Salah Kaprah Arsitektur Koperasi Desa Merah Putih

​Fenomena ini mengingatkan kita pada proyek-proyek pasar modern bodong yang banyak dibangun di desa-desa beberapa tahun lalu. Pemerintah membangun gedung pasar yang bersih, rapi, dan berkeramik.

Namun apa yang terjadi kemudian? Pasar tersebut mangkrak, sepi, dan para pedagang justru memilih menggelar dagangannya di pinggir jalan luar pasar. Mengapa? Karena perencana proyek gagal memahami perilaku manusia. Masyarakat desa menyukai kepraktisan; mereka suka belanja yang bisa sambil lalu, melihat dagangan yang dihamparkan di ruang terbuka, dan bisa saling menyapa dengan santai. Konsep gedung tertutup mematikan ruh interaksi sosial tersebut.

​Jika kondisi ini terus dipaksakan, Koperasi Merah Putih di pedesaan dihadapkan pada dua skenario buruk. Pertama, jika koperasi ini disuntik modal raksasa dan memonopoli komoditas, ia berpotensi mematikan warung-warung kelontong kecil milik warga yang sudah puluhan tahun menghidupkan ekonomi desa. Kedua—dan ini skenario yang paling mungkin terjadi—koperasi ini justru akan kalah saing dan gulung tikar. Koperasi modern yang kaku tidak akan bisa meniru kekuatan utama warung kelontong desa, yaitu ikatan emosional antartetangga dan sistem bon (utang informal) yang kerap menjadi penyelamat warga di masa-masa sulit menjelang panen.

​Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa arsitektur bukan sekadar urusan estetika, gambar yang bagus di atas kertas, atau sekadar mendirikan dinding dan atap. Arsitektur adalah tentang bagaimana manusia menghidupkan ruang tersebut.

Membangun koperasi di desa dengan mentalitas kota tanpa riset sosiologis yang mendalam adalah bentuk pemborosan anggaran negara. Jika Koperasi Merah Putih benar-benar ingin menyejahterakan masyarakat, rombaklah pendekatannya. Bukalah ruangnya agar lebih inklusif, sesuaikan dengan budaya gotong royong warga, dan tempatkan ia di jantung aktivitas masyarakat, bukan di tempat terasing yang hanya indah di dalam laporan proyek.