Kemiskinan Struktural Menyingkirkan Perempuan: Kapitalisme dan Demokrasi Liberal Jadi Akar Masalah

Intens.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, menyoroti fenomena kemiskinan struktural yang secara sistematis menyingkirkan perempuan, khususnya perempuan adat. Menurut Rukka, proses penyingkiran ini berakar dari peradaban modern, industrialisasi, dan sistem ekonomi kapitalistik-liberal yang tidak adil. Pernyataan mendalam ini disampaikan Rukka dalam kegiatan "Pendidikan Publik 123 Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, & Politik Perempuan Adat" yang diselenggarakan oleh AMAN bersama Universitas Indonesia dan Jurnal Perempuan pada Kamis, 9 Juli 2026.

Rukka menjelaskan bahwa penyingkiran perempuan mulai terasa intensif sejak era modernisasi dan industrialisasi, diperparah dengan adopsi ekonomi kapitalisme dan liberalisasi. Ia mengkritik bahwa pendirian negara Republik Indonesia justru menganut demokrasi liberal, bukan demokrasi Indonesia yang berbasis musyawarah mufakat, yang seharusnya lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Sistem ekonomi yang ekstraktif, yang mengandalkan pengerukan sumber daya alam secara masif, berimplikasi langsung pada penghancuran ruang-ruang hidup Masyarakat Adat dan perempuan. Di tengah situasi kemiskinan ini, Rukka menegaskan, perempuan selalu menjadi korban pertama, yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan yang lebih dalam.

Dampak Nyata Kemiskinan Struktural pada Perempuan

Dalam pemaparannya, Rukka memberikan contoh konkret bagaimana kemiskinan struktural menyingkirkan perempuan. Ia mencontohkan situasi di mana keluarga miskin harus memilih siapa yang akan disekolahkan, dan seringkali pilihan jatuh pada anak laki-laki. Kondisi ini diperparah jika tradisi adat tidak cukup kuat menempatkan perempuan pada posisi yang setara.

"Maka, banyak tradisi yang mengatakan perempuan yang akan keluar rumah nanti ditanggung oleh suaminya," ujar Rukka. Namun, ia mempertanyakan, bagaimana jika perempuan tidak menikah?