Kabar Gembira! MK Putuskan Sekolah Swasta Wajib Gratiskan Pendidikan Dasar, Tapi Ada Syaratnya!

Jalurdua.com Jalurdua.com Keputusan bersejarah ini tertuang dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Selasa lalu. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama tiga pemohon individu, Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum, adalah pihak yang gigih memperjuangkan keadilan pendidikan ini.

Kesempatan Sama untuk Semua Anak!

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa selama ini frasa "tanpa memungut biaya" dalam UU Sisdiknas hanya berlaku eksplisit untuk sekolah negeri. Hal ini menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar, terutama bagi mereka yang terpaksa masuk sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

"Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa," ungkap Enny. Data ini menunjukkan bahwa banyak anak yang tidak tertampung di sekolah negeri dan harus mengandalkan sekolah swasta dengan biaya yang tidak sedikit. (27/5/2025)

MK menilai, kondisi ini tidak sejalan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar tanpa batasan. "Norma konstitusi a quo mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar," tegas Enny. Ini berarti, pendidikan dasar gratis harus berlaku di sekolah negeri maupun swasta.

Bukan Berarti Sekolah Swasta Tidak Boleh Minta Biaya Sama Sekali

Meskipun begitu, MK memberikan catatan penting. Dalam pertimbangan hukumnya, sekolah/madrasah swasta tidak dilarang sepenuhnya untuk membiayai sendiri penyelenggaraan pendidikan dari peserta didik atau sumber lain, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.