Kemiskinan Struktural Menyingkirkan Perempuan: Kapitalisme dan Demokrasi Liberal Jadi Akar Masalah

Di Bombana, kekerasan struktural terjadi akibat penetapan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) pada tahun 1990 tanpa persetujuan warga, kriminalisasi perambah hutan bagi warga asli, dan pengambilalihan lahan seluas 105.194 hektare secara sepihak. Sementara itu, di Dolok Parmonangan dan Sihaporas, terjadi kriminalisasi administrasi dan kolaborasi aparat-korporasi, rekayasa kasus hukum (tanah dan pembakaran), serta tekanan pelepasan tanah leluhur demi kebebasan.

"Masyarakat Adat mengalami kekerasan struktural yang terus direproduksi melalui hukum, aparat keamanan, dan kebijakan pembangunan yang mengorbankan Masyarakat Adat dan alam," tandas Putri.

Meskipun menghadapi represi yang berat, Masyarakat Adat terus mempertahankan alam dan kehidupan sehari-hari melalui praktik perawatan, solidaritas, dan pengetahuan lintas generasi. Dalam proses ini, Masyarakat Adat menopang keberlanjutan komunitas dan masa depan bersama. Oleh karena itu, Putri menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak dapat berhenti pada pendekatan administratif maupun keamanan saja.

"Tetapi juga harus berangkat dari pengakuan atas Masyarakat Adat secara utuh," tutupnya, menekankan pentingnya pengakuan penuh terhadap hak-hak Masyarakat Adat, termasuk hak-hak perempuan di dalamnya.