Intens.id, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Rezki, mengawali reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025 di Jalan Pelita IV RT 4 RW 4, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kamis (19/6/2025).
Dalam agenda tersebut, legislator Fraksi Demokrat itu bertatap muka langsung dengan konstituennya untuk menyerap aspirasi warga. Hadir pula Lurah Ballaparang, Edy, Babinkamtibmas, Babinsa, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Sejumlah keluhan disampaikan warga, namun masalah yang paling banyak muncul adalah terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran. Banyak warga yang dinilai layak menerima, namun tidak mendapatkan bantuan.
Salah satu warga, Indah, mengungkapkan bahwa masih ada warga berpenghasilan di bawah standar yang tidak terdaftar sebagai penerima PKH.
“Di sini masih ada warga yang kalau bekerja gajinya di bawah standar, tapi tidak dapat bantuan PKH,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah dan DPRD sejak 10 tahun lalu, namun distribusi bantuan PKH belum merata di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sudah 10 tahun saya sampaikan ini. Saya tidak bicara untuk diri sendiri, tapi ini menyangkut kepentingan warga,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Rezki mengakui bahwa keluhan soal PKH selalu muncul di setiap reses. Ia bahkan menyoroti adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan tersebut.
“Ini yang sering terjadi, ada yang mau masukkan keluarganya ke bantuan PKH padahal punya mobil, punya rumah. Kan itu tidak boleh,” tandasnya.
