Krisis Mengintai Pusat Keanekaragaman Laut Dunia

Masalah kian rumit dengan adanya tumpang tindih regulasi pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penarikan kewenangan wilayah laut 0-4 mil dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi dan pusat dianggap menjauhkan masyarakat dari akses keadilan. Abdul Motalib menekankan perlunya reformasi hukum yang menempatkan nelayan tradisional sebagai aktor utama, bukan sekadar penonton di tengah eksploitasi ruang.

Nestapa di Balik Solusi Palsu Transisi Energi

Di Maluku Utara, narasi "transisi energi" melalui hilirisasi nikel justru menjadi lonceng kematian bagi kedaulatan warga. Astuti N. Kilwouw, Direktur WALHI Maluku Utara, menyoroti apa yang terjadi di Pulau Obi dan Teluk Weda sebagai "solusi palsu" yang diciptakan negara dan korporasi untuk menjustifikasi eksploitasi besar-besaran.

Di Desa Kawasi, Pulau Obi, seluruh wilayah desa kini terkepung oleh konsesi pertambangan nikel yang terafiliasi dengan Harita Nikel. Kondisinya sangat ironis, desa berada di dalam kawasan industri, dan kawasan industri berada di dalam desa. Dampaknya sangat kasat mata, yang oleh WALHI disebut sebagai "AMDAL Kijang", analisis dampak lingkungan yang bisa dilihat langsung oleh kaki telanjang masyarakat awam.

"Warnanya bukan lagi biru, tapi cokelat! Laut ya, bukan sungai," kata Astuti merujuk pada perairan di depan Desa Kawasi.

Pencemaran ini bukan tanpa konsekuensi kesehatan. Laporan menunjukkan tingkat Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang tinggi pada anak-anak akibat polusi dari aktivitas industri.

Lebih jauh, riset WALHI tahun 2023 menemukan kandungan logam berat seperti merkuri, nikel, dan kromium valensi 6 pada ikan dan biota laut di wilayah tersebut sudah berada di atas ambang batas. Akibatnya, nelayan tradisional harus melaut jauh hingga ke perairan Papua untuk mendapatkan ikan, yang secara otomatis meningkatkan biaya produksi.

Kini, warga Kawasi dipaksa pindah ke kawasan hunian baru bernama Ecovillage. Namun, 199 kepala keluarga menolak karena Kawasi adalah identitas sejarah dan kultural mereka sebagai kampung tertua di Pulau Obi.

"Kenapa kita yang harus dipaksa relokasi, bukan perusahaan yang harus angkat kaki?" ujar Astuti menirukan keresahan warga.

Lumpur Ore yang Melumpuhkan Ekonomi Masyarakat Bajo

Pemandangan serupa terjadi di pesisir Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Risdianto, Direktur Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Sulawesi Tengah, mengungkapkan bahwa hilirisasi nikel di wilayah tersebut telah memicu penerbitan sekitar 20 IUP nikel yang berkonsekuensi pada rusaknya Teluk Poh. Pembangunan dermaga khusus (jetty) telah membabat sedikitnya 8 hektar hutan mangrove di Desa Siuna demi kepentingan pelabuhan tambang.