Oleh: Abang Akbar
Mahasiswa Pascasarjana FEB Unhas
Makassar – Visi Indonesia Emas 2045 tak akan tercapai tanpa peran Sulawesi Selatan (Sulsel). Sebagai salah satu provinsi penopang ekonomi Kawasan Timur Indonesia, Sulsel tidak bisa lagi mengandalkan model pertumbuhan ‘business as usual’ yang menggerus sumber daya alam. Masa depan Sulsel, dan kontribusinya bagi negara, harus dibangun di atas dua pilar utama: Ekonomi Hijau (Green Economy) dan Ekonomi Biru (Blue Economy).
Ini bukan sekadar jargon lingkungan. Ini adalah strategi ekonomi yang cerdas dan berorientasi jangka panjang, yang didukung oleh data dan pandangan para pakar.
Pertumbuhan di Persimpangan Jalan
Secara historis, perekonomian Sulsel menunjukkan kinerja yang signifijan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekonomi kumulatif Sulsel selama Triwulan I hingga III Tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang hebat, mencapai 5,23% (c-to-c). Angka ini menunjukkan momentum yang lebih kuat dibandingkan pertumbuhan tahunan 2024 yang tercatat sebesar 5,02% (BPS, 2025).
Perekonomian Sulsel diukur dari PDRB atas dasar harga berlaku selama Triwulan III-2025 saja telah mencapai Rp 196,97 triliun, dengan kontribusi terhadap PDB Nasional di Triwulan yang sama tercatat sebesar 3,30%. Data ini memperkuat Sulsel sebagai motor penggerak Timur Indonesia dan menunjukkan adanya jalan menuju Sulawesi Selatan 2045.
Namun, di balik angka-angka optimistis ini, terdapat anomali yang harus disikapi secara serius. Berdasarkan struktur PDRB Triwulan III Tahun 2025, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kontributor utama dengan pangsa mencapai 24,55%.
Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 4,28%, meski pangsanya lebih kecil—menunjukkan laju investasi yang agresif, didorong oleh tren hilirisasi nikel global. Inilah
persimpangan jalannya: apakah Sulsel akan tetap memilih pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, ataukah terjebak dalam pesta eksploitasi mineral yang merusak?
Pilar I: Green Economy Melawan Jebakan Tambang
Ekonomi Hijau menuntut Sulsel untuk menghentikan degradasi sumber daya lahan, yang saat ini paling terancam oleh masifnya aktivitas pertambangan.
Eksploitasi tambang di beberapa wilayah Sulsel memberikan efek domino negatif yang terukur. Dampaknya sangat kontras dengan peran sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan sektor utama masyarakat, menyerap hingga 40% angkatan kerja.
Data KLHK menunjukkan, pembukaan lahan untuk tambang, yang sering tumpang tindih dengan kawasan hutan, berkontribusi pada deforestasi dan hilangnya vegetasi di wilayah hulu. Konsekuensinya, risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor meningkat tajam.
Para ahli dari lembaga riset seperti ICRAF telah berulang kali mengingatkan bahwa hanya melalui strategi agroforestri dan pertanian regeneratif, kita dapat meningkatkan hasil komoditas unggulan sekaligus mengatasi ancaman krisis iklim. Pertambangan adalah antitesis dari strategi ini.
Oleh karena itu, keberhasilan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GGP) Sulsel harus diukur dari keberanian untuk mengintegrasikan regulasi pertambangan ke dalam prinsip Green Economy. Investasi harus diwajibkan untuk mengadopsi teknologi rendah-karbon dan memiliki rencana reklamasi yang transparan, bukan sekadar menjadi pemanis izin. Jika tidak, keuntungan tambang hanya akan dinikmati segelintir pihak, sementara biaya lingkungan ditanggung oleh seluruh rakyat Sulsel hingga 2045.
Pilar II: Blue Economy dan Potensi Kekayaan
Di sisi laut, Ekonomi Biru adalah potensi raksasa yang belum terjamah. Sulsel diakui memiliki Indeks Ekonomi Biru tertinggi di Indonesia. Menurut presentasi dari Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas mengenai Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Tahun 2023, Sulawesi Selatan menempati posisi pertama dengan nilai IBEI tertinggi secara nasional, yaitu 80,86 (meningkat dari 78,59 pada tahun 2022). Ini adalah modal dasar yang sangat kuat, namun tingkat pemanfaatannya masih jauh dari optimal.
Prof. Rokhmin Dahuri, pakar kelautan dan perikanan, memperkirakan potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia dapat mencapai $1,7 triliun per tahun. Sulsel harus menjadi episentrum untuk menangkap peluang ini. Blue Economy di Sulsel harus difokuskan pada:
1. Penguatan Budidaya Laut: Bukan hanya perikanan tangkap, tetapi juga optimalisasi rumput laut dengan teknologi berkelanjutan.
2. Bioteknologi Kelautan: Pemanfaatan keanekaragaman hayati laut untuk industri bernilai ekonomi tinggi.
Sangat penting, bahwa potensi Blue Economy ini tidak dirusak oleh limbah pertambangan (tailing) yang mengalir ke sungai dan berakhir di laut, meracuni ekosistem pesisir. Keberlanjutan Blue Economy mutlak bergantung pada kontrol ketat terhadap dampak sektor tambang di darat.
Kesimpulan: Peta Jalan Sulsel 2045
Transisi menuju Green dan Blue Economy bukan lagi wacana, melainkan sebuah keharusan ekonomi dan ekologis, terutama untuk melepaskan bayang-bayang Sulsel dari jebakan kutukan sumber daya alam (resource curse). Bank Dunia (World Bank) memperingatkan bahwa tanpa pengelolaan sumber daya alam yang bijak, pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan terancam oleh kerusakan lingkungan.
Keunggulan kompetitif Sulsel terletak pada integrasi darat dan laut. Kebijakan hilirisasi harus memiliki cap “Hijau” dan “Biru” yang ketat, mengalihkan fokus dari sektor high-carbon dan eksploitatif ke sektor yang produktif, resilient, dan terintegrasi.
Green Economy dan Blue Economy adalah peta jalan strategis yang secara ilmiah terbukti mampu membawa pertumbuhan sekaligus menyelamatkan lingkungan. Pemerintah Provinsi harus berani berkomitmen, menempatkan prinsip keberlanjutan di atas kepentingan ekstraktif jangka pendek.
