Intens.id, Jakarta – Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malik Mahmud, pada Selasa malam (17/6/2025) mengunjungi kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Kunjungan silaturahmi ini terjadi setelah pemerintah secara resmi mengembalikan status empat pulau – Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek – ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.
Usai pertemuan, Malik Mahmud menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian polemik yang sempat terjadi antara Aceh dan Sumatera Utara ini.
“Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah dan saya cukup senang sekali karena masalahnya sudah diselesaikan dan ini suatu keputusan yang bijaksana,” ujar Tengku Malik Mahmud.
Malik mengungkapkan kekhawatirannya jika pemerintah salah langkah dalam mengambil keputusan. “Kalau tidak, saya khawatirkan ada gejolak lagi antara Sumut dan Aceh. Ini sebenarnya tidak perlu, tapi saya khawatir itu akan terjadi,” tambahnya.
Rakyat Aceh Menyambut Baik Keputusan Ini
Terkait perasaan rakyat Aceh pasca pengembalian empat wilayah tersebut, Malik yakin bahwa masyarakat Aceh akan senang dan berharap situasi tetap tenang.
“Kalau tidak, memang agak panas. Sehingga jangan kita menggaruk luka yang lama. Kalau terjadi, maka payah sekali kita akan selesaikan. Akan terjadi peperangan suku antara Sumut dan Aceh. Nah ini akan pecah belah Indonesia ini kan,” ungkapnya.
Ia juga kembali menegaskan posisi sejarah keempat pulau tersebut sebagai milik Aceh, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga Aceh bergabung dengan Republik Indonesia.
Mengenai potensi tambang dan migas di empat wilayah tersebut, Malik menyebutkan bahwa hal tersebut sedang dalam pencarian dan ia tidak keberatan untuk bekerja sama dengan daerah lain dalam pengelolaannya.
Apresiasi untuk Para Pihak yang Berjasa
Dalam kesempatan ini, Malik juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri Tito Karnavian.
Secara khusus, ia berterima kasih kepada Jusuf Kalla yang telah membantu menyelesaikan persoalan ini.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jusuf Kalla sudah jauh-jauh hari berhubungan dengan kami. Beliau juga membantu menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Malik Mahmud.
Pembelajaran untuk Pengambilan Kebijakan Aceh
Sementara itu, Jusuf Kalla menegaskan bahwa polemik empat pulau Aceh adalah pembelajaran yang baik, terutama jika ingin mengambil kebijakan tentang Aceh.
“Jadi bagi kita, semua ini pembelajaran. Ini kasus yang pertama setelah 20 tahun yang lalu bahwa apabila ingin mengambil keputusan kita membaca betul UU Aceh, MoU Helsinki, karena di situ jelas. Apabila ingin membuat keputusan atau apa saja yang berhubungan dengan Aceh harus dengan sepengetahuan dan konsultasi dan persetujuan dengan pemerintah Aceh, tapi ini tidak dilakukan,” tegas JK kepada wartawan.
JK menambahkan, sebelum mengambil kebijakan atau tindakan, penting untuk memahami sejarah serta undang-undang yang ada.
“Jika tidak, bisa menimbulkan masalah besar bagi kita semua,” ujar tokoh perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM tersebut.
“Tapi tadi sudah selesai, Alhamdulillah sudah selesai dan jangan terulang lagi seperti ini,” imbuhnya.
Tak lupa, JK menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, serta Wakil Ketua DPR Ahmad Dasco yang telah mengambil keputusan penting ini.
