Intens.id – Harga gabah dan beras terus naik sejak Juli- Agustus 2021, puncaknya September – Oktober 2023. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meredam kenaikan harga, salah satunya dengan memperkuat cadangan beras pemerintah dari impor.
Hingga awal November 2023, realisasi impor beras mencapai 1,7 juta ton, membuat kandungan impor terhadap total pengadaan Bulog mencapai 66 persen, tertinggi sejak 2000.
Angka kandungan impor akan lebih tinggi lagi hingga akhir tahun karena beras impor terus berdatangan, sementara pengadaan dalam negeri sudah mandek. Menghadapi Pemilu 2024, pemerintah masih membuka peluang impor beras bagi Bulog sebesar 1,5 juta ton.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia berpotensi untuk mengimpor beras hingga 5 juta ton pada 2024 akibat tantangan pertanian yang semakin kompleks dan potensi krisis pangan dunia.
Pemerintah Indonesia pada awalnya hanya mengimpor 2 juta ton yang proses importasinya sudah dimulai sejak awal 2023. Namun, demi menjaga stabilisasi harga dan pasokan beras pesta demokrasi pemilu yang akan terjadi pada Februari 2024, pemerintah kembali memutuskan untuk mengimpor beras 1,5 juta ton.
Dalam mendukung ketahanan pangan dan memastikan ketersediaan bahan makanan pokok bagi masyarakat, pemerintah telah mempertimbangkan kebijakan impor beras dari negara-negara mitra yang memiliki kelebihan produksi, tanpa harus membatasi impor hanya untuk dilakukan di dalam negeri.
- menurut pemerintaah Langkah ini bertujuan untuk: Diversifikasi Pasokan: Membuka pintu bagi impor beras dari berbagai sumber guna mengurangi ketergantungan pada pasokan domestik semata.
- Menjamin Ketersediaan Bahan Pokok: Memastikan ketersediaan bahan makanan pokok seperti beras di pasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Langkah ini tidak hanya mendukung stabilitas pasokan beras, tetapi juga memberikan peluang kerja sama dengan negara-negara lain dalam bidang pertanian dan perdagangan, serta memperkaya ketersediaan produk-produk pangan bagi konsumen di Indonesia.
Kebijakan ini diharapkan untuk menghadirkan manfaat sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah perubahan dinamis dalam kebutuhan pasar global. Kritik kami Terhadap Kebijakan Impor Beras yang dilakukan oleh pemerintah yaitu:
- Ketergantungan Pasokan dari Luar: Kebijakan impor beras cenderung meningkatkan ketergantungan Indonesia pada pasokan beras dari luar negeri, yang dapat menjadi risiko jika terjadi gangguan pasokan global atau kenaikan harga internasional.
- Dampak Terhadap Petani Lokal: Impor beras berpotensi merugikan petani beras lokal dengan menurunkan harga beras domestik, yang pada gilirannya dapat mengancam keberlanjutan dan keberlanjutan ekonomi para petani lokal.
- Kebijakan Tidak Berfokus pada Peningkatan Produksi Lokal: Lebih penting untuk fokus pada peningkatan produksi beras dalam negeri, dengan meningkatkan produktivitas dan memberikan dukungan yang tepat kepada petani, sehingga negara dapat lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan berasnya.
Saran yang kami tawarkan untuk Perbaikan adalah : - Diversifikasi Sumber Pasokan: Pemerintah perlu menggali peluang impor dari berbagai negara sebagai langkah diversifikasi pasokan, sehingga terdapat opsi alternatif jika terjadi masalah pada salah satu sumber pasokan.
- Stimulus untuk Petani Lokal: Memberikan insentif dan dukungan yang lebih besar kepada petani beras lokal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas beras, sehingga mereka dapat bersaing dengan harga dan kualitas impor.
- Perencanaan Strategis Jangka Panjang: Perlu adanya rencana strategis jangka panjang yang melibatkan stakeholder terkait untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor beras, dan memastikan keberlanjutan produksi beras lokal.
Opini: Muh. Fachri Dangkang (BP ISMEI)
