Foto: Kahfi Ibnu Abbas Raih Gelar Wisudawan Tahfiz Terbaik di Graduation 2024 Pondok Pesantren Darul Istiqamah
Intens.id, Sinjai – Kebahagiaan dan kebanggaan menyelimuti Pondok Pesantren Darul Istiqomah cabang Lappae, Sinjai, ketika Kahfi Ibnu Abbas dinobatkan sebagai wisudawan terbaik dalam acara Graduation 2024.
Acara yang penuh khidmat ini menyaksikan pencapaian luar biasa dari seorang santri yang berasal dari Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang berhasil menyelesaikan Program Tahfidzul Qur’an 30 Juz dan Takhassus dengan prestasi gemilang.
Kahfi Ibnu Abbas, seorang santri yang berdedikasi tinggi, berhasil meraih gelar wisudawan tahfiz terbaik dalam acara Graduation 2024 Program Tahfidzul Qur’an 30 Juz dan Takhassus, yang berlangsung pada Minggu, 19 Mei 2024.
Acara wisuda yang diadakan dengan penuh khidmat di Pondok Pesantren Darul Istiqamah dihadiri oleh para santri, orang tua, dewan guru, dan para tamu undangan.
Kahfi Ibnu Abbas anak yang berusia 16 tahun menjadi pusat perhatian berkat pencapaian luar biasa yang telah diraihnya. Ia tidak hanya berhasil menghafal 30 juz Al-Qur’an, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang mendalam dalam ilmu tajwid dan tafsir, yang merupakan bagian dari program takhassus di pondok pesantren tersebut.
Kahfi Ibnu Abbas merupakan putra dari pasangan Abbas Madda dan Harlina, mengakui pencapaiannya tak terlepas dari doa dan dukungan orang sekitarnya.
“Saya sangat bersyukur atas pencapaian ini dan berterima kasih kepada orang tua, keluarga, dan semua pihak yang telah mendukung dan membimbing saya. Semoga prestasi ini dapat menginspirasi generasi muda Bulukumba untuk semakin mencintai dan menghafal Al-Qur’an,” ujar Afil, sapaan akrabnya.
Prestasi Kahfi Ibnu Abbas ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi santri lainnya untuk terus berjuang dalam menuntut ilmu dan menghafal Al-Qur’an. Pondok Pesantren Darul Istiqomah sendiri terus berkomitmen untuk mencetak generasi penghafal Al-Qur’an yang berkualitas dan berakhlak mulia. Sehingga secara khusus meminta Kahfi untuk tinggal di pesantren selama setahun sebelum memilih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggu
Selama menjalani pendidikan di Pesantren, Kahfi tidak hanya aktif belajar di dalam namun juga sering dilibatkan untuk berdakwah di tengah masyarakat. Olehnya itu di momen bahagianya dirinya dibanjiri ucapan selamat atas torehan prestasinya.
Intens.id, Jakarta – Badan Pimpinan Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Muh. Fachri Dangkang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Viktor Auditor dan Haerul Saleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut dalam persidangan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
“Kami mendesak KPK untuk Segera memeriksa Haerul Saleh anggota IV BPK RI dan Viktor selaku Auditor yang terindikasi Melakukan Pemerasan dan Gratifikasi atas Pemberian Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) kepada Kementan oleh BPK.
Pernyataan Fachri ini terkait adanya dugaan keterlibatan anggota BPK, Haerul Saleh dalam memuluskan opini WTP untuk Kementerian Pertanian dengan tersangka korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di persidangan Tipikor, Rabu (8/5/2024) kemarin.
Menurut, Fachri, keterangan itu harus ditindaklanjuti segera. KPK tidak boleh tebang pilh. Proses semua pihak dan apabila terdapat cukup bukti tetapkan sebagai tersangka suap/gratifikasi dan segera ditahan. Apalagi disebutkan bahwa dari permintaan uang sebesar Rp12 miliar, transaksinya sudah terjadi dengan kesepakatan sebesar Rp5 miliar agar Kementerian Pertanian mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Praktek oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga meminta dana untuk opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu termasuk gratifikasi dan ini termasuk kejahatan besar yang dilakukan oleh lembaga yang dipercaya mengawasi pengelolaan uang Negara,” Imbuhnya.
Seharusnya BPK, lanjut Fachri, bisa belajar dari pengalaman kasus yang menjerat Anggota III BPK Achsanul Qosasi terkait suap proyek BTS.
“Kalau dugaan suap WTP Kementan ini benar terjadi lagi, maka oknum BPK itu tidak amanah mengelola uang rakyat. Sehingga kami meminta kedepannya anggota-anggota BPK yang terpilih harus memiliki kapasitas dan integritas yang baik , dikarenakan jika hal ini terus terjadi, lantas lembaga mana lagi yang dapat kami percaya untuk memeriksa pengelolaan Uang negara secara jujur dan akuntabel,” terang Mahasiswa Pascasarjana tersebut
Ilham Darmawan, Calon Ketum Badko HMI Sulselbar, Foto: Ist
Intens.id, Makassar – Calon Ketua Umum Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Sulawesi Selatan dan Barat (SULSELBAR) Ilham Darmawan dalam Pemaparan Visi Misi dan Debat Kandidat Musyawarah Daerah (MUSDA) Badko HmI Sulselbar ke VII yang berlangsung di Aula Bunga Tudang Sipulung pada Rabu (15/5/2024).
Ilham sapaanya, merupakan 1 dari 3 yang telah ditetapkan Steering Commite (SC) Musda Badko HmI Sulselbar VII sebagai Kandidat dan berhasil membuktikan kelayakannya untuk sampai pada tahap pemaparan visi-misi dan debat kandidat calon ketua umum badko HmI Sulselbar.
Untuk Diketahui, Ilham yang merupakan ketua umum Koordinator Komisariat (KORKOM) Tamalate HmI Cabang Makassar periode 2019-2020, kembali bertarung untuk perebutan kursi ketua umum Badko HmI Sulselbar dengan tetap setia mengususng tagline “MEKAR TANPA SEKAT”, tagline tersebut merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dan berkembang dalam HMI tanpa memandang status dan latar belakang.
“Bagi saya mekar tanpa sekat dalam tubuh HMI adalah bagaimana setiap kader bisa diterima dan diberi ruang atas kontribusinya. Dengan usaha bersama dan semangat kolaborasi, setiap kader akan mampu membongkar dikotomi menuju masyarakat madani yang Rahmatan Lil Alamin”. kata Ilham, Rabu (25/5)
Dalam pemaparannya, Ilham mengusung Visi kader HMI yang berintegrasi, berkualitas dan membangun masyarakat adil makmur melalui gerakan mekar tanpa sekat. Dengan berdasar kepada nilai ke-Islaman dan ke- Indonesiaan. ” sebagai kader HmI yang telah menjalani proses kaderisasi dari bawah dan telah mengabdikan diri dalam lingkup perkaderan HmI yang menjadi jantung dari organisasi HmI, tentu saya akan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran HmI khususnya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan”. Tambah Ilham.
Ilham Darmawan mengusung 3 misi utama yaitu pencegahan deviasi pada khittah perjuangan HmI, gerakan menciptakan Ide dan Gagasan, Gerakan Pengabdian ke Masyarakat (SDGS). Dengan harapan, seluruh jajaran yang ada dalam HmI khususnya HMI Cabang yang ada di Sulselbar, dapat memberikan support serta membuka ruang-ruang bertukar gagasan untuk HMI yang Lebih baik dan mampu menghadapi tantangan zaman. (*)
Foto: Sapi ternak yang menjadi pilihan hewan kurban.
Intens.id, Makassar – Menjelang perayaan Idul Adha, umat Muslim di seluruh Indonesia mulai bersiap-siap untuk memilih hewan kurban. Proses pemilihan ini tidak hanya penting dari segi keagamaan, tetapi juga membutuhkan perhatian khusus terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan.
Memilih hewan kurban adalah salah satu bagian penting dalam perayaan Idul Adha bagi umat Islam. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek keagamaan, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap aspek kesehatan dan etika.
Masyarakat harus jeli dan tidak sembarangan dalam memilih hewan kurban khususnya sapi. Syarat utama dalam memilih sapi kurban yang perlu menjadi perhatian adalah sehat dan tidak cacat.
Pakar dan Dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Ir. Panjono, S.Pt., MP., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., mengatakan sapi yang sehat bisa dilihat dari penampilan fisik maupun tingkah lakunya.
“Penampilan fisik sapi kurban yang sehat antara lain moncongnya segar, bersih, tidak berbuih, tidak berbau, dan tidak terlihat adanya luka,” kata Panjono dikutip dari laman resmi UGM. Jumat 17 Mei 2024.
Selain itu diuraikan sisi yang mesti diperhatikan dengan baik di berbagi sisi, dari kaki hingga ke kotoran binatang.
“Selain itu, tracak kakinya menyerupai tempurung kelapa tertelungkup (mbathok dalam Bahasa Jawa). Matanya bersih, bersinar, tidak merah (belekan dalam Bahasa Jawa), dan tidak ada kotoran (blobok dalam Bahasa Jawa), serta pantat maupun anus juga bersih, tidak ada tanda-tanda mencret. Kalau sapi mencret jelas itu tanda-tanda sakit,” terang Panjono, Kamis (16/5).
Sementara dari tingkah laku, sapi yang sehat akan terlihat cukup aktif dan tidak lesu. Selain itu, nafsu makannya bagus dan menunjukkan aktivitas memamah biak (atau nggayemi dalam Bahasa Jawa).
Panjono juga mengingatkan masyarakat atau panitia kurban agar bisa merawat dengan baik sapi kurban yang telah dibeli jauh hari. Mereka bisa menitipkan kepada peternak sapi setelah dibeli dari pasar atau pedagang hewan kurban.
“Jangan sampai setelah dibeli dan dipelihara sapi justru menurun kondisi tubuhnya atau bahkan jatuh sakit,” urainya.
Meskipun saat ini sudah agak mereda, imbuh Panjono, masyarakat harus tetap mewaspadai munculnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD). “Keduanya merupakan dua jenis penyakit yang masih menjadi wabah,” ungkap Panjono mengingatkan.
Dengan mengikuti tips tersebut tentu menjadi upaya dapat memastikan bahwa hewan kurban yang dipilih tidak hanya sah secara agama, tetapi juga sehat dan layak. Memilih hewan kurban dengan cermat adalah bentuk tanggung jawab dan kepedulian kita sebagai umat Muslim, baik terhadap hewan maupun kepada sesama yang menerima daging kurban tersebut.
Intens.id, Makassar – SMK Kehutanan Negeri Makassar menggelar Pelepasan Wisudawan Angkatan XIV dengan mewisuda sebanyak 101 Siswa.
Pelepasan Wisudawan ini kelanjutan Wisuda Bersama 5 SMK Kehutanan Negeri secara online dan offline oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Selasa 14 Mei 2024 lalu.
Melalui saluran zoom meeting, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan pesan penting kepada para wisudawan bahwa wisuda ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan baru.
“Jangan lupa, setiap kali kita menyelesaikan satu etape perjuangan, maka kita memasuki etape yang baru, seperti: berakhir pada awal dan berawal pada akhir,” ujar Menteri LHK.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menekankan pentingnya peran para alumni SMKKN dalam mendukung program-program unggulan KLHK, baik secara langsung maupun tidak langsung. Alumni SMKKN diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup di Indonesia.
“Dengan ilmu dan kemampuan yang didapat, para alumni SMKKN dapat berperan langsung maupun tidak langsung pada program unggulan KLHK. Mereka juga dapat bekerja pada dunia enterpreneurship seperti dunia usaha BUMN atau swasta dan aktivitas pendmapingan masyarakat, dll yang bergerak pada sektor kehutanan dan lingkungan hidup,” jelas Menteri LHK.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PGLHK). Bertempat di halaman upacara SMK Kehutanan Negeri Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Km 17,5 Makassar pada Kamis (16/5/24)
Wisudawan(i) sejumlah 101 orang terdiri dari 78 laki-laki dan 25 perempuan yang berasal 9 provinsi wilayah pelayanan, yaitu provinsi se-Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku Utara.
Dalam kegiatan wisuda ini dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Penyembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didampingi Kepala SMK Kehutanan Negeri Makassar Muhammad Ilyas.
Dalam sambutannya, Sinta Saptarina Soemiarno menyampaikan, lulusan SMK Kehutanan Negeri saat ini telah dibekali kemampuan teknis dasar dibidang kehutanan, mempelajari kondisi dan keunggulan SDA Indonesia serta menguasai perkembangan teknologi yang ada.
“Para alumni SMK Kehutanan Negeri dapat berperan langsung maupun tidak langsung pada program unggulan Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan. Para alumni SMK Kehutanan Negeri juga dapat bekerja pada BUMN maupun BUMS yang bergerak pada sektor kehutanan dan pariwisata serta bidang pertambangan. Para Alumni yang berasal dari Kelompok Tani Hutan serta yang berasal dari daerah Kawasan Hutan tentu diharapkan kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengabdi dengan bekal ilmu teknis yang sudah dimiliki,” terang Sinta.
Dan tak lupa juga Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan selamat kepada wisudawan dan wisudawati dan semua yang hadir disini. Semoga apa yang kita lakukan dalam penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri selama ini, menjadi bagian dari amal kebajikan kita. Aamiin Aamiin Ya Robbal Alamin.
Suguhan hiburan berupa Tari Gandrang Bulo, Baris berbaris, Drama Polisi Hutan dan Pencuri Kayu, dan Bela Diri dari wisudawan begitu memukau tamu undangan yang hadir menyesaki halaman upacara SMK Kehutanan Negeri Makassar.
Foto: Bahtiar Baharuddin, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan.
Intens.id, Makassar – Meskipun hanya berstatus gubernur sementara di Sulawesi Selatan (Sulsel), kepemimpinan Bahtiar Baharuddin mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya dari akademisi Universitas Hasanuddin, Dr Hasrullah. Ia menilai, Bahtiar adalah birokrat sejati, yang paham pemerintahan. Sehingga menurutnya, Sulsel beruntung mendapat penjabat gubernur seperti Bahtiar.
“Saya rasa kita beruntung dapat penjabat yang bagus seperti Pak Bahtiar. Leadershipnya luar biasa,” kata Hasrullah, Selasa, 14 Mei 2024.
Menurut Hasrullah, sejak pertama kali datang ke Sulsel sebagai Penjabat Gubernur, September 2023 lalu, Bahtiar telah menunjukkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang luar biasa.
“Saya belajar komunikasi politik, dan beliau seorang speaker yang handal untuk menyampaikan gagasan, bahkan juga kadang tidak membaca teks. Sebagai seorang leader itu terlihat, karena salah satu yang harus dimiliki adalah kemampuan menyampaikan pesan-pesan. Seorang public speaker yang baik, mampu menggerakkan orang dan terkesima,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya kemampuan untuk berkolaborasi dan mensinergikan kekuatan untuk pelayanan secara optimal.
“Misalnya saat pertama kali saya bertemu sebagai Ketua Timsel Komisi Informasi Sulsel, Bahtiar meminta tim untuk bekerja dengan baik dalam melakukan seleksi. Satu pesannya, tolong anda bekerja dengan baik, ini menyangkut bagaimana mengakses informasi di lembaga-lembaga resmi maupun pemerintahan. Sehingga akan melahirkan pekerja informasi yang bagus,” tuturnya.
“Saya jarang mendapatkan orang seperti itu. Jadi saya menganggap dia sebagai orang yang paham tentang pemerintahan,” sambungnya.
Hasrullah mengapresiasi Bahtiar karena keberaniannya turun langsung ke lapangan menjalankan program dan bertemu langsung dengan masyarakat. Termasuk dalam penanganan bencana, seperti yang terlihat saat banjir di Kabupaten Luwu. Bahtiar tidak segan untuk melihat kondisi sebenarnya dan meninggalkan pekerjaan kantornya demi membantu masyarakat yang terkena bencana.
Akademisi Unhas ini menggambarkan Bahtiar sebagai pemimpin yang mampu melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemda, Kapolda, Pangdam, dan Forkopimda, untuk menggerakkan dan menyampaikan pesan yang memotivasi masyarakat dalam mengelola tindakan untuk kemaslahatan bersama.
“Turun ke bawah, jalan kaki sampai medan-medan yang sulit, bukan muda lagi juga usianya. Sudah 50 tahun lebih, itu luar biasa,” kata Hasrullah, menggambarkan Bahtiar sebagai pemimpin yang memiliki empati tinggi dan tidak mengenal lelah.
“Ibu Menteri Sosial misalnya, menilai dan sangat takjub dengan pengelolaan bencana di Sulsel. Memiliki leadership yang dibarengi dengan empati yang tinggi,” imbuhnya.
Di bidang pemerintahan, Bahtiar telah melakukan penataan sumber daya manusia dan membangun program-program yang mendapat respon positif, khususnya di bidang pertanian dan budidaya hortikultura. Pengalamannya di pemerintah pusat dan Provinsi Kepulauan Riau juga menambah keilmuan dan pengalaman pemerintahannya, serta bekerja secara agresif.
“Menerima tamu pun bisa sampai jam satu malam, itu juga pengalaman yang saya dapatkan. Adakah yang seperti itu padahal hanya sebagai penjabat. Kita harus bangga dan angkat topi untuk apa yang telah dijalankan oleh Bahtiar selama ini,” tuturnya.
Ia juga menilai, Bahtiar adalah pemimpin yang mampu mencari kesempatan dan melakukan kolaborasi untuk memajukan daerahnya.
“Jadi seorang pemimpin itu juga tidak hanya kemampuan kolaborasi, tetapi harus mampu mencari celah kira-kira apa yang bisa mendatangkan keuntungan bagi daerahnya. Stadion Sudiang dan pengembangan Kawasan Mamminasatapa, itu dibawa langsung Pak Bahtiar kepada Pak Presiden di Istana,” pungkasnya.
Hasrullah menambahkan, Bahtiar membuktikan dengan membawa para kepala daerah dan Forkopimda ke Istana Presiden untuk membicarakan Kawasan Mamminasatapa. Hal ini merupakan komitmen yang tinggi, yang diperlihatkan Bahtiar Baharuddin selaku Penjabat Gubernur, untuk menjadikan Maminasatapa sebagai kawasan strategis yang ada di Kawasan Timur Indonesia. (*)
Foto: Dewan Pers dan seluruh komunitas pers dengan tegas menolak isi draf RUU Penyiaran.
Intens.id, Jakarta – Dewan Pers dan seluruh komunitas pers dengan tegas menolak isi draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran. RUU ini merupakan inisiatif DPR yang direncanakan untuk menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
“Kami menolak RUU Penyiaran. Kami menghormati rencana revisi UU Penyiaran tetapi mempertanyakan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 justru tidak dimasukkan dalam konsideran RUU Penyiaran,” kata Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dalam jumpa pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (14/5).
Suara senada dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dyatmika. Ia menegaskan, jika DPR atau pemerintah tetap ngotot untuk memberlakukan RUU itu, maka akan berhadapan dengan masyarakat pers.
“Kalau DPR tidak mengindahkan aspirasi ini, maka Senayan akan berhadapan dengan komunitas pers,” kata Wahyu, biasa dipanggil Komang.
Menurut Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, bila RUU itu nanti diberlakukan, maka tidak akan ada independensi pers. Pers pun menjadi tidak profesional. Dia juga mengritik penyusunan RUU tersebut yang tidak sejak awal melibatkan Dewan Pers dalam proses pembuatannya.
Ninik menambahkan, dalam ketentuan proses penyusunan UU harus ada partisipasi penuh makna (meaningful participation) dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tidak terjadi dalam penyusunan draf RUU Penyiaran.
Larangan penayangan jurnalisme investigasi di draf RUU Penyiaran, ujarnya, juga bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Dampak lainnya, larangan itu akan membungkam kemerdekaan pers. Padahal jelas tertera dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, bahwa fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
Hal lain yang disoroti Ninik adalah penyelesaian sengketa pers di platform penyiaran. “Sesuai UU Pers, itu menjadi kewenangan Dewan Pers. KPI tidak punya wewenang menyelesaikan sengketa pers,” kilahnya.
Sedangkan anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengutarakan upaya menggembosi kemerdekaan pers sudah lima kali dilakukan oleh pemerintah maupun legislatif. Hal itu antara lain tecermin melalui isi UU Pemilu, peraturan Komisi Pemilihan Umum, pasal dalam UU Cipta Kerja, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan terakhir RUU Penyiaran.
Yadi menilai, RUU Penyiaran ini jelas-jelas secara frontal mengekang kemerdekaan pers.
Suara penolakan juga datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang disampaikan oleh Kamsul Hasan. Menurut dia, RUU Penyiaran itu jelas-jelas bertentangan dengan UU Pers. PWI minta agar draf RUU Penyiaran yang bertolak belakang dengan UU Pers.
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, minta agar draf RUU itu dicabut karena akan merugikan publik secara luas dan kembali disusun sejak awal dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI), melalui ketua umumnya, Nani Afrida, berpendapat jurnalisme investigatif merupakan strata tertinggi dari karya jurnalistik sehingga jika dilarang, maka akan menghilangkan kualitas jurnalistik.
Penolakan juga disampaikan oleh Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan semua konstituen Dewan Pers.
Jumpa pers yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta.
Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Pers adalah sebagai berikut:
1. Dalam draf RUU Penyiaran ada upaya untuk membedakan antara produk jurnalistik
oleh media massa konvensional dengan produk serupa oleh media yang
menggunakan frekuensi telekomunikasi. Dalam pasal 1 UU Pers dijelaskan, bahwa
penyampaian informasi dari kegiatan jurnalistik dilakukan dalam bentuk media cetak,
elektronik, dan semua saluran yang ada. Di sini jelas tidak ada pembedaan antara
produk jurnalistik satu platform dengan platform lainnya.
2. Pada pasal 15 ayat (2) huruf c disebutkan fungsi Dewan Pers yang antara lain
menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dengan
demikian, sesuai UU Pers, tidak ada lembaga lain yang berfungsi serta memiliki
kewenangan untuk menetapkan dan mengawasi KEJ. Sedangkan di pasal yang sama
huruf d UU Pers menyatakan, fungsi Dewan Pers memberikan pertimbangan dan
mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan
dengan pemberitaan pers.
3. Draf RUU Penyiaran menyebutkan ditempuhnya mediasi (oleh KPI) jika terjadi
sengketa. Itu hanya mungkin dilaksanakan untuk siaran nonberita. Jika dilakukan juga
mediasi untuk sengketa pemberitaaan, maka hal ini seolah menafikan keberadaan
pasal 15 ayat (2) tersebut, khususnya huruf c dan d UU Pers.
4. Larangan penayangan jurnalisme investigasi di draf RUU Penyiaran juga
bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan, bahwa terhadap
pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan
penyiaran. Dampak lainnya, larangan itu akan membungkam kemerdekaan pers.
Padahal jelas tertera dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, bahwa fungsi Dewan Pers
adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
5. Peniadaan sensor pemuatan berita itu buah dari reformasi. Pers dan masyarakat
menghendaki kemerdekaan dalam pemberitaan, sesuai dengan kaidah jurnalistik dan
koridor lain yang menuntut tanggung jawab pers. Sangat disayangkan jika
kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi itu kembali ditarik mundur dalam
kehidupan berbangsa yang seyogianya semakin demokratis.
6. Pada dasarnya pers bekerja bukan untuk diri sendiri atau institusi tempatnya bekerja.
Pers bekerja dan menghasilkan karya jurnalistik untuk memenuhi hak publik dalam
mendapatkan informasi. Sedangkan hak publik untuk memperoleh informasi adalah
hak asasi manusia yang sangat hakiki. Oleh sebab itu, larangan menyiarkan sebuah
karya jurnalistik jelas bertentangan dengan hak asasi manusia.
7. Poin-poin di atas mendasari Dewan Pers untuk mengajukan keberatan atau
menyampaikan masukan terhadap beberapa pasal dalam draf RUU Penyiaran agar
tidak tumpang-tindih atau bahkan kontradiktif dengan UU Pers. Dewan Pers juga telah
menggelar rapat bersama seluruh konstituen dan sepakat untuk meminta penundaan
revisi RUU Penyiaran dan memastikan pelibatan masyarakat yang lebih luas.
Foto: Bank Indonesia bersama TPID Provinsi Sulawesi Selatan mengunjungi Bulukumba dalam rangka monitoring program MDC/doc:ist.
Intens.id, Bulukumba – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan ke Kabupaten Bulukumba, Selasa 14 Mei 2024.
Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan mengunjungi Bulukumba dalam rangka monitoring program Mini Distribution Centre (MDC) yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Bulukumba.
Deputi Direktur Bank Indonesia Sulsel Hasiando Ginsar Manik bersama rombongan melakukan peninjauan harga bahan pokok di Pasar Cekkeng. Pada peninjauan ini didampingi Wakil Bupati Andi Edy Manaf, Dandim 1411, Letkol Inf. Kaharuddin Djamaluddin, Sekda Ali Saleng, Kepala Bulog Ervina Zulaeha, Asisten Ekonomi Pembangunan Amry, dan Kadis Kominfo, Asdar A. Bennu.
Di Pasar Cekkeng, rombongan juga melihat langsung depot MDC atau Toko Murah Inflasi yang disiapkan oleh Bulog Bulukumba kerjasama dengan Pemkab Bulukumba.
Ervina Zulaeha mengatakan sudah ada 11 unit MDC yang dibentuk yang tersebar di 10 kecamatan. Selain itu juga disiapkan MDC Keliling dengan menggunakan mobil box.
Dikatakan MDC dibentuk untuk melakukan stabilisasi atau mengendalikan harga. Bukan untuk mencari keuntungan. Makanya bahan pokok yang dijual, harganya tidak boleh lebih tinggi dari harga pedagang lainnya.
“Bahan pokok seperti beras, minyak dan terigu itu dijualnya sama masyarakat bukan kepada pedagang,” ungkap Ervina.
Dalam Rapat Koordinasi TPID bersama Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, Deputi Direktur BI, Hasiando Ginsar Manik memuji kebijakan Kabupaten Bulukumba dalam pengendalian inflasi.
Ia menyebut progam MDC hanya ada 3 di Sulawesi Selatan yaitu Makassar, Parepare dan Bulukumba. Ia berharap program MDC ini menjadi salah satu faktor pendukung pengendalian inflasi di daerah.
Menurutnya inflasi Bulukumba relatif rendah. Ini bisa dilihat dari dari terakhir bulan April (Ytd) sebesar 0,44 persen.
Hasiando memuji langkah Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam pengendalian inflasi, seperti program ketahanan pangan sampai ke desa dengan alokasi anggaran minimal 40 persen. Begitu pula gerakan memanfaatkan pekarangan dan lahan kosong untuk tanaman jangka pendek seperti cabai dan sayuran.
“Dari diskusi dengan pak Bupati, saya bisa menilai bagaimana komitmennya dalam memajukan daerah ini,” puji Hasiando.
Tujuan kunjungan ke daerah, tambahnya untuk melihat langsung apa yang telah dilakukan, tidak hanya sekedar membaca data yang ada.
“Jadi inflasi itu tidak sekedar hanya melihat data angkanya, tapi kita juga mau melihat apa yang telah dilakukan atau apa actionnya,” beber Hasiando.
Sebelumnya, Andi Utta sapaan akrab Bupati Bulukumba memaparkan jika pihaknya terus memperkuat program ketahanan pangan, karena 70 persen lebih perekenomian daerah ditopang oleh sektor pertanian.
Andi Utta menekankan kepada aparat di bawahnya untuk memfasilitasi bahan pokok warganya dengan menyiapkan kebun bersama untuk menanam cabai atau sayuran.
“Lahan lahan yang tidak digunakan harus produktif. Minta izin kepada pemiliknya agar bisa dimanfaatkan untuk tanaman jangka pendek,” kata Andi Utta.
Diketahui TPID adalah tim yang dibentuk di setiap daerah sebagai wadah koordinasi lintasi instansi dalam rangka pengendalian inflasi. Baik dari unsur Pemerintah Daerah, TNI/Polri, instansi vertikal, maupun BUMN atau pihak swasta.
Foto: Foto: Ketua Bawaslu Kepulauan Selayar, Nurul Badriyah/Doc:Ist.
Intens.id, Kepulauan Selayar – Di sebuah pagi yang cerah di Jalan Pahlawan Bonea, hiruk pikuk aktivitas di SMKN 1 Selayar tak seperti biasanya. Laboratorium komputer di sekolah tersebut menjadi saksi bisu dari sebuah proses penting dalam perjalanan demokrasi lokal. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepulauan Selayar menggelar tes tertulis bagi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam), menggunakan metode Computer Assist Test (CAT). Senin, 13 Mei 2024.
Ketua Bawaslu Kepulauan Selayar, Nurul Badriyah, tampak berdiri dengan penuh kewibawaan di tengah para calon anggota yang terlihat penuh semangat. Dalam penjelasannya, ia menyampaikan bahwa tes ini adalah salah satu tahapan seleksi yang harus dilalui oleh para pelamar yang sebelumnya telah dinyatakan lulus administrasi.
Bagi Bawaslu Kepulauan Selayar, proses seleksi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya serius dalam menjamin kualitas pengawasan pemilu di tingkat kecamatan. Nurul Badriyah dan timnya berkomitmen untuk melahirkan Panwascam yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi, guna memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil.
Ketua Bawaslu Kepulauan Selayar, Nurul Badriyah menjelaskan bahwa tes yang dilaksanakan merupakan satu diantara rangkaian seleksi para pelamar baru yang telah dinyatakan lulus administrasi.
“Sedikitnya ada 19 peserta calon anggota Panwaslucam yang mengikuti tes tertulis hari ini, dari total 20 peserta yang melakukan pendaftaran kategori pendaftar baru dan dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 19 peserta. Sehingga ada lima (5) peserta yang dinyatakan tidak hadir mengikuti tes,” kata Nurul Badriyah.
Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis), lanjut Badriyah, jumlah soal ada sebanyak 100 nomor pilihan ganda dengan waktu yang diberikan 90 menit dan essay atau mengisi sebanyak 10 nomor dengan waktu yang diberikan 45 menit.
“Soal-soal tes dalam perekrutan baru Panwaslu ini langsung disusun dan dikirim oleh Badan Pengasas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) di Jakarta secara online. Dan panitia tes ditingkat kabupaten dan kota hanya menyiapkan perangkat untuk pelaksanaan ujian tes tertulis ini,” Sambungnya.
Setelah tahapan tes CAT selesai para peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti seleksi wawancara yang dilakukan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 18 hingga 20 Mei 2024 yang akan datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
“Peserta yang dinyatakan lolos tes CAT akan kami umumkan melalui papan informasi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten maupun media sosial Bawaslu Kepulauan Selayar pada 17 Mei 2024 nanti,” terang Badruah.
Sekadar untuk diketahui bahwa Bawaslu Kepulauan Selayar membuka perekrutan Panwaslu Kecamatan dengan kategori pendaftar baru hanya untuk 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Pasimasunggu Timur dan Kecamatan Bontomatene untuk mengisi 5 kekosongan kuota untuk Calon Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang menurut rencana akan dihelat pada 27 Nopember 2024.
Meminimalkan Dampak Lingkungan: Kampung SIBA KLASIK Perkenalkan Sabun Refill di CFD Gresik
Intens.id, Gresik – Pagi yang cerah menyambut inisiatif luar biasa dari Kampung SIBA KLASIK di Gresik, yang mengenalkan solusi ramah lingkungan dengan memperkenalkan sabun refill sebagai bagian dari kampanye pengurangan sachet plastik. Aksi ini menjadi sorotan utama dalam Car Free Day (CFD) yang diadakan di jalan Jaksa Agung Suprapto Gresik, Minggu, 12 Mei 2024.
Tak bisa dipungkiri, permasalahan limbah plastik menjadi salah satu tantangan besar bagi lingkungan. Kampung SIBA KLASIK, yang terkenal dengan kreativitas dan kesadarannya akan pentingnya kelestarian alam, memutuskan untuk mengambil langkah konkret dengan mengenalkan sabun refill sebagai alternatif pengurangan pemakaian sachet plastik di masyarakat.
Dengan stand yang menarik perhatian, warga Kampung SIBA KLASIK memamerkan beragam produk sabun refill yang ramah lingkungan. Dari sabun cuci piring hingga sabun mandi, setiap produk dipresentasikan dengan penjelasan mendalam tentang manfaatnya bagi lingkungan dan cara penggunaannya yang praktis.
Sebagai kampung zero waste di kabupaten Gresik, kampung ini hadir dengan penampilan unik yaitu berniaga curah atau refill sabun rumah tangga sambil kampanye pengurangan plastik sachet.
Di atas kendaraan motor roda tiga produk sabun dipajang, seperti sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, pembersih lantai dan peralatan zero waste serta alat-alat dapur berbahan kayu.
Ketua lembaga zero waste RT.02 RW.05 Kelurahan Sidokumpul Saifudin Efendi mengatakan dirinya sudah menyiapkan jauh-jauh hari.
“Ya pasti perlu persiapan, kami berkolaborasi dengan tim penyuluh zero waste, karang taruna, bank sampah dan PKK yang ada di kampung untuk wujudkan refill sabun ini”, terangnya.
Pria yang akrab disapa Ipung ini mengatakan bahwa di kampung SIBA KLASIK sudah memiliki toko refill, jadi bukan hal baru berjualan konsep refill.
“Sejak januari 2024 kami sudah mengembangkan toko refill bernama ECO REFILL agar masyarakat bisa mengurangi konsumsi produk sabun sachet dan berbelanja dengan konsep baru yang berkelanjutan,” tegas Saifudin.
Diatas kendaraan motor roda tiga produk sabun dipajang, seperti sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, pembersih lantai dan peralatan zero waste serta alat-alat dapur berbahan kayu. ECO REFILL kampung SIBA KLASIK ini cukup menarik perhatian pengunjung CFD di jalan Jaksa Agung Suprapto Gresik.
Ibu Inggit (38) salah satu pengunjung CFD mengaku kali pertama membeli sabun sistem refill.
“Saya baru tau kalo refill lebih murah ya jadi bisa beli agak banyak 1 liter dengan wadah botol bekas dari rumah dan saya setuju jika ini bisa mengurangi sampah sachet kemasan sabun-sabun,” ucapnya.
Public Relation (PR) sekaligus pegiat zero waste ECOTON, Tonis Afrianto berpendapat ini sebuah langkah maju memperkenalkan sistem refill ke publik.
“Apa yang dilakukan kampung SIBA KLASIK ini langkah maju karena berinisiatif memperkenalkan sistem refill sabun rumah tangga ke publik lewat CFD, yaa semoga ada dukungan dari pemerintah agar kampanye pengurangan plastik sachet terus dilakukan melalui inovasi ini,” tegasnya.
Sebelumnya awal tahun 2024 ECOTON merilis bahwa melalui Brand Audit penemuan sampah sachet mencapai puluhan ribu pieces.
“Berdasarkan temuan tahun 2023 sampai awal 2024 kami menemukan pencemaran lingkungan karena sampah plastik sachet sebanyak 33.112 pieces bocor ke perairan sungai dan pantai sehingga sachet ini perlu dikurangi bahkan distop,” tegas Tonis.
Kegiatan ini mendapat dukungan dari Gen Z yang tergabung dalam Paguyupan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan tim Gresik Kawasan Merdeka Sampah (GKMS).
