Ibu di Ponorogo Meninggal di Atas Motor, Siapa yang Bertanggung Jawab dan Bagaimana Anak-Anaknya?

Kematian seorang ibu di Slahung, Ponorogo, Jawa Timur, pada 17 Oktober 2026 menyisakan duka sekaligus pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar kronologi sebuah tragedi. Lu’luatun Ni’mah, 38 tahun, meninggal dunia ketika mengantar anak bungsunya berobat. Ia meninggalkan empat orang anak setelah ayah mereka lebih dahulu meninggal dunia. Peristiwa itu menyita perhatian publik, terutama karena seorang anak kecil berada di dekat ibunya yang telah tiada.

Tentu kita boleh berduka bahkan menggalang bantuan. Namun, setelah perhatian publik mereda, siapa yang menjamin masa depan anak-anak tersebut?

Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa kematian Lu’luatun disebabkan oleh kelalaian negara. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan demikian. Akan tetapi, peristiwa ini layak menjadi momentum untuk menguji apakah sistem perlindungan kesehatan dan sosial benar-benar bekerja bagi masyarakat yang membutuhkan.

Perlindungan Bukan Sekadar Program

Indonesia tidak kekurangan kebijakan perlindungan sosial. Pemerintah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rentan. Persoalannya bukan hanya apakah program-program tersebut tersedia, melainkan apakah manfaatnya benar-benar menjangkau orang yang membutuhkan?

Laporan kinerja Kementerian Kesehatan yang diterbitkan pada 2026 mencatat bahwa sekitar 18% peserta JKN masih berstatus tidak aktif. Laporan yang sama menyoroti persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran, waktu tunggu, serta mekanisme rujukan yang dapat mendorong sebagian masyarakat membayar layanan kesehatan dari kantong sendiri.

Data tersebut tidak membuktikan bahwa keluarga Lu’luatun mengalami persoalan yang sama. Namun, angka itu menunjukkan bahwa cakupan program saja tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan. Kepesertaan harus aktif, bantuan harus tepat sasaran, dan pelayanan harus dapat diakses tanpa hambatan yang tidak semestinya.

Di sinilah tanggung jawab negara harus diuji. Pemerintah tidak cukup mengumumkan jumlah penerima bantuan atau luasnya cakupan jaminan kesehatan. Pemerintah juga perlu menjawab siapa yang belum terlindungi, mengapa mereka terlewat, dan langkah apa yang dilakukan untuk memperbaikinya.

Jika warga yang membutuhkan masih kesulitan mengakses layanan, evaluasi tidak boleh berhenti pada alasan administratif. Sistem pelayanan publik memang membutuhkan prosedur, tetapi prosedur tidak boleh mengalahkan tujuan utama pelayanan, yakni melindungi manusia.

Anak-Anak Bukan Urusan Belas Kasihan

Persoalan berikutnya adalah nasib empat anak yang kehilangan kedua orang tua. Mereka tidak hanya membutuhkan bantuan pada hari-hari pertama setelah tragedi. Mereka membutuhkan kepastian tentang pengasuhan, tempat tinggal, pendidikan, kebutuhan dasar, dan pendampingan psikososial.