Jaring Nusa Gelar Sharing Session Bahas Inisiatif Pemulihan Lingkungan dan Konservasi Kelola Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia

Intens.id, Jalurdua.com Intens.id, Makassar - Wilayah pesisir di Kawasan Indonesia Timur menghadapi berbagai ancaman baik yang sifatnya eksternal maupun internal. Krisis iklim dengan berbagai dampak turunannya seperti naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, meningkatnya laju abrasi, dan pemutihan karang merupakan beberapa dampak langsung.

Selain itu beberapa ancaman juga datang dari pengelolaan wilayah pesisir yang tidak lestari, alih fungsi lahan mangrove, pencemaran lingkungan, penambangan, pengrusakan terumbu karang, IUU fishing dan juga terdapat faktor minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan pesisir serta perairan.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang tidak terkendali mengancam kelestarian ekosistem serta wilayah penghidupan masyarakat. Menciptakan degradasi fisik habitat pesisir, serta lebih jauh menimbulkan konflik pemanfaatan ruang pesisir, konflik wilayah tangkap dan penguasaan wilayah laut.

Berbagai upaya yang dilakukan masyarakat untuk memulihkan ekosistem dan mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman degradasi lingkungan terus digalakkan secara konsisten di berbagai daerah. 

Untuk itu, Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia menggelar sharing session dengan mengangkat tema Inisiatif Pemulihan Lingkungan dan Konservasi Kelola Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (27/02/2025) digelar cara daring melalui zoom meeting.

Dari PLTGU ke Pelestarian Mangrove

Muhammad Al Amin, Direktur WALHI Sulsel menjelaskan upaya konservasi mangrove yang diawali dari penolakan warga terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). Perjuangan warga menolak rencana PLTGU dimulai sejak tahun 2017.

“Keberadaan kami di Maros pada saat itu lantaran penolakan warga terkait dengan rencana pembangunan PLTGU. Pemerintah berdalih jika pembangunan PLTGU karena mangrovenya hancur, dan nelayan berada dalam ekonomi ke bawah di wilayah perencanaan,” terangnya.

“Kami diskusi dengan masyarakat, namun bagi warga akan mempertahankan ruang hidupnya sebagai nelayan. Sejak kecil mereka dihidupi dari hasil laut. Jadi warga akan tetap melindungi wilayahnya dari PLTGU,” tambahnya.

Perjuangan warga dalam menolak pembangunan akhirnya membuahkan hasil. Rencana pembangunan PLTGU tidak direalisasikan.

“Setelah kami bersama warga bertemu dengan pihak PLN, investor dan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pembangunan PLTGU,” ujar Amin.

Setelah warga berhasil menggagalkan rencana pembangunan PLTGU, warga melakukan upaya pemulihan ekosistem pesisir di Kecamatan Bontoa. Sehingga WALHI Sulsel sendiri bersama berbagai organisasi serta warga melakukan pemetaan partisipatif.

“Kami melakukan pemetaan partisipatif di Kecamatan Bontoa pada tahun 2016-2017,” terangnya.

“Kita akhirnya bisa membuat peta partisipatif, yang sudah diakui oleh Bupati Maros pada saat itu. Konflik ruang, konflik batas bisa direduksi, batas-batas desa jelas dan pemanfaatan sumber daya alamnya juga jelas,” tambahnya.