Jaring Nusa Gelar Sharing Session Bahas Inisiatif Pemulihan Lingkungan dan Konservasi Kelola Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh warga adalah merehabilitasi kawasan mangrove. Mangrove yang terancam oleh perubahan alih fungsi lahan menjadi tambak menambah kerentanan di wilayah tersebut.

“Setelah kita cek, ternyata terjadi degradasi mangrove. Sangat tipis, tidak saling menutupi, karena perluasan tambak. Dan tambak itu juga tidak produktif karena sering terjadi banjir rob. Ini yang mendorong kami melanjutkan pemulihan lingkungan di Ampekale,” jelas Amin.

Hingga saat ini upaya pemulihan dan perluasan mangrove di Kecamatan Bontoa khususnya di Desa Ampekale terus digalakkan. Peran anak muda memiliki porsi besar yang secara berkala melakukan penanaman mangrove.

“Sekarang banyak anak muda dan komunitas lingkungan hidup punya kalender menanam secara rutin: Saat ini begitu peduli terhadap lingkungan dan ikut memulihkan mangrove yang ada di Desa Ampekale,” ujarnya.

Dampak yang dihasilkan dari upaya berbagai organisasi dan masyarakat dalam pelestarian ekosistem mangrove di Desa Ampekale perlahan pulih dan tutupannya semakin luas. Selain itu dampak ekonomi dan ekologinya juga dirasakan.

“Dampaknya, Desa Ampekale dan beberapa desa di Kecamatan Bontoa terbebas dari banjir rob. Selain itu pendapatan nelayan juga meningkat,” terang Amin.

“Yang dulunya berpikir tambak berpenghasilan, namun sekarang mangrove menjadi peluang untuk mendapatkan kepiting rajungan. Pekerjaan alternatif bagi masyarakat dan anak muda salah satunya melalui ekowisata mangrove,” pungkasnya.

Tantangan Pengelolaan di Maluku

Frederik Willem Ayal, Ketua Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Unpatti memaparkan data mengenai kondisi ekosistem pesisir dan laut di Maluku. Ia menjelaskan jika luas ekosistem mangrove sebesar 284.364,71 hektar, luasan ekosistem lamun sebesar 190.778,97 hektar dan ekosistem terumbu karang seluas 366.545,04 hektar.

“Saat ini Provinsi Maluku memiliki luas wilayah kelola 12 mil sebesar 15.522.090,15 hektar dengan jumlah pulau sebanyak 1.388,” terangnya.

Pada paparannya ia juga menerangkan jika luasan kawasan konservasi perairan Maluku seluas 4.532.799,78 hektar, atau 29,27 persen dari total luas wilayah kelola Provinsi Maluku.

“Dari luasan tersebut baru 2.170.084,16 hektar yang sudah mendapat SK penetapan,” ujarnya.

Dalam upaya mencapai target minimum 30 persen luasan Kawasan Konservasi Indonesia pada tahun 2045, pemerintah mendorong upaya konservasi yang dikelola bersama dengan masyarakat.

“Saat ini baru 15 wilayah mendapat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Maluku. Pengakuan harus terus didorong baik melalui bupati atau walikota serta sampai pada RTRW,” jelas Edi, sapaan akrabnya.