasional, Aliansi Dosen Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (Polipangkep) menggelar protes damai di tengah polemik tak berkesudahan mengenai Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen.
Aksi tersebut menjadi bentuk nyata ketidakpuasan atas belum dibayarkannya Tukin oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). Lewat aksi ini, mereka berharap hak finansial yang menjadi penopang kesejahteraan tenaga pendidik bisa segera direalisasikan.
Bentangan Spanduk, Simbol Perjuangan
Di halaman kampus Polipangkep, puluhan dosen dengan penuh semangat membentangkan spanduk sepanjang 50 meter bertuliskan, “#Bayarkan Tukin Dosen ASN Kemdiktisaintek” dan “ADAKSI, #AliansiDosenPolitaniPangkep.”
Tak hanya itu, petaka lain dengan kalimat menggelitik seperti “Bayarkan #Tukin Kami demi Kemanusiaan” dan “Dosen Ambyar Tukin Tidak Dibayar” turut menghiasi aksi damai ini.
Setiap huruf yang tercetak menggambarkan kekecewaan yang mendalam atas ketidakadilan yang mereka rasakan.
Bagi para dosen, spanduk dan poster tersebut bukan sekadar alat protes, tetapi juga simbol perjuangan untuk keadilan dan pengakuan atas kerja keras mereka.
Seruan untuk Hak yang Ditunaikan
Aksi damai ini tidak hanya berhenti pada simbol-simbol protes. Aliansi Dosen Polipangkep juga menyampaikan pernyataan sikap resmi yang mendesak pemerintah untuk memenuhi kewajibannya terhadap hak finansial dosen.
Mereka menyoroti pentingnya Tukin bagi keberlanjutan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pengajar.
Melalui aksi ini, Aliansi Dosen Polipangkep berharap Kemdikbudristek dapat segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan polemik Tukin.
Mereka percaya, memperjuangkan hak ini adalah bagian dari upaya menjaga mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
Sebagai salah satu momen refleksi di Hari Kesadaran Nasional, aksi simbolik ini mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang menjaga martabat profesi pendidik yang menjadi tulang punggung masa depan bangsa.
Hari Kesadaran Nasional: Momen Penuh Makna
Momentum 17 Januari yang dikenal sebagai Hari Kesadaran Nasional menambah bobot moral dalam aksi ini.
Dosen-dosen Polipangkep memanfaatkan hari yang mengedepankan tanggung jawab dan integritas nasional ini untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami.
Mereka memilih momen ini untuk mengingatkan bahwa kesadaran bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga hak. Para dosen, telah melaksanakan tugas mendidik generasi bangsa, tetapi hak mereka masih terabaikan.
Polemik Tukin: Sebuah Krisis yang Berlarut
Tukin merupakan salah satu komponen penting yang diharapkan mampu mendukung kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dosen.
Namun, permasalahan pembayaran Tukin yang berlarut ini menciptakan ketidakstabilan emosional dan finansial. Banyak dosen merasa frustrasi, terutama karena mereka tetap menjalankan kewajiban meski haknya tidak dipenuhi.
Menurut laporan yang dihimpun, polemik ini tidak hanya terjadi di Polipangkep, tetapi juga di berbagai kampus lain di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait manajemen anggaran dan kebijakan di tingkat kementerian.
Tuntutan untuk Keadilan
Aliansi Dosen Polipangkep menyerukan transparansi dan kejelasan dari pihak terkait. Mereka menuntut Kemdikbudristek untuk segera memberikan solusi konkret atas permasalahan ini.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi menyatakan bahwa pengabaian terhadap hak dosen bukan hanya melanggar aspek keadilan, tetapi juga mencederai komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
Para dosen tidak meminta lebih dari apa yang menjadi hak mereka. Jika pemerintah serius mendukung pendidikan, maka kesejahteraan tenaga pengajarnya harus menjadi prioritas.
Aksi simbolik ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan masyarakat. Banyak yang menyuarakan dukungan melalui media sosial, menandai aksi ini sebagai panggilan untuk keadilan yang lebih luas.
Aksi di Polipangkep menjadi pengingat bahwa kesejahteraan tenaga pengajar adalah fondasi utama dalam membangun pendidikan yang berkualitas.
Pernyataan Sikap Aliansi Dosen Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
Dengan ini menyampaikan pernyataan sikap terkait belum terbayarnya tunjangan kinerja (tukin) yang merupakan hak kami sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah naungan Kemendikti Saintek. Dengan ini Kami menyatakan:
- Mendesak Kemendikti Saintek untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan tertundanya pembayaran tukin, termasuk langkah-langkah yang telah dan akan diambil untuk Segera Merealisasikan Pembayaran sesuai Perpres No 136 Tahun 2018, Permendikbud No. 49 Tahun 2020, dan Permendibudristek No 447/P/2024.
- Tukin merupakan hak dasar seluruh Dosen ASN sebagai bagian dari Pegawai Kementerian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami meminta agar Kemendikti Saintek segera merealisasikan pembayaran tukin tanpa penundaan dan pengecualian.
- Sebagai pendidik dan akademisi, kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi. Keterlambatan pembayaran tukin menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap profesionalisme kami.
- Kami meminta adanya kepastian hukum dan kebijakan untuk menjamin kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
- Dosen merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, dalam Mendukung Program Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah untuk lebih serius dalam memenuhi hak-hak dosen.
Kami berharap pernyataan ini mendapat perhatian serius dari Kemendikti Saintek dan pihak terkait.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu yang wajar, kami tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pangkep 17 Januari 2025 Hormat kami, #ALIANSI DOSEN POLIPANGKEP
Aksi damai Aliansi Dosen Polipangkep mencerminkan perjuangan dosen dalam memperjuangkan hak yang seharusnya mereka terima.
Semoga pesan yang disampaikan melalui spanduk, petaka, dan pernyataan sikap ini mampu membuka mata para pemangku kebijakan untuk segera menyelesaikan polemik Tukin dan mengembalikan kepercayaan para dosen terhadap sistem yang adil.
Hari Kesadaran Nasional menjadi pengingat bahwa kesadaran bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga komitmen kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berintegritas.
