Ubah Paradigma Perjuangan, BPP DOB Sodorkan Konsep 'Luwu Raya untuk Indonesia' ke KSP

Ubah Paradigma Perjuangan, BPP DOB Sodorkan Konsep 'Luwu Raya untuk Indonesia' ke KSP
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman (tengah) berfoto bersama Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar, Ketua Tim BPP DOB H. Darwis Ismail, bersama jajaran anggota DPRD Provinsi Sulsel, DPRD Kabupaten/Kota, serta tim akademisi di Kantor Staf Presiden, Jakarta. - Foto: Ist
Bacakan Artikel
  • Kota Palopo

  • Kawasan ini dihuni oleh sekitar 1,23 juta jiwa dan berada di titik silang geopolitik yang strategis karena berbatasan langsung dengan tiga provinsi sekaligus, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

    Selain ditopang oleh industri nikel skala masif, wilayah ini memiliki kekayaan ekologis yang luar biasa, mulai dari Danau Matano yang merupakan salah satu danau purba dunia, bentang hutan tropis yang luas, sentra produksi kakao dan sawit, hingga potensi ekonomi maritim di sepanjang Teluk Bone.

    Perjuangan ini sejatinya bukanlah riak instan. Ketua Umum BPP KKLR, H. Arsyad Kasmar, mengingatkan bahwa asa masyarakat Luwu Raya untuk mandiri secara administratif telah dirawat secara konsisten selama lebih dari dua dekade.

    Meskipun saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan keran moratorium DOB, Arsyad menegaskan bahwa kesiapan Luwu Raya justru semakin matang dari tahun ke tahun. Kelengkapan administratif terus disempurnakan dan kajian akademis berkala terus diperbarui.

    "Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, serta tim akademik hari ini menunjukkan bahwa perjuangan ini adalah kesepakatan kolektif dari akar rumput hingga elite di Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat melihatnya sebagai instrumen pemerataan pembangunan nasional," urai Arsyad.

    Lanjut ke Halaman 4
    Pilih Halaman: