Hilirisasi Pintu Tranformasi Perekonomian Indonesia?

Muh. Fachri Dangkang (BP ISMEI) 

Intens.id – Hilirisasi sumber daya alam menjadi hal menarik untuk ditelaah lebih jauh terutama ketika seringkali muncul dalam debat-debat pilpres yang telah diselenggarakan oleh KPU. Tema hilirisasi seakan-akan menjadi branding politik yang coba ditawarkan oleh capres dan cawapres dari 02.

Konsep tentang hilirisasi sebenarnya bukan hal baru melainkan telah menjadi bagian penting yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Jokowi. Strategi kebijakan pembangunan yang dicanangkan pemerintah kemudian mengedepankan model atau metode hilirisasi. Sektor yang menjadi perhatian serius dari pemerintahan Jokowi adalah hilirisasi minerba (pertambangan) dan hilirisasi pertanian.

Kedua hal ini tentunya akan sangat berkaitan dengan pasokan dan kualitas sumber daya alam Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang memadai tentunya harus juga mempertimbangkan dan memprioritaskan hilirisasi sebagai model utama arah kebijakan pembangunan akan tetapi dengan pelaksanaan yang dilakukan secara tepat dan tidak ugal-ugalan.

Menurut Presiden, nilai tambah yang dihasilkan oleh hilirisasi sangat besar. Berdasarkan data yang diterima, proyeksi dampak hilirisasi minerba dan gas akan menambah Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja hingga 8,8 juta. Presiden pun berharap melalui konsistensi hilirisasi, Indonesia akan menjadi negara maju dengan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia pada tahun 2045 mendatang bisa mencapai angka 9 hingga 11 triliun USD. Selain itu, pendapatan per kapita Indonesia juga bisa mencapai 21.000 USD hingga 29.000 USD (Kominfo.co.id, 1 Feburari 2023).

Namun, beberapa ekonom dan pengamat ekonomi gencar mempersoalkan hilirisasi sebagai kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, sebaliknya menguntungkan pihak asing.

Seperti yang disampaikan ekonom senior INDEF, bahwa hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China. Dari hilirisasi itu, kita hanya dapat 10 persen, 90 persennya ke China,” kata Faisal Basri, Selasa (8/8) lalu.

Bang Faisal Basri mengatakan,berdasarkan data 2014, nilai ekspor bijih nikel (kode HS 2604) hanya Rp1 triliun. Ini didapat dari ekspor senilai US$85,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama yaitu Rp11,865 per US$.

Lalu, dari mana angka Rp510 triliun? seperti yang pak jokowi sampaikan. Berdasarkan data 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi adalah US$27,8 miliar. Berdasarkan rerata nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar 14.876 per US$, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) setara dengan Rp413,9 triliun.

A. Apa Itu Hilirisasi ?

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hilirisasi telah dicanangkan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2010 lalu. Hilirisasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki negara. Dengan adanya hilirisasi, komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi.

B. Tujuan Hilirisasi

Adapun tujuan dari hilirisasi, yaitu untuk meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peluang usaha di dalam negeri. Hilirisasi menjadi sesuatu yang wajib dilakukan untuk meminimalisir dampak dari penurunan harga komoditas.

Jika Indonesia terus bergantung pada ekspor komoditas mentah, maka Indonesia akan mudah terpuruk ketika nilai jual komoditas tersebut menurun. Sebaliknya, jika Indonesia mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi, maka nilai jualnya pun semakin tinggi. Selain itu, harga barang setengah jadi maupun barang jadi cenderung lebih stabil daripada harga bahan baku.

C. Jenis-Jenis Hilirisasi Industri

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ,fokus untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri melalui hilirisasi di sektor industri berbasis agro, berbasis bahan tambang dan mineral serta berbasis migas dan batu bara pada 2022.

• Industri berbasis Agro.

pengembangan industri berbasis agro seperti industri kelapa sawit dengan produk turunannya, seperti minyak goreng, biodiesel dan oleokimia, serta mendirikan fasilitas pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit di Sei Mangkai, Dumai, Maloy.

• Sektor industri berbasis bahan tambang mineral,.

komoditas yang akan dikembangkan antara lain industri hilir besi baja, aluminium, nikel dan tembaga. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah dengan pemberian bea keluar (BK) untuk 65 jenis mineral.

• Program hilirisasi industri berbasis migas

mengembangkan 5 pabrik pupuk yaitu pupuk Kalimantan Timur-5, Kujang 1C, Petrokimia Gresik (PKG) II, Pupuk Sriwijaya (Pusri) IIB, Pusri  IIIB. Pengembangan kawasan industri Petrokimia Teluk Bintuni, Papua Barat, pertama, produk yang dikembangkan antara lain amoniak 1,2 juta ton, urea 2,3 juta ton, metanol 1,5 juta ton, polipropilena 400.000 ton.

Sedangkan menurut data Danareksa Research Institutue’s atau DRI’s Pulse Check, disebutkan bahwa pemerintah aktif mencanangkan program hilirisasi industri dalam berbagai sektor yang sebenarnya sudah direncanakan semenjak 2010, di antaranya:

1. Hilirisasi pertanian dimulai pada tahun 2011 dengan diawali hilirisasi industri CPO.
2. Pada 2012 dibangun smelter pengolahan bijih nikel dan tembaga.
3. Pada 2015 hilirisasi nikel diawali di Morowali oleh perusahaan dari Tiongkok.
4. Pada 2022 hilirisasi logam dengan menggalakkan larangan ekspor nikel dan adanya tuntutan dari WTO.
5. Hilirisasi tambang direncanakan mulai dari 2023-2025 dengan program larangan ekspor aluminium pada 2023 serta dimulainya hilirisasi tembaga dan timah
6.       D. Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Hilirisasi.

1. Membangun iklim investasi yang sehat

Untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah investor untuk berinvestasi di Indonesia. Beberapa diantaranya, yaitu:

• Mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan mempermudahkan prosedur perizinan, investasi, dan ketenagakerjaan.
• Meluncurkan OSS-RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam memperoleh izin berusaha. OSS-RBA ini membuat proses perizinan lebih mudah dan cepat.
• Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dalam Perpres Nomor 10 tahun 2021. Dalam hal ini, jika investor berinvestasi di sektor prioritas akan mendapatkan insentif, baik fiskal maupun nonfiskal.
• Mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja serta memberikan kontribusi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

2. Membangun Smelter PT Freeport Indonesia

Untuk memperkuat hilirisasi Industri, maka Pemerintah akan membangun smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Hal ini merupakan kebijakan strategis untuk menciptakan nilai tambah pada produk tambang. Smelter PT Freeport ini akan menjadi smelter terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau ribu ton logam tembaga. Smelter ini dibangun di atas lahan seluar 100 hektar dan akan ditargetkan beroperasi pada tahun 2023. Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia diharapkan akan membuka peluang berinvestasi dan lapangan kerja di Indonesia.

3. Pemerintah telah menetapkan larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Dengan penghentian ekspor nikel, pemerintah memperkirakan akan terjadi peningkatan nilai ekspor hingga mencapai 20 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) di akhir tahun ini.

E.dampak Hilirisasi Terhadap KInerja Ekonomi

Gempita dan deru pembangunan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo sungguh luar biasa. Tak heran jika investasi paling dikedepankan. Kebijakan hilirisasi yang menjadi unggulan membuat istilah industrialisasi meredup. Makna hilirisasi dan industrialisasi hampir setali tiga uang. Bedanya, hilirisasi bertujuan untuk mengolah sumber daya alam agar bernilai tambah kian tinggi —tidak semata-mata keruk jual, tebang-jual atau petik-jual. Ada pun industrialisasi bermakna lebih luas, tidak sebatas mengolah sumber daya alam. Industrialisasi bertujuan memperkuat struktur industri agar kokoh, berkelanjutan, berdaya saing, mengembangkan budaya industri (tidak sekedar membangun pabrik), memperbanyak porsi pekerja formal, membangun kelas menengah yang mumpuni, mempercepat transformasi perekonomian, serta mengurangi ketimpangan berbagai dimensi. Keberhasilan industrialisasilah yang merupakan salah satu prasyarat penting agar suatu negara terhindar dari middle income trap dan mampu menggapai status negara maju, bukan sekedar negara berpendapatan tinggi.

Data resmi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir justru mengalami perlambatan, tak beranjak dari kisaran lima persen –jauh dari target 7 persen pada pemerintahan Jokowi periode pertama dan 6 persen pada periode kedua.

Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penurunan laju pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto. Padahal hampir segalanya telah ditempuh. Tak tanggung-tanggung, ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ketua BKPM sekaligus menyandang jabatan sebagai Menteri Investasi, dan pembentukan Satgas Percepatan Investasi. Telah hadir pula Omnibus Law, undang-undang sapu jagat yang bertujuan untuk mengenyahkan segala hambatan investasi, serta sejumlah insentif dan fasilitas istimewa untuk menarik investasi. Bahkan Presiden menyempatkan datang ke kantor pengusaha kelas kakap dunia.

Bukannya meroket, justru pertumbuhan investasi semakin melambat. Pada semester pertama tahun 2023  investasi (pembentukan modal tetap bruto) hanya tumbuh 3,3 persen. Sekalipun porsi investasi dalam PDB turun, namun masih tergolong relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dengan porsi investasi dalam PDB yang sudah turun di sekitar 28 persen dewasa ini, pertumbuhan ekonomi sejatinya bisa lebih tinggi asalkan pemerintah berhasil menekan ICOR (incremental capital output ratio) yang melonjak tajam selama pemerintahan Jokowi.

ICOR yang tinggi mencerminkan investasi tidak efisien akibat praktik mark-up dan korupsi, penunjukan langsung dalam pembangunan proyek-proyek pemerintah, perencanaan yang lemah, serta buruknya manajemen proyek. Perbandingan dengan negara-negara  Asia menggambarkan kualitas investasi kita yang lemah dalam menggerakkan industrialisasi. Kandungan teknologi dalam pembentukan modal relatif rendah sehingga tidak terjadi peningkatan produktivitas secara berarti.

Hilirisasi Industri Pintu Transformasi Ekonomi

Kami sepakat dan percaya  bahwa Hilirisasi dan industri dapat menjadi pintu transformasi perekonomian indonesia menjadi negara naju di tahun 2045.  jika pengelolaannya dapat dilakukan secara baik dan benar, tidak secara ugal-ugalan. Karena melihat potensi sumber daya alam indonesia yang begitu melimpah khususnya pada sektor: Minerba, Agrobisnis dan Migas yang mampu meningkat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.