Intens.id, Buton – Tantangan ekonomi di Kabupaten Buton saat ini berpotensi semakin berat di tengah dinamika politik Pilkada yang semakin kompleks. Ketika perhatian pemerintah daerah terpecah antara stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, berbagai sektor ekonomi strategis Buton, seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata, mengalami stagnasi.
Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian kebijakan, di mana program-program pembangunan ekonomi terhambat oleh prioritas politik. Ketika politik menjadi fokus utama, kebijakan yang seharusnya mendukung UMKM, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat, sering kali tertunda. Pelaku ekonomi, baik lokal maupun luar, menunda investasi karena ketidakpastian situasi politik. Dampak dari ketidakpastian ini semakin terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang bergantung pada stabilitas ekonomi dan program bantuan sosial.
Selain itu, polarisasi politik akibat Pilkada dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi. Ketegangan politik dan persaingan tajam antar kubu menyebabkan pembelahan masyarakat yang dapat menghambat kerja sama dalam komunitas. Konflik politik bisa memunculkan ketidakstabilan sosial yang memperburuk iklim usaha, menurunkan produktivitas, dan merusak ikatan sosial yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Di sisi lain, masalah infrastruktur di Kabupaten Buton masih menjadi hambatan besar. Kurangnya akses jalan yang memadai, distribusi energi yang terbatas, dan fasilitas publik yang tidak merata memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor pariwisata yang memiliki potensi besar. Tanpa adanya perbaikan signifikan dalam infrastruktur, daya tarik investasi akan tetap rendah, dan masyarakat lokal tidak bisa memaksimalkan peluang ekonomi yang ada.
Solusi yang Bisa Diambil:
1. Kepastian Kebijakan dan Komitmen Ekonomi dalam Kampanye Pilkada: Para calon kepala daerah harus memprioritaskan isu-isu ekonomi dalam kampanye mereka. Komitmen terhadap program pembangunan ekonomi yang jelas dan terukur harus menjadi bagian dari visi misi mereka. Rencana yang mencakup peningkatan infrastruktur, akses pasar untuk UMKM, dan diversifikasi ekonomi akan membantu mengatasi ketidakpastian ekonomi.
2. Kolaborasi antara Pemerintah dan Sektor Swasta: Untuk menghadapi ketidakpastian selama Pilkada, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dalam mendorong investasi, terutama di sektor-sektor unggulan Buton seperti pariwisata dan perikanan. Mendorong investasi berbasis komunitas dan usaha kecil dapat menjaga ekonomi tetap bergerak di tengah dinamika politik.
3. Penguatan Infrastruktur: Pemerintah daerah harus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung akses ke pasar dan meningkatkan daya tarik investasi. Infrastruktur yang lebih baik akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perikanan, serta mengurangi biaya logistik bagi para pelaku usaha lokal.
4. Menjaga Stabilitas Sosial dan Politik: Penting bagi semua pihak, baik calon pemimpin maupun pendukungnya, untuk mengutamakan stabilitas sosial selama Pilkada. Dengan mencegah polarisasi yang ekstrem dan menjaga kohesi sosial, masyarakat bisa tetap fokus pada pengembangan ekonomi bersama tanpa terganggu oleh konflik politik.
5. Program Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif: Solusi ekonomi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan program-program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan, perlu digalakkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan juga akan mendukung perekonomian yang tangguh di masa depan.
Dengan solusi yang tepat, Kabupaten Buton dapat mengatasi tantangan ekonomi yang muncul di tengah dinamika Pilkada, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kepemimpinan yang bijaksana, kebijakan yang pro-rakyat, serta kerja sama yang solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci sukses.(*)
