Kemiskinan Struktural Menyingkirkan Perempuan: Kapitalisme dan Demokrasi Liberal Jadi Akar Masalah

Melihat kondisi ini, Rukka menyuarakan keprihatinannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang saat ini masih diperjuangkan. Ia menilai RUU tersebut belum cukup kuat untuk meletakkan perempuan sebagai subjek hukum di dalam negara ini, melainkan masih menempatkan perempuan adat sebagai sub-ordinat. Padahal, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan Masyarakat Adat melakukan reformasi kebijakannya sendiri.

"RUU Masyarakat Adat yang diperjuangkan saat ini, tidak akan berdaya guna kepada Masyarakat Adat kalau tidak meletakkan hak perempuan adat sebagai hak yang kunci," tegasnya. Rukka menekankan bahwa ketika Masyarakat Adat menikmati haknya, itu tidak boleh berdiri di atas hak perempuan adat. Ini adalah tanggung jawab, misi, dan perjuangan bersama untuk memastikan RUU ini diadopsi oleh DPR RI.

"Kalau tidak, maka perempuan adat penjaga bumi dan peradaban itu tidak akan pernah terjadi," pungkas Rukka.

Kekerasan Struktural Terus Direproduksi: Temuan Jurnal Perempuan

Senada dengan pandangan Rukka, Jurnal Perempuan baru-baru ini melakukan riset studi kasus di tiga wilayah di Indonesia: Bombana di Sulawesi Tenggara, serta Dolok Parmonangan dan Sihaporas di Sumatera Utara. Riset ini membandingkan represi yang terjadi pada periode 1995-2002 di Bombana dengan kurun waktu lima tahun terakhir (2021-2026) di Dolok Parmonangan dan Sihaporas.

Putri Nurfitriani dari Redaksi Jurnal Perempuan, dalam kesempatan yang sama, menyebutkan bahwa ketiga daerah tersebut mengalami kekerasan struktural dari negara dalam berbagai aspek, termasuk akses, administrasi, keagamaan, tanah, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Jurnal Perempuan mengidentifikasi empat temuan utama: represi negara dan penghancuran ruang hidup Masyarakat Adat; kekerasan ekologis dan pemutusan relasi dengan lingkungan; represi yang bergender terhadap perempuan adat; serta represi sebagai kekerasan yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari.