Amnesty: KUHAP Baru Karpet Merah Rezim Otoritarian

Intens.id, Jakarta – Amnesty International Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan peringatan keras terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang...

Redaksi 5 bulan yang lalu
945
Amnesty: KUHAP Baru Karpet Merah Rezim Otoritarian
Bacakan Artikel

Intens.id, Jalurdua.com Intens.id, Jakarta – Amnesty International Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan peringatan keras terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).

Lembaga hak asasi manusia global ini menilai, melalui siaran pers yang dikutip tim redaski Intens.id, pada sabtu 3 Januari 2026, menyebut regulasi tersebut merupakan instrumen hukum yang sengaja dirancang untuk memperkuat represi negara dan meruntuhkan capaian reformasi 1998.

Baca Juga

Efektif berlaku pada Januari 2026, KUHAP Baru dianggap sebagai "pasangan berbahaya" bagi KUHP Baru (UU No. 1/2023) yang berpotensi melenyapkan kebebasan sipil di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Manipulasi Partisipasi" dan Prosedur Kilat

Amnesty International menyoroti bagaimana proses legislasi dilakukan secara tertutup dan mengabaikan prinsip demokrasi.

Rekomendasi

Dokumen RKUHAP sempat sulit diakses publik, sementara pembahasan antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah hanya memakan waktu dua hari.

Lanjut ke Halaman 2
Pilih Halaman:

Post Tags

Previous Article

Inovasi A’COGREP Pertamina Melaju ke Panggung Internasional

Next Article

Gubernur Sulsel Alokasikan Rp68 Miliar untuk Buka Akses Jalan ke Seko Tahun Ini

Whats Your Reaction

like 0
Like
dislike 0
Dislike
love 0
Love
funny 0
Funny
angry 0
Angry
sad 0
Sad
wow 0
Wow

Related Posts

Gakkum Kemenhut Bongkar Jaringan Penyelundupan Reptil Internasional, Buru Dua WNA Tersangka

Gakkum Kemenhut Bongkar Jaringan Penyelundupan Reptil I...

Diduga memberikan kesimpulan prematur, objektivitas dan imparsialitas ombudsman Sulawesi Tengah dipertanyakan.

Diduga memberikan kesimpulan prematur, objektivitas dan...

Kapolda Sulsel Perintahkan Pemantauan Ketat Kelompok Bermuatan Politik untuk Jaga Kamtibmas

Kapolda Sulsel Perintahkan Pemantauan Ketat Kelompok Be...

HMI Sulsel Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Pungli Alsintan di Soppeng

HMI Sulsel Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Pungli Alsin...