Intens.id, Jakarta – Isu ekonomi menjadi salah satu pembahasan yang menyentuh seluruh kalangan, terlebih pada persoalan tingginya harga pangan dan ketimpangan pendapatan, dinilai menjadi hal-hal yang mudah disulut untuk membuat situasi menjadi panas di tahun politik atau menjelang pemilu 2024 mendatang.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data per 1 Maret 2023, bahwa inflasi Indonesia masih cukup tinggi, yakni di angka 5,47 persen secara tahunan (yoy). Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga bahan pokok yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran masyarakat, seperti makanan, minuman, listrik, dan bahan bakar.
Pesta demokrasi lima tahunan itu mendapat perhatian khusus dari Badan Pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (BP ISMEI).
Pihak BP ISMEI, Muh Fachri Dangkang mengatakan, menjelang Pemilu 2024, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi inflasi.
“Seperti fluktuasi harga komoditas dan kebijakan moneter yang hati-hati serta upaya yang berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, seperti industri manufaktur, pertanian, pariwisata, dan investasi,” tutur Fachri, sapaan akrabnya. Kamis, 6 Juli 2023.
Lebih jauh dirinya menekankan kepada pemerintah untuk sedini mungkin melakukan langkah konkret menjaga tingkat inflasi.
“Salah satu hal pentingnya melakukan upaya sustainable yang mampu mendorong sektor-sektor yang menjadi pilar perekonomian nasional, untuk mengakselerasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menjelang pemilu 2024,” tegasnya.
Sementara itu, secara tahun kalender, inflasi Februari 2023 tercatat 0,5 persen dan secara bulanan 0,16 persen. Angka itu masih di bawah target pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 4-5 persen di semester I-2023.
Namun, kenaikan harga berpotensi menggerus daya beli masyarakat, lanjut Fachri, oleh karena itu, pemerintah bersama pelaku sektor swasta dan masyarakat harus bisa mengawal agar harga barang kebutuhan tidak terus naik.
“Selain persoalan inflasi, ketimpangan ekonomi yang sudah terjadi selama puluhan tahun di Indonesia kini kian melebar dan perlu menjadi fokus penyelesaian pemerintah hari ini. BPS telah melaporkan tingkat ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio gini sebesar 0,381 pada September 2022,” sambungnya.
Lebih lanjut, Fachri menyampaikan bahwa, pemerintah perlu membuat kebijakan yang efektif dan inklusif untuk menekan angka ketimpangan yang kini kian melebar, karena jika ketimpangan tidak diatasi dengan baik hal ini menjadi hambatan menuju indonesia Emas 2045 dan menjadi isu yang akan dimainkan untuk membuat gaduh suasana ditahun menjelang Pemilu.
“Stabilitas ekonomi Prasyarat Stabilitas Politik ditahun pemilu. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, politisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan inklusif ,menjaga kestabilan politik nasional meningkatkan daya saing ekonomi, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menjelang Pemilihan Umum 2024,” kuncinya. (*)
Good
Good ini aangat luar biasa