Krisis Mengintai Pusat Keanekaragaman Laut Dunia

Sungai-sungai di Banggai kini tercemar sedimen ore yang mengalir ke laut, merusak terumbu karang dan habitat ikan. Dampak paling menyedihkan dirasakan oleh komunitas Bajo di Desa Samarjatem yang sebelumnya merupakan penyuplai rumput laut terbesar di Banggai dengan produksi 70 ton per bulan. Kini, tumpahan minyak dan lumpur ore menyebabkan gagal panen massal, hingga produksi merosot menjadi hanya 6-7 kilogram saja.

Deforestasi dan pencemaran di Desa Siuna, Kabupaten Banggai. (Paparan Materi YPR Sulteng dalam sharing session Jaring Nusa pada Senin (25/5/2026).

Kerusakan ekologis ini secara langsung mencabut peran perempuan Bajo yang merupakan 75 persen dari petani rumput laut di sana. Selain itu, terjadi proses proletarisasi nelayan di mana nelayan mandiri kini terpaksa menjadi buruh bongkar muat di pelabuhan perusahaan karena laut mereka tak lagi bisa menghidupi.

"Nikel itu sendiri pertambangan nikel itu mempunyai daya rusak yang masif. Industri tersebut berkontribusi pada hilangnya kemandirian ekonomi masyarakat, merubah produsen menjadi buruh, miskin dan pengangguran," tegas Risdianto.

Tembok Privatisasi di Destinasi Wisata Super Prioritas

Bukan hanya tambang, sektor pariwisata pun menyimpan bara konflik. Di Sulawesi Utara, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang menyisakan paradoks. Jull Takaliuang, Direktur YSNM, menyebut bahwa blueprint pariwisata yang tampak indah di atas kertas justru menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir.

Privatisasi lahan pesisir oleh korporasi besar seperti PT Bhineka Mancawisata (PT BMW) telah memagari kampung-kampung di Likupang Barat, mencakup tiga desa: Paputungan, Jayakarsa, dan Tanah Putih. Pemagaran ini menghimpit warga dan memutus akses terhadap sumber air bersih serta wilayah tangkap nelayan. Kriminalisasi terhadap warga yang mencoba mempertahankan tanahnya pun tak terelakkan.

"Negara ini negara yang sangat berpihak kepada korporasi dan kadang-kadang hukum dibuat untuk kepentingan mereka sendiri," ungkap Jull.

Ironinya, program pendukung pariwisata seperti homestay pemerintah justru mangkrak karena tidak memiliki model bisnis berkelanjutan dan hanya ramai saat ada acara pemerintah. Di Manado, proyek Malalayang Beach Walk juga menyingkirkan pedagang perempuan pesisir karena tingginya retribusi sewa kios yang mencapai Rp2,1 juta per bulan.