Intens.id, Takalar – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan kunjungan peninjauan ke dua Sekolah Rakyat (SR) di Sulawesi Selatan, yaitu SR Sentra Wirajaya di Kota Makassar dan SR Pangurangi di Kabupaten Takalar, Rabu (20/8/2025).
Kunjungan ini dipimpin oleh Staf Khusus Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Humas, serta Staf Khusus Menko Polkam Bidang Aktivisme, Sosial Budaya, Pergerakan, dan Ulama. Turut mendampingi pejabat Asisten Deputi Bidkoor Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa, para kepala bidang, dan analis Kemenko Polkam. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari pengawalan program prioritas Presiden RI di sektor pendidikan dan sosial.
Hasil peninjauan mengungkap bahwa SR Sentra Wirajaya yang melayani siswa tingkat SMP dari keluarga miskin dan miskin ekstrem masih kekurangan tenaga pengajar, wali asrama, serta fasilitas pendukung seperti laboratorium dan seragam. Sekolah ini menerapkan sistem asrama penuh.
Kondisi serupa ditemukan di SR Pangurangi di Kabupaten Takalar, yang setara tingkat SMA. Selain kekurangan guru, sekolah ini juga menghadapi keterbatasan tenaga administrasi dan sarana operasional.
Meski demikian, para siswa di kedua sekolah mengaku senang dapat bersekolah di sana. Mereka antusias karena memperoleh pendidikan akademik sekaligus pembinaan karakter.
“Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran agar tujuan pemerintah berhasil, fokus untuk membantu rakyat kurang mampu,” ujar Staf Khusus Bidang Aktivisme, Sosbud, Pergerakan, dan Ulama Kemenko Polkam, Neno Hamriono. Ia menekankan pentingnya pembangunan karakter dalam program pendidikan ini.
Kemenko Polkam merekomendasikan Kementerian Sosial untuk berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, mempercepat pembangunan sekolah permanen, serta memperkuat pembinaan terhadap siswa dan keluarganya.
Selain itu, penekanan diberikan pada pelatihan keterampilan berbasis minat dan bakat agar siswa mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri. “Sekolah Rakyat ini harus dibuat tidak hanya jenjang SMA, tetapi juga SMK, jadi siswa sudah siap kerja,” tambah Neno.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi ini demi menjamin keberlanjutan program pendidikan inklusif di wilayah tertinggal, khususnya di Sulawesi Selatan.
