Oleh: Muh. Arya Dwi Madaprama
Ketua Bidang Pelatihan Instruktur dan Kurikulum BPL HMI Cabang Gowa Raya
Intens.id – Dewasa ini, publik kembali diramaikan oleh pernyataan seorang menteri (Muhaimin Iskandar) saat menghadiri acara Pengukuhan dan Rakernas Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII) pada Minggu, 13 Juli 2025.
Dalam acara tersebut, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memberikan keterangan bahwa, “Nggak ada PMII itu yang nggak tumbuh dari bawah. Kalau ada PMII nggak tumbuh dari bawah, itu pasti bukan PMII, itu pasti HMI.”
Pernyataan tersebut dinilai kurang etis dan menyinggung beberapa pihak, khususnya sebagian kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang menanggapinya dengan berbagai sudut pandang serta tindakan yang beraneka ragam.
Terhadap pernyataan Muhaimin Iskandar dan respons dari beberapa kalangan, termasuk HMI, saya merasakan perasaan yang terjadi secara bersamaan (ambivalensi) antara penolakan (negasi) dan persetujuan (afirmasi), di antaranya:
Negasi
Pertama, secara historis, Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang lahir dua tahun pascakemerdekaan Indonesia dan sebagai salah satu organisasi mahasiswa tertua di Indonesia (5 Februari 1947), sangat keliru jika disandingkan dengan ungkapan “tidak tumbuh dari bawah”. Kontribusi HMI untuk bisa bertahan sampai hari ini sudah dimulai sejak usianya yang masih dini. Kurang lebih lima bulan setelah pendiriannya, HMI sudah turut terlibat dalam upaya perlawanan terhadap Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947).
Setahun pascakejadian tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam di bawah pimpinan Ahmad Tirto Sudiro membentuk Corps Mahasiswa (CM) sebagai bagian dari upaya meredam pemberontakan PKI (19 September 1948) yang dipimpin oleh Muso. Hal ini melahirkan dendam PKI terhadap HMI yang kemudian dituangkan dalam gerakan pembubaran HMI bersama 41 organisasi underbow PKI pada tahun 1964, yang pada akhirnya gagal.
Bahkan, setelah pemberontakan PKI (D.N. Aidit) pada tahun 1965 (G30S/PKI), Himpunan Mahasiswa Islam melalui Marie Muhammad kembali terlibat dan berperan aktif dalam pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Pembentukan ini dilakukan bersama Menteri PTIP, Ahmad Syarif Thayyeb (27 Oktober 1965), yang melibatkan beberapa organisasi dan membawa tiga tuntutan yang dikenal dengan istilah TRITURA. Gerakan ini dinilai memiliki andil besar terhadap kemunculan Surat Perintah 11 Maret.
Hingga masa penggulingan Orde Baru yang dinilai otoriter dan jauh dari prinsip demokrasi, Himpunan Mahasiswa Islam di bawah nakhoda Anas Urbaningrum kembali memiliki keterlibatan dan peran signifikan dalam menguasai arus “parlemen jalan”. Sementara itu, gerakan internal pemerintahan menunjukkan pengaruh Nur Cholis Madjid terhadap penggulingan Orde Baru.
Kedua, berdasarkan haluan ideologi maupun regulasi, Himpunan Mahasiswa Islam sangat menekankan integritas serta khitah perjuangan yang tidak terikat oleh ideologi maupun kelompok lain. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Bab III Anggaran Dasar HMI, Pasal 6 (Independensi) dan Pasal 9 (Khitah Perjuangan).
Tafsir Independensi Etis HMI juga menekankan setiap kader terkait karakter dan kepribadian yang selalu menjunjung tinggi pola pikir, sikap, dan perilaku yang objektif. Dengan demikian, setiap kader tidak hanya mampu untuk berkreasi maupun berinovasi, tetapi juga memiliki kemandirian yang tinggi.
Sementara itu, Tafsir Organisatoris HMI mendorong sikap integritas organisasi untuk tidak terikat dari luar, baik politik maupun ekonomi, yang membuat HMI sampai hari ini tidak pernah memiliki identitas yang diatur oleh partai politik maupun ormas. Oleh karena itu, secara ideologi dan regulasi, pernyataan Cak Imin terhadap HMI masih kurang relevan.
Afirmasi
Meskipun pernyataan Cak Imin terhadap HMI dalam tinjauan sejarah, ideologi, dan regulasi masih terbilang jauh dari kenyataan, bukan berarti pernyataan itu tidak memiliki titik kebenaran. Saya melihat pernyataan Cak Imin dapat dibenarkan dengan kehadiran beberapa kader yang kerap memelihara keinginan besar dengan usaha yang minim.
Salah satu kenyataan tersebut sering kali dapat ditemukan dalam proses kaderisasi, khususnya Intermediate Training (LK II), yang belakangan ini dijadikan sebagai ajang kompetitif yang menghalalkan segala cara, termasuk tidak mengikuti beberapa rangkaian kegiatan meskipun bersifat wajib.
Proses screening pada tingkat komisariat maupun cabang yang berfungsi sebagai wahana pembobotan dan uji kelayakan kader kerap dianggap sepele, bahkan ditinggalkan dengan berbagai alasan. Lebih tragis lagi, masih terdapat beberapa orang maupun kelompok yang membenarkan tindakan tersebut.
Akibatnya, setiap kader yang menempuh proses Intermediate Training tanpa mengikuti rangkaian kegiatan (screening) kerap menjadi contoh yang kurang baik bagi kelompok lain: pergi karena paksaan atau merasa bersaing, lalu pulang tanpa arah serta asing dengan ilmu pengetahuan.
Hal tersebutlah yang membuat saya memiliki titik kesepakatan dengan ungkapan Cak Imin, khususnya pada wilayah kaderisasi yang dianggap remeh oleh beberapa kader dan kerap mengambil jalan yang lebih instan, menginginkan hasil yang matang tanpa melalui proses yang panjang.
Retrospeksi
Meskipun kita tidak mengetahui secara eksplisit konteks yang dimaksud oleh pernyataan Cak Imin, keterangan tersebut tetap dinilai berlebihan karena menggeneralisasi kader dan organisasi tanpa mengingat aspek sejarah, ideologi, dan regulasi HMI.
Namun, di lain sisi, pernyataan tersebut dapat menjadi bahan refleksi terhadap keadaan hari ini serta menjadi landasan untuk melakukan pembenahan yang maksimal, khususnya dalam wilayah kaderisasi.
Sikap keterbukaan dan negosiasi terhadap diri sendiri adalah fondasi awal sebagai upaya berbenah bagi setiap kader demi perkembangan dan kemajuan Himpunan Mahasiswa Islam.
Semoga dengan kejadian ini, kita tidak hanya merespons dengan aspek emosional belaka. Pelibatan rasionalitas adalah bagian dari upaya refleksi dan perbaikan yang cukup efektif, khususnya di fase post-truth ini.
