Oleh: Dr. Ilham Safar, S.M.,M.M.
(Penggiat Pendidikan)
Refleksi Hari Pendidikan Nasional
Setiap 2 Mei, kita kembali menyebut nama Ki Hadjar Dewantara. Namun, di balik seremoni, ada pertanyaan yang jarang kita jawab secara jujur: ke mana arah pendidikan kita bergerak hari ini?. Sejak awal, pendidikan Indonesia dibangun sebagai proyek pembebasan. Melalui Taman Siswa (1922), pendidikan dirumuskan untuk membentuk manusia merdeka, individu yang mampu berpikir, mengambil sikap, dan bertanggung jawab. Kerangka ini menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan manusia, bukan sekadar penyediaan keterampilan.
Perkembangan mutakhir menunjukkan pergeseran orientasi. Pendidikan kian dibaca dalam kerangka produktivitas dan daya saing. Secara teoretik, ini selaras dengan pendekatan human capital yang dipopulerkan oleh Gary Becker (1964) bahwa pendidikan sebagai investasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi individu. Pendekatan ini sahih dalam konteks pembangunan. Namun, problem muncul ketika ia menjadi satu-satunya lensa.
Di titik ini, kritik Gert Biesta (2009) relevan: pendidikan modern cenderung terjebak dalam budaya pengukuran (culture of measurement), yakni kecenderungan menilai kualitas pendidikan terutama melalui indikator yang terukur. Biesta tidak menolak pengukuran, tetapi mengingatkan bahwa pendidikan memiliki tiga tujuan yang harus dijaga keseimbangannya: qualification (kompetensi), socialization (nilai dan norma), dan subjectification (pembentukan subjek yang otonom). Ketika indikator kuantitatif mendominasi, dua dimensi terakhir berisiko terpinggirkan.
Indikasi ketidakseimbangan ini dapat dibaca dari fenomena. Kita menjumpainya di sekolah, di kampus, bahkan dalam pengalaman belajar kita sendiri. Lulus menjadi tujuan utama, sementara proses berpikir sering kali berada di posisi kedua. Di tingkat pendidikan tinggi, diskursus tentang skill mismatch, ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan kerja juga berulang.
Namun, masalahnya bukan semata teknis. Banyak studi menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut berkaitan dengan kapasitas generic, baik berpikir kritis, pemecahan masalah, dan adaptabilitas kompetensi yang justru lahir dari proses pendidikan yang memberi ruang refleksi, bukan hanya penyelesaian tugas. Sementara, akselerasi digital memperluas akses belajar, tetapi tidak otomatis meningkatkan kualitasnya. Riset di bidang Educational Technology konsisten menunjukkan bahwa teknologi baru berdampak signifikan hanya jika diiringi desain pedagogi yang tepat. Tanpa itu, pembelajaran cenderung menjadi cepat, tetapi dangkal, informasi melimpah, pemahaman terbatas.
Lalu, ke mana arah pendidikan kita?
Menjadikan pendidikan sepenuhnya sebagai instrumen ekonomi berisiko menyempitkan makna manusia. Sebaliknya, mengabaikan dimensi ekonomi juga membuat pendidikan kehilangan relevansi sosial. Karena itu, yang dibutuhkan bukan memilih salah satu, melainkan menjaga keseimbangan tujuan. Dalam kerangka ini, pendekatan kapabilitas dari Amartya Sen memberi pijakan bahwa pendidikan memperluas kebebasan nyata seseorang, kemampuan untuk memilih, bertindak, dan berpartisipasi secara bermakna.
Hari Pendidikan Nasional semestinya menjadi ruang untuk menguji kembali arah, bukan sekadar merayakan capaian. Sebab tanpa arah yang jelas, perubahan apa pun baik kurikulum, teknologi, kebijakan akan terus bergerak, tetapi tidak selalu mendekatkan kita pada tujuan. Pada akhirnya, “ujung bentuk pendidikan” bukan pertanyaan retoris. Ia adalah cermin dari pilihan kita: apakah pendidikan akan tetap menjadi jalan pembentukan manusia, atau menyusut menjadi sekadar mekanisme produksi keterampilan.
